Telah beredar pesan di WhatsApp yang menginformasikan bahwa akan ada pemadaman listrik di beberapa wilayah Indonesia pada malam 29 dan 30 September mulai pukul 19.00 WIB. Para ulama dan tokoh agama juga dihimbau agar meningkatkan kewaspadaanya seperti mengunci rumah, menggembok pintu gerbang, serta mempersiapkan penerangan tambahan dan senjata.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi yang beredar itu tidak sesuai fakta. Tidak ada informasi resmi PLN terkait dengan “SIAGA 1” pemadaman listrik. Melansir dari beberapa portal berita dan situs PLN Batam, dibenarkan akan ada pemadaman listrik pada 29 dan 30 September 2020, namun bukan pada malam hari, melainkan pagi hingga sore hari.

Pemadaman listrik ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan pasokan listrik serta pemeliharaan gardu distribusi. Adapun beberapa wilayah Indonesia yang akan mengalami pemadaman listrik, yaitu Bandung, Batam, Bekasi, Depok, serta Yogyakarta.

Dengan demikian, informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp itu dapat dikategorikan Konten yang Salah karena tidak ada info resmi dari PLN terkait siaga 1 pemadaman listrik serta pemadaman listrik yang akan dilakukan di beberapa wilayah Indonesia pada 29 dan 30 September 2020 bukan di malam hari, melainkan di pagi hingga sore hari.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia)

Informasi yang salah. Faktanya, tidak ada info resmi dari PLN terkait siaga 1 pemadaman listrik. Pemadaman hanya akan dilakukan di beberapa wilayah, namun bukan malam hari, melainkan pagi hingga sore hari.

Daur ulang dengan modifikasi dari tulisan yang sebelumnya mencatut nama Yusril Ihza Mahendra diganti menjadi Hidayat Nurwahid. Artikel-artikel periksa fakta yang sebelumnya Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). BUKAN tulisan Yusril Ihza Mahendra, sudah diklarifikasi sebelumnya pada tahun 2017.

Sudah diklarifikasi melalui Twitter oleh Yusril: “Yusril Klarifikasi Tulisan Hoax, Gaya Bahasanya Jauh Beda

Akun facebook Mak Dziyan Rayyan mengunggah sebuah postingan yang berisikan keluarga pemilik BPJS akan dapat BLT Rp4 Juta. Narasi serupa sebenarnya telah muncul pada Januari 2020 dan diakhiri dengan kalimat bernada satire.

Melansir dari merdeka.com, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menegaskan bahwa postingan tersebut adalah hoaks.

“Ini hoaks, selama ini tidak ada bantuan-bantuan seperti itu,” kata Iqbal.

Sebelumnya juga telah beredar postingan serupa pada tahun 2019 namun narasinya berbeda, yaitu tunjangan hari raya bagi para peserta BPJS dengan nominal Rp2 juta per kartu keluarga (KK).

Dengan demikian informasi tersebut salah dan termasuk kategori Konten Palsu. Pihak BPJS menegaskan bahwa tidak ada bantuan dari BPJS seperti halnya klaim yang beredar.

Hasil Periksa Fakta Rahmi Kania Dewi (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Informasi salah. Pihak BPJS menegaskan bahwa tidak ada bantuan dari BPJS seperti halnya klaim yang beredar.

Akun Facebook @DjunaidiNawawiArifin mengunggah tangkapan layar berisi klaim narasi bahwa tidak ada satu pun media yang memberitakan Pemprov DKI Jakarta meraih tiga penghargaan dari KPK. Unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak tiga kali dan mendapat 56 tanggapan dari pengguna Facebook lainnya.

Coba melakukan penelurusan berdasar dengan kata kunci “Anies Raih 3 penghargaan dari KPK”, diketahui bahwa klaim @DjunaidiNawawiArifin tidak sesuai fakta. Informasi terkait Pemprov DKI Jakarta meraih tiga penghargaan dari KPK marak diberitakan oleh media, dengan beberapa di antaranya adalah kompas.com, tvOne, detik.com, dan republika.co.id.

Pada lamannya, kompas.com menuliskan pemberitaan terkait tiga penghargaan yang diraih Pemprov DKI dengan judul “Pemrpov DKI Jakarta Raih 3 Penghargaan dari KPK” pada 10 Desember 2018, sementara pemberitaan serupa juga diterbitkan oleh republika.co.id dengan judul “DKI Raih 3 Penghargaan Antikorupsi, Ini Kata Anies” pada 6 Desember 2018.

Jika mengacu pada seluruh referensi, klaim akun @DjunaidiNawawiArifin adalah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Unggahan tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Klaim tidak sesuai fakta. Pemberitaan terkait Pemprov DKI meraih tiga penghargaan dari KPK marak diberitakan oleh media, yang salah satunya adalah kompas.com pada pemberitaan berjudul “Pemprov DKI Jakarta Raih 3 Penghargaan dari KPK” pada 10 Desember 2018.