Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa penetapan kembali PSBB di DKI Jakarta adalah bagian dari skenario untuk mendesak Presiden Jokowi mundur adalah klaim yang keliru.

Faktanya, penetapan kembali PSBB di DKI Jakarta adalah upaya untuk menurunkan kurva kasus Covid-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan. Penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan para ahli epidemiologi.

Dilansir dari Tempo.co, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan indikator utama dalam keputusan memberlakukan kembali PSBB adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio), baik untuk tempat tidur isolasi maupun Intensive Care Unit (ICU), yang semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat.

Anies menuturkan sebanyak 1.347 orang di Jakarta meninggal akibat Covid-19. Meskipun tingkat kematian Covid-19 di Jakarta berada di angka 2,7 persen dan lebih rendah dari tingkat kematian Covid-19 nasional yang berada di angka 4,1 persen, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian Covid-19 global yang berada di angka 3,3 persen, jumlah kematian terus bertambah. Hal ini disertai dengan peningkatan angka pemulasaran jenazah dengan protokol Covid-19.

Selain itu, saat ini, sebanyak 4.053 tempat tidur isolasi di 63 rumah sakit rujukan di Jakarta sudah terpakai sekitar 77 persen. Berdasarkan kalkulasi Pemprov DKI, jika tidak diberlakukan pembatasan secara ketat dan kondisi seperti saat ini terus berlangsung, seluruh tempat tidur isolasi akan terisi penuh pada 17 September 2020. Adapun sebanyak 528 tempat tidur ICU untuk merawat pasien dengan gejala berat sudah terpakai sekitar 83 persen. ““Bila trennya akan naik terus maka 15 September 2020 akan penuh,” ujar Anies.

Penerapan kembali PSBB ini pun didukung oleh sejumlah pihak. Dilansir dari IDN Times, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau JK menilai PSBB yang diberlakukan oleh Pemprov DKI mulai 14 September 2020 adalah suatu keharusan, sebab PSBB transisi terbukti tidak menurunkan kurva penyebaran Covid-19 di ibukota.

Padahal, kasus Covid-19 saat pemberlakuan PSBB periode awal sempat mengalami penurunan. Untuk itu, JK beranggapan bahwa PSBB merupakan langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin masif. Bahkan, menurut JK, untuk memulihkan ekonomi, Indonesia harus menyudahi pandemi Covid-19 ini dengan menangani virusnya terlebih dahulu.

Dikutip dari Kompas.com, ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menuturkan pengetatan kegiatan masyarakat melalui rencana PSBB seperti awal pandemi Covid-19 di Jakarta sudah tepat. Hal itu dikarenakan jumlah kasus Covid-19 di ibukota terus meningkat belakangan serta tempat tidur untuk pasien Covid-19 mulai penuh.

Pandu mengatakan rencana penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan dari para ahli epidemiologi. Indikator itu terdiri dari epidemiologi, kesehatan publik, serta kesiapan pelayanan kesehatan. Menurut dia, langkah pengetatan kembali sudah terencana, apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Penetapan kembali PSBB di DKI Jakarta adalah upaya untuk menurunkan kurva kasus Covid-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan. Penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan para ahli epidemiologi.

Beredar imbauan berupa pesan Whatsapp yang memberitahukan bahwa ada sekelompok orang membagikan masker gratis untuk warga yang telah diberi bius sebagai modus kejahatan.

Modus yang dilancarkan adalah meminta warga memakai maskernya untuk difoto sebagai bukti bahwa masker sampai pada alamat yang dituju. Kemudian pelaku akan memanfaatkan situasi tersebut untuk merampok rumah korban.

Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, Polda Metro Jaya menyatakan pesan tersebut adalah hoaks atau tidak benar.

“Iya lah itu informasinya hoaks,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

Berdasar pada referensi, pesan Whatsapp yang menyebutkan adanya pemberian masker yang dicampuri obat bius ini diKategorikan sebagai Konten Palsu. Hal ini dikarenakan narasi dalam pesan tersebut tidak benar adanya.

