Setelah menelusuri melalui mesin pencari, diketahui klaim Gatot Nurmayanto yang mengatakan jika dirinya menjadi Presiden akan menggaji semua rakyat dan bebas kemiskinan adalah salah. Tidak ditemukan dari media daring, terkait pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut.

Kemudian, melalui metode pencarian gambar, ditemukan foto Gatot Nurmantyo berasal dari akun Instagram @nurmantyo_gatot yang diunggah pada 3 April 2018 lalu dan tidak ada kaitannya dengan klaim yang sudah diterangkan di atas.

Dengan begitu, unggahan akun Facebook Jokowi Presiden Indonesia 2 Periode dapat dikategorikan sebagai konten yang menyesatkan.

Melansir dari tribunnews.com Kepala Humas RSUD Pasar Rebo, Unjuk Kita Merda menegaskan informasi tersebut bohong atau hoaks. Unjuk menuturkan jika informasi serupa yang mencatut pihaknya juga pernah menyebar di tahun 2019.

“Informasi tersebut bohong atau hoaks. Sekali lagi kami infokan bahwa berita tersebut hoaks,” jelasnya.

Bantahan serupa juga pernah dituturkan oleh pihak RSUD Pasar Rebo melalui website rsudpasarrebo.co.id. Dalam artikel berjudul “PENGUMUMAN INFORMASI LOWONGAN KERJA” yang terbit pada 28 Juni 2019, ditegaskan bahwa informasi lowongan kerja pemandi jenazah tidak benar

“Sehubungan banyaknya informasi yang beredar pada media sosial yang menyatakan tentang adanya penerimaan / lowongan kerja untuk posisi tenaga satpam dan tenaga kamar jenazah di RSUD Pasar Rebo, perlu kami sampaikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar.”.

Berdasarkan penelusuran, informasi yang beredar itu adalah salah. Dikutip dari akun Instagram resmi Pemkot Pekalongan (@pemkotpekalongan), Kepala Satpol PP Kota Pekalongan, Dr. Sri Budi Santoso, mengatakan bahwa tidak benar kabar tentang razia keliling dan masker di wilayah Kota Pekalongan dengan sanksi putra-putri akan dijaring, diangkut mobil GDS, dikarantina, dan dipanggil wali murid dan gurunya; serta akan disuruh menyemprot lingkungan dengan radius 1.000 meter bagi yang tidak memakai masker.

Selain itu, ketentuan sanksi bagi perorangan; pemilik, penanggung jawab, pengelola/penyelenggara tempat/fasilitas umum, dan pelaku usaha/tempat kerja yang melanggar kewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan telah diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Pekalongan.

Sebagai tambahan, informasi yang sama juga beredar dengan menyebutkan Wali Kota Jakarta Selatan, Bupati Kediri, dan Bupati Tulungagung. Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, mengungkapkan bahwa pesan berantai berisi pemberitahuan razia bukan berasal dari pihaknya. Marullah mengaku, tidak pernah menyampaikan pesan tersebut kepada publik melalui aplikasi WhatsApp.

“Saya enggak ngomong gitu. Enggak ada kayak gitu dari saya,” kata Marullah yang dikutip dari portal berita Liputan6.

Dengan demikian, informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp itu dapat dikategorikan Konten Palsu karena tidak ada razia keliling dan sanksi yang diberlakukan seperti yang disebutkan pada pesan WhatsApp tersebut.

Menanggapi adanya akun yang dirasa mempunyai indikasi modus penipuan, pihak BP Jamsostek akhirnya angkat bicara. Melansir dari cnnindonesia.com, Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menuturkan jika pihaknya mendapati upaya pencurian data CIA media sosial dengan menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan BP Jamsostek.

“Saya tegaskan bahwa syarat penerima BSU ini mutlak berdasarkan kriteria dari Permenaker 14 tahun 2020,” jelas Agus.

Lebih lanjut Agus mengimbau masyarakat khususnya pekerja, agar waspada terhadap penipuan hingga pencurian data terkait dengan pendaftaran pekerja bergaji Rp5 juta menjadi calon penerima bantuan langsung tunai (BLT).

“Tidak perlu memberikan data atau informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Untuk wewenang pembaruan data terkait program BSU hanya dapat dilakulan oleh HRD perusahaan langsung ke system BP Jamsostek,” pungkasnya.

BP Jamsostek juga menyampaikan pernyataan serupa melalui media sosial Twitter resmi @BPJSTKinfo. Berikut klarifikasi resmi yang diterbitkan oleh @BPJSTKinfo:

“Proses pengumpulan data nomor rekening calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperpanjang hingga 15 September 2020! Untuk para pemberi kerja atau HRD dari setiap kantor bisa segera mengirimkan data nomor rekening pekerjanya ya.”

“Selain itu, harap waspada terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK atau pun BPJS Ketenagakerjaan dengan modus meminta nomor rekening. Yuk, segera kirimkan datanya dan jangan sampai terlewat.”

Akun tersebut palsu. Akun BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bukanlah “bpjs.pencarian.blt” melainkan “bpjs.ketenagakerjaan”. Akun palsu mengatasnamakan BP Jamsostek diduga sengaja dibuat untuk melakukan penipuan hingga pencurian data terkait pendaftaran pekerja calon penerima bantuan langsung tunai (BLT).