Menteri/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro membantah tudingan bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan intervensi atau menontrol data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistisk (BPS) terkait kemiskinan dan pengangguran. “Itu sama sekali tidak benar, mereka (BPS) punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Jumat (31/8).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas PT Transportasi Jakarta, Wibowo membantah perihal PNS DKI Jakarta yang kini tak lagi gratis atau diminta membayar ketika menaiki Bus Transjakarta. Menurutnya hingga sekarang, sebenarnya tidak ada perubahan tersebut.

Di tengah semangat para mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meneriakkan semangat kebangsaan melalui #JasMerahMob, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja mengedit hasil formasi. Hal ini disayangkan, mengingat semangat nasionalisme para generasi muda justru dijadikan ