Setelah menelusuri melalui mesin pencari, unggahan tersebut adalah salah atau keliru.
Tidak ditemukan pemberitaan media daring yang mengatakan Dirjen Kebudayaan, Hilmar adalah bos PKI atau otak PKI baru.
Diketahui, PKI sendiri dilarang dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bersamaan dengan larangan terhadap Komunisme, Leninisme dan Marxisme.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menegaskan bahwa pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal itu juga disebut oleh Jokowi sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan terhadapnya.
“Saya kira sudah jelas sekali Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966, juga payung hukum yang tertinggi sudah ada. Undang-Undang Nomor 27 1999 juga ada. Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu,” katanya.
Dengan begitu, unggahan yang mengklaim Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar ialah bos PKI atau otak PKI baru, menurut kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat disebut sebagai Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan, artinya penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu.

setelah menelusiri melalui mesin pencari, diketahui unggahan akun Facebook Julinar Sinaga adalah salah atau keliru.
Dilansir dari medcom.id Ketua FKPPI Jawa Barat, Yana Mulyana mengatakan video tersebut dibuat beberapa tahun lalu.
“Itu mah kegiatan apel akbar FKPPI se-Indonesia di Monas, sekitar 2 tahun lalu. Kebetulan kontingen dari Jabar yang terbesar mengirim anggotanya,” kata Yana yang juga Wakil Wali Kota Bandung ini kepada Medcom.id, Selasa (23/6).
Adapun kegiatan FKPPI di Monas adalah pada Sabtu, 9 Desember 2017 lalu, yakni Apel Kebangsaan Bela Negara. Pada acara tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diangkat sebagai anggota kehormatan keluarga besar FKPPI.
Dengan begitu, unggahan akun Facebook Julinar Sinaga, menurut kategori Misinformasi dan Disinformasi dari First Draft dapat disebut sebagai False Content atau Konten yang Salah, artinya ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah.

Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui unggahan tangkapan layar dari akun Facebook Haris Ibnusabil tersebut adalah salah atau keliru.
Dengan mengetikan kata yang serupa dari tangkapan layar pada mesin pencari, tidak ditemukan artikelnya. Media daring atau online pun tidak menayangkan berita yang sama dengan judul tersebut.
Selain itu, foto Politisi Partai Indonesia Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning aslinya adalah karya Jurnalis Kompas yakni, Alsadad Rudi. Foto Ribka ini dipakai sebagai sampul dalam artikel berjudul “PDI-P Tak Permasalahkan Adanya Politik Dinasti” yang ditayangkan pada 13 Juli 2015 lalu.
Sebelumnya Ribka juga sudah membantah jika dirinya disebut membangkitkan PKI kembali. “Di PDI-P saja aku ditugasin Mbak Mega untuk masalah sosial aja waktunya sudah tersita banyak, apalagi mau bikin PKI,” kata Ribka.
Ribka mengaku tidak mau mempermasalahkan pernyataan Kivlan Zen yang menudingnya sebagai anggota PKI yang masuk parlemen.
Selama ini, ia sering mendapat cibiran negatif dari sejumlah pihak terkait status orangtuanya yang merupakan anggota PKI. “Malah membuat saya terkenal, kampanye gratis,” ujar Ribka.

Seteleh melakukan penelusuran, klaim unggahan akun Facebook Mujahid ini dibantah oleh Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam. Ia menjelaskan istilah Kadrun, baru muncul setelah Pilkada DKI 2012 hingga Pilpres 2019, setelah munculnya istilah kampret dan cebong. Istilah kadrun belum ada saat era PKI masih ada.
“Waktu Pemilu 1955 ada persaingan yang tajam antara Masyumi dan PKI. Masyumi menuduh orang komunis itu ateis. PKI menuduh Masyumi dapat bantuan dana dari AS. Tidak ada istilah kadal gurun tersebut. Tahun 1960-an, yang ada yakni istilah Nekolim, Aksi Sepihak, Setan Desa, Setan Kota,” tutur Asvi kepada detikcom, Rabu (10/6/2020).
Menurut Asvi, istilah-istilah seperti kadrun, cebong, dan kampret, itu bersifat memecah belah. Ini tidak sehat. “Istilah-istilah tersebut yang memecah belah, mengelompokkan kawan dan lawan yang berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, diketahui juga, kadal gurun atau Dhab ini adalah hewan reptil dengan nama latin Uromastyx aegyptia yang banyak hidup di daerah gurun seperti Mesir, Libya dan seluruh kawasan gurun Timur Tengah. Dan dagingnya pun halal dimakan.