Hasil Periksa Fakta Rahmi Kania Dewi (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Narasi yang salah. Polda Metro Jaya menyatakan informasi tersebut palsu alias hoaks.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya foto Gubernur DK Jakarta, Anies Baswedan yang mendapat piala juara satu corona adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan piala juara satu corona. Di foto itu, Anies Baswedan memegang piala reksa bahasa dalam acara penghargaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud pada Senin, 10 Desember 2018.

Foto asli, salah satunya dimuat di artikel berjudul “Seabrek Penghargaan Anies Baswedan yang Sepi Pemberitaan” di situs Replubika pada Rabu 19 Desember 2018.

Foto itu diberi keterangan “Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar(kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) menunjukan piala reksa bahasa dalam acara penghargaan a Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta, Senin (10/12).”

Dikutip dari Liputan6, penghargaan tersebut karena keikutsertaan Anies dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Seperti halnya sebutan pengintegrasian transportasi di Jakarta atau Jak Lingko ataupun Moda Raya Terpadu (MRT) untuk Mass Rapid Transit.

Bukan piala juara satu corona. Di foto itu, Anies Baswedan memegang piala reksa bahasa dalam acara penghargaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud pada Senin, 10 Desember 2018.

Beredar pada pesan berantai whatsapp sebuah informasi berupa video dengan klaim tes teknik menahan napas untuk mengidentifikasi apakah seseorang terpapar covid-19 atau tidak.

Video disertai keterangan dalam bahasa India yang berarti: “Jika Anda dapat menahan napas sampai titik merah bergerak dari A ke B maka Anda resisten terhadap penyakit. Tes sederhana Covid.”

Dalam video terdapat gambar kotak dengan keterangan di sebelah kiri kotak bertuliskan “ambil napas” dan di sebelah kanan kotak “embuskan napas.”

Berdasarkan penelusuran, dilansir dari factcheck.afp.com, badan kesehatan dunia WHO mengatakan bahwa teknik dalam video itu tidak menyatakan seseorang mengidap Covid-19.

“Tampaknya ini adalah aplikasi sederhana yang mengukur waktu dan bukan aliran udara. Orang dengan penyakit paru-paru (dari merokok, polusi, asma, COPD atau infeksi paru, termasuk tetapi tentu saja tidak terbatas pada Covid-19) akan lebih sulit melakukannya. Tampaknya tidak berbahaya, tetapi tidak terlalu informatif, ukuran kasar dari fungsi paru-paru,” kata WHO kepada AFP Fact Check.

Dr Amba Lal Salve, pengawas medis di Rumah Sakit Ananta, mengatakan bahwa Ananta Hospital tidak berada di balik pesan video itu, termasuk nomor telepon dan harga tes Covid-19.

Untuk mendiagnosis virus corona, masyarakat dianjurkan untuk melakukan tes PCR di Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), yang sudah diakreditasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hasil dari tes tersebut akurat dan terpercaya, serta dapat diketahui dalam waktu kurang dari 12 jam sejak sampel diterima.

Polymerase chain reaction (PCR) atau yang kadang disebut sebagai “fotokopi molekuler” adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat salinan segmen kecil DNA. Hal ini karena untuk dapat melakukan analisis molekuler dan genetik, diperlukan sejumlah besar sampel DNA. Setelah diperkuat, DNA yang dihasilkan oleh PCR dapat digunakan dalam berbagai prosedur laboratorium yang berbeda, salah satunya adalah untuk mendeteksi virus.

Klaim video yang bisa menganalisa adanya covid-19 di tubuh kita hanya melalui tes menahan napas adalah tidak benar. badan kesehatan dunia WHO mengatakan bahwa teknik dalam video itu tidak menyatakan seseorang mengidap Covid-19.