Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya warga yang didenda Rp250 ribu karena mengenakan masker di dagu di Samarinda Central Plaza adalah klaim yang salah.

Faktanya, Kepala Satpol PP Samarinda M Darham menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks. Slip yang diposting itu jelas menulis pemberitahuan himbauan, bukan denda.

Pelaku berinisial M-A sendiri sudah meminta maaf atas kejadian itu dan membuat surat perjanjian tanda tangan diatas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya.

“Memang benar kita melakukan penerapan sanksi kepada warga di SCP yang tidak memakai masker. Kita menemui banyak warga yang tidak pakai masker. Mereka tidak kita sanksi denda Rp250 ribu, tapi sanksi teguran. Jadi apa yang diposting itu bohong,” tegas kepala Satpol PP Samarinda M Darham Jumat (14/08/2020).

Secara umum Darham mengatakan di hari pertama itu belum ada penarikan denda sebagai sanksi. Menurutnya kepada pelanggar perwali ini tidak langsung didenda.

“Pertama kita kasih peringatan dulu, kedua sanksi sosial dan ketiga barulah denda. Ini tahapannya, jadi tidak benar aparat Satpol menarik denda Rp250 ribu. Bahkan slip yang diposting itu jelas menulis pemberiaan himbauan, bukan denda. Ini jelas bohong,” tegas Darham lagi.

Darham berpesan jika ada anggota Satpol PP menarik denda tanpa tahapan seperti yang telah diatur, agar melaporkan kepadanya.

Terpisah kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda Aji Syarif Hidayatullah mengatakan postingan yang mengaku sebagai kakak dari warga yang melanggar itu jelas berita hoax.

“Dari slip sudah jelas dan kepala Satpol PP juga menegaskan tidak ada sanksi denda. Tim anti hoax Diskominfo nanti akan turun, walaupun postingannya sudah dihapus,” tegas Dayat biasa Aji disapa. Walaupun sudah dihapus disayangkan Dayat informasi hoax ini terus menjadi bola liar di media sosial.
“Kami juga mengingatkan kepada para netizen agar tidak mengshare postingan ini lagi karena jelas sudah hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” pesan Dayat.

Mantan kepala Satpol PP ini mengatakan hadirnya Perwali 38 ini, supaya tidak hanya dilihat sanksinya tapi ada pesan edukasi supaya masyarakat lebih disiplin.

“Hati-hati isu hoax yang seolah-olah pemerintah sewenang-wenang mengambil tindakan untuk kepentingan oknum tertentu, padahal pemerintah ingin menyelamatkan masyarakat Samarinda dari Covid-19,” tandasnya.

Saat ini kata Dayat masyarakat sudah banyak yang acuh terhadap protokol kesehatan.

“Itulah sebabnya pemerintah ingin mengajak masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan,”

Kepala Satpol PP Samarinda M Darham menegaskan bahwa informasi itu adalah hoaks. Slip yang diposting itu jelas menulis pemberitahuan himbauan, bukan denda. Pelaku berinisial M-A sudah meminta maaf atas kejadian itu dan membuat surat perjanjian tanda tangan diatas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Sebuah akun facebook bernama Mulyono Alit mengunggah informasi berupa narasi “Kapan ada liputan jokowi di baptis ulang.. agar benar2 mjdi Hebartus yg tdk murtad..”. Unggahan tersebut di posting pada tanggal 10 agustus 2020.

Berdasarkan penelusuran, Klaim bahwa Jokowi akan dibaptis ulang dan mengganti nama menjadi Hebartus merupakan klaim yang salah. Faktanya, isu ini sudah beredar sejak 2014 lalu saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia.

Bantahan terkait nama babptis Jokowi adalah Hebartus sudah berkali-kali di periksa faktanya oleh Mafindo, seperti pada artikel “[FITNAH] Jokowi Nama Lahirnya Herberthus” yang tayang pada 14 oktober 2017.

Kemudian “[SALAH] Inisial “H” di Nama Jokowi Ternyata Kepanjangan dari Herbertus” yang tayang pada 22 juli 2020.

Dilansir dari detik.com, RS Brayat Minulyo, yang terletak di Jalan Doktor Setiabudi, Solo, Jawa Tengah, menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi Presiden RI Joko Widodo. Di tempat ini, Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, dilahirkan pada Rabu Pon, 21 Juni 1961.

Semua catatan kelahiran dan riwayat medis kelahiran Jokowi sampai saat ini masih tersimpan rapi di ruang arsip rumah sakit tersebut. Berdasarkan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta pada 3 November 1988, yang diperoleh detikX, Jokowi lahir dari pasangan Sujiatmi dan Notomiharjo.

Akta kelahiran itu dilegalisir pada Maret 2005 saat Jokowi hendak maju menjadi calon Wali Kota Solo. Saat melahirkan Jokowi, Sujiatmi bersama suaminya, yang bernama lengkap Wijiatno Notomiharjo, tinggal di Srambatan, Solo.

Berdasarkan keterangan Mukiyem, pengasuh Jokowi semasa kecil, kakek dan nenek Jokowi sempat membawa cucunya itu ke Giriroto setelah dilahirkan. Ia juga mengatakan, saat masih bayi, Jokowi diberi nama Mulyono. Namun, karena sering sakit-sakitan, namanya kemudian diganti menjadi Joko Widodo hingga sekarang.

Kata Mbok Yem, dalam bahasa Jawa, nama “widodo” berarti sejahtera dan sehat selalu. Makanya nama itulah yang disematkan pada Jokowi saat masih bayi.

Klaim tentang Presiden Jokowi akan dibaptis ulang dan mengganti nama menjadi Herbartus ternyata adalah hoaks lama bersemi kembali. Isu tersebut sudah beredar sejak 2014 lalu, saat Jokowi ikut bertarung dalam Pilpres periode pertama.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, Edi Purwanto menjawab bahwa itu tidak benar. Menurutnya itu adalah hoax. "Hoax itu," sebutnya singkat.

Pada Jum’at (17/7) DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi dukungan bagi pasangan calon di 54 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini. Namun, ada lima kabupaten/ kota yang belum mendapatkan rekomendasi yaitu Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Bungo, dan Sungai Penuh.

Sementara itu, saat dikonfirmasi apakah Safrial sudah ada surat rekomendasi terkait dukungan PDIP ke dirinya, kata Safrial sampai saat ini dirinya belum menerima surat rekomendasi. "Sampai sekarang saya belum terima (surat rekomendasi)," pungkasnya.

Sehingga, foto surat rekomendasi PDIP terhadap pasangan Fachrori-Safrial pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dipastikan merupakan hoax dengan kategori konten yang dimanipulasi.

Penelusuran tentang narasi tersebut menuju ke sebuah artikel dari snopes.com yang dirilis pada tanggal 14 Agustus 2012. Gambar tersebut sudah tersebar sejak tahun 2008, dijelaskan juga bahwa memang ada penelitian untuk pengembangan Micro Air Vehicles (MAV) salah satunya pada tahun 2007 MAV yang dibuat dengan desain mengikuti burung dan serangga sebesar 3 cm dan dengan berat sebesar 60 mg, tahun 2008 adanya MAV dalam bentuk kumbang bumblebee dan pada tahun 2012 adanya penelitian oleh John Hopkins University yang mempelajari cara terbang kupu-kupu untuk membantu robot kecil mengikuti gerakan tersebut. Artikel tersebut juga dijelaskan bahwa untuk MAV dengan bentuk spesifik seperti nyamuk hanyalah desain mock up untuk MAV, bukanlah foto yang diambil dari benda yang berfungsi sepenuhnya yang sudah diproduksi. Perihal dengan teknologi yang akan dilengkapi pada MAV seperti dapat mengambil sampel DNA atau menaruh alat pelacak mikro-RFID dibawah kulit seseorang dapat memungkinkan pada waktu mendatang tetapi untuk sekarang ini masih menjadi spekulasi fiksi.

Menurut artikel periksa fakta africacheck.org, pada tahun 2019 NBC mengusut perkembangan drone yang baru masih dalam tahap prototype sehingga masih beberapa tahun ke depan agar drone tersebut bisa digunakan, disebutkan bahwa teknologi yang diimplementasikan adalah dapat membawa kamera, radio, sistem GPS, dan sensor yang bervariasi. Tim Africa Check mengkontaki John Hopkins University dan berbicara kepada Dr Rajat Mittal sebagai professor teknik mesin di John Hopkins Whiting School of Engineering, ia menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya teknologi tersebut yang dapat digunakan sebagai drone mata-mata pada kawasan perkotaan. Ia juga menambahkan teknologi tersebut tidak memungkinkan untuk dapat mengambil sampel darah ataupun meninggalkan alat pelacak RFID (radio-frequency identification) pada kulit.

Melihat dari penjelasan tersebut, klaim drone mata-mata berbentuk nyamuk dan sudah dalam masa produksi dengan teknologi dapat mengambil sampel DNA dan menaruh alat pelacak pada kulit manusia adalah tidak benar dan termasuk dalam Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.