Melansir dari timesindonesia.co.id, Bupati Malang Sanusi menegaskan bahwa instruksi tersebut adalah palsu alias hoaks. Sanusi akan mengambil tindakan tegas berupa langkah hukum terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut namanya tersebut.

“Hoaks itu. Yang membuat dan sengaja menyebarkan nanti saya laporkan kepada pihak berwajib. Karena meneybarkan hoaks,” tegas Sanusi.

Sementara mengutip pemberitaan beritajatim.com, Pemerintah Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar karnaval. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, upacara HUT RI tetap digelar sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara untuk kegiatan karnaval atau yang mengundang keramaian ditiadakan dan tidak diperbolehkan.

“Karena masih pandemi, kami larang dulu adanya karnaval Agustusan. Seluruh Camat telah dikumpulkan membahas pelarangan karnaval tahun ini. Selain itu, satgas Covid-19 per kecamatan juga ikut dikumpulkan,” jelasnya.

Lanjut Wahyu menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 maka karnaval ditiadakan. Pelarangan kegiatan sendiri tertuang pada Peraturab Bupati (Perbub) Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatanan Kebiasaan Baru Covid-19.

“Tapi, kami tidak membuat surat edaran tentang pelarangan karnaval, karena di Perbub sudah ada penjelasannya. Sehingga semua kegiatan yang memunculkan keramaian akan kami batasi,” tandas Wahyu.

Instruksi tersebut palsu. Bupati Malang menegaskan tidak pernah menginstruksikan seperti halnya narasi yang beredar dan akan mengambil langkah hukum. Pemkab Malang sendiri telah mengambil kebijakan, yakni berupa larangan mengadakan karnaval dan kegiatan yang mengundang keramaian.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa klaim isi video tersebut tidak sama dengan klaim narasi. Sebab, isi video tersebut hanya membahas mengenai munculnya organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mengumumkan kehadirannya pada 2 Agustus 2020.

Adapun, isi video tersebut merupakan pembacaan beberapa artikel dari rmol.id yang tayang pada 3 Agustus 2020. Artikel rmol.id pertama yang dibacakan narator dalam video tersebut yakni artikel berjudul “Supaya Indonesia Tidak Oleng Dan Karam, Rektor Ini Apresiasi Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.”

Artikel kedua yakni artikel berjudul “Kenapa Datang Di Pra Deklarasi KAMI? Refly Harun: Hal-hal Yang Baik Harus Ikut.” Lalu, artikel berjudul “Pengamat: KAMI Hadir Karena Pengelolaan Bangsa Carut-marut Dan Oposisi Seakan Mandul.” Dan, artikel keempat ialah artikel berjudul “Din Syamsuddin Pastikan KAMI Bukan Gerakan Ingin Memakzulkan Rezim.”

Dari keempat artikel tersebut tidak ditemukan pembahasan mengenai rahasia pemerintah ataupun rahasia Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, konten video tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, video yang menunjukkan orang-orang tengah mencabut pohon-pohon dan mengibarkan bendera hitam serta meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah tersebut adalah insiden yang terjadi pada 9 Agustus 2020 di Khyber Pakhtunkwa, Pakistan.

Dilansir dari BOOM sebuah situs cek fakta Pakistan yang melakukan penelusuran terkait dengan video serupa yang berjudul “Video Of Men Uprooting Saplings In Pakistan Viral With Islamophobic Claim” (diartikan: “Video Pria Mencabut Anak Pohon di Pakistan Viral dengan Klaim Islamofobia”), insiden tersebut dilakukan oleh penduduk setempat yang marah dan mencabut pohon muda sebagai tanda protes karena pohon tersebut ditanam di atas tanah sengketa dan tidak meminta izin pada warga setempat.

Pada tanggal 9 Agustus 2020 bertepatan dengan “Hari Pasukan Harimau” Pemerintah Pakistan meluncurkan penggerakan perkebunan terbesar di Negara itu. Perdana Menteri Mahmood Khan meluncurkan program penanaman pohon terbesar pada hari Minggu untuk menanam 3,5 juta anak pohon di seluruh negeri dalam sehari.

Video serupa juga pernah dibagikan oleh mantan Direktur Eksekutif Lingkungan PBB Erik Solheim di akun twitternya yang mengatakan bahwa insiden tersebut terkait dengan agama. Namun, kemudian Erik Solheim mengklarifikasi terkait dengan postingannya tersebut melalui akun twitternya, dia diberitahu bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dan tidak terkait dengan agama serta sudah dilakukan penanaman pohon kembali di area yang sama.

Dengan demikian, klaim narasi video yang mengatakan bahwa penghijauan di Pakistan yang seharusnya kurma merupakan konten yang salah. Video tersebut merupakan insiden protes yang dilakukan penduduk Khyber Pakhtunkwa, Pakistan atas program penanaman pohon yang dilakukan pemerintah Pakistan.

Dari hasil penelusuran, info lowongan pekerjaan tersebut tidak benar. Melalui akun media sosial instagram Polsek Situbondo (@polsek_situbondo_kota) mengatakan informasi tersebut tidak benar berdasarkan hasil penelusuran dan laporan pengaduan pihak Puskesmas Situbondo. Hal serupa juga katakan oleh akun twitter Polsek Mlandingan (@PMlandingan) yang mengatakan informasi tersebut adalah hoaks.

Sebelumnya diketahui akun Silvi Herdianti membagikan informasi lowongan kerja tersebut bukan satu kali saja, melainkan sudah beberapa kali dibagikan pada grup facebook lowongan pekerjaan yang lain. Nama dari puskesmas pun di ubah sesuai dengan tempat status dibagikan seperti ‘Puskesmas Tanjungsari’ pada grup facebook ‘__"Lowongan Kerja di Pacitan"__’ atau ‘Puskesmas Mojopanggung’ di grup ‘LOKER BANYUWANGI’. Namun akun, posisi tempat kerja dan nomor telepon yang tertera sama.

Lebih lanjut Polsek Situbondo mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati karena modus diduga penipuan dengan cara meminta sejumlah uang.

Info lowongan kerja tersebut adalah hoaks. Polsek Situbondo melalui akun media sosial Instagram dan Polsek Mlandingan di media sosial Twitter mengatakan info tersebut tidak benar berdasarkan penelusuran dan laporan aduan dari pihak Puskesmas Situbondo.