Berdasarkan hasil penelusuran, klaim Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu adalah salah. Faktnya, Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya digelar secara langsung dan virtual akibat pandemi virus corona. Presiden Majelis Umum PBB Tijjani Muhammad Bande mengatakan pertemuan virtual dijadwalkan pada 22-29 September 2020 dan dilakukan dengan pidato yang telah direkam sebelumnya oleh para pemimpin dunia.

Dilansir dari medcom.id, Presiden Joko Widodo mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berbenah diri. Jokowi memberikan dua pemikiran pada pelaksanaan Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.

Dengan demikian, klaim klaim Jokowi takut datang ke sidang PBB karena pasukan sniper sudah menunggu termasuk konten yang salah, yakni ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto halaman depan koran USA Today yang digunakan sebenarnya merupakan salah satu potongan adegan dari film ‘Back to the Future II’, di mana adegan tersebut memberitakan tentang penangkapan salah satu karakter dalam film. Selain itu, foto penangkapan dr. Fauci yang digunakan pada kenyataannya merupakan foto penangkapan mantan kepala polisi di Suffolk, Amerika Serikat, yang ditangkap atas tuduhan pemukulan pada tahun 2015 yang lalu. Foto wajah dr. Fauci yang diedit ke dalam foto tersebut berasal dari foto dr. Fauci pada sidang kongres tanggal 20 Juli 2020 lalu. Selain itu, dr. Fauci terlihat dalam acara ‘The Daily Show with Trevor Noah’ pada tanggal 21 September 2020, sebagai narasumber dalam usaha penanganan COVID-19 oleh pemerintah Amerika Serikat, serta turut berpartisipasi dalam sidang kongres dan wawancara bersama NBC News pada tanggal 23 September 2020.

Informasi dengan topik yang sama sebelumnya juga pernah dimuat dalam situs Reuters dengan judul “Fact check: Dr Anthony Fauci Has Not Been Arrested, Posts Feature Doctored Image” dan mengkategorikannya sebagai false.

Dengan demikian, foto yang disebarluaskan oleh pengguna Twitter HSRetoucher tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi/Manipulated Content, sebab foto yang disebarluaskan merupakan hasil manipulasi dari foto lain.

Informasi yang salah. Foto halaman depan koran yang asli berasal dari salah satu adegan film ‘Back to the Future II’, sedangkan foto asli orang yang ditangkap merupakan foto penangkapan mantan kepala polisi di Suffolk, Amerika Serikat, pada tahun 2015 lalu.

Faktanya, Pada 1998, film “Pengkhianatan G30S/PKI” berhenti diputar atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI), karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Pada tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahkan nonton bareng (nobar) film ini bersama Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantyo.

Awalnya, pemutaran film G30S/PKI telah berakhir pada 30 September 1998, ketika rezim Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan berhentinya penyiaran film tersebut atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI).

Tokoh dari TNI AU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. “Pak Saleh minta supaya film itu tidak diputar lagi,” kata Asvi. Alasannya, lanjut Asvi, sejumlah anggota TNI AU menilai film ini mendiskreditkan pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma. “Halim PK dianggap sebagai sarang PKI,” katanya.

Juwono Sudarsono membenarkan adanya hubungan per telepon dengan Saleh Basarah. “Beliau menghubungi saya sekitar Juni-Juli 1998,” katanya. Permintaan tersebut, lanjut dia, disampaikan secara lisan saja.

Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. “Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi,” ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.

Situasi berbalik drastis pada 2017, manakala TNI—tepatnya Angkatan Darat—kembali menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI untuk umum. Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat Babinsa, Koramil, sampai Kodim, untuk menonton film tersebut sekaligus menyosialisasikannya kepada masyarakat luas.

“Perintah saya, mau apa memangnya?” ungkap Gatot ketika berada di Blitar (18/9/2017). Ia menambahkan bahwa dirinya tak peduli terhadap polemik yang muncul berkaitan pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja [ada polemik],” tegasnya. Menurut Gatot, pemutaran film G30S/PKI adalah upaya TNI untuk meluruskan sejarah. Gatot ingin generasi muda dan para prajurit memahami “sejarahnya sendiri”—tentu versi Angkatan Darat.

“Kalau selama ini meluruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini?” ucap Gatot. “Soal polemik, biarin sajalah. Tujuan kita tidak berpolemik, kok. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan pada generasi muda, prajurit-prajurit saya juga tidak tahu itu.”

Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”

“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.

“Untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” tambahnya. “Biar mereka mengerti tentang bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.”

Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir dalam acara nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jumat (29/9/2017) malam.

Mengutip Antara, keduanya, menonton film bersama ribuan orang yang memadati lapangan tenis Makorem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat.
Pemutaran film berdurasi 271 menit itu dimulai dari pukul 20.00 WIB.

Pada 1998, film “Pengkhianatan G30S/PKI” berhenti diputar atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI), karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Pada tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahkan nonton bareng (nobar) film ini bersama Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantyo.

Namun, Wagub Jabar yang akrab disapa UU ini memberikan klarifikasi bahwa akun Facebook dengan nama Haji Ruzhanul Ulum adalah palsu.
“Akun ini palsu. Dan kabarnya sdh melakukan ‘jual nama’ menggunakan nama saya. Akun asli hanya FB Page ini Uu Ruzhanul Ulum dan IG www.instagram.com/ruzhanul saja. Mangga disebar. Hatur nuhun,” tulis akun Facebook Wagub UU, yakni UU Ruzhanul Ulum atau @UuRuzhanul yang juga menyematkan tangkapan layar dari akun palsu tersebut.
Tidak hanya pada Facebook aslinya, Wagub UU juga memberikan klarifikasi dengan narasi pada akun Instagramnya yang bernama ruzhanul atau @ruzhanul.
Sebagai informasi, setelah dilakukan pencarian akun Facebook Wagub UU yang palsu dengan nama Haji Ruzhanul Ulum, ternyata sudah tidak ditemukan lagi. Kemungkinan akun tersebut sudah dihapus oleh pembuatnya.
Dengan begitu, akun Facebook dengan nama Haji Ruzhanul Ulum yang mencatut nama Wagub Jabar itu, dalam kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat dikategorikan sebagai Fabricated Content atau Konten Palsu.

Akun Facebook dengan nama Haji Ruzhanul Ulum dalam keterangan identitasnya menuliskan sebagai Wagub Jabar adalah palsu. “Akun ini palsu. Dan kabarnya sdh melakukan ‘jual nama’ menggunakan nama saya. Akun asli hanya FB Page ini Uu Ruzhanul Ulum dan IG www.instagram.com/ruzhanul saja. Mangga disebar. Hatur nuhun,” tulis Wagub UU dalan akun Facebook dan Instagramnya yang asli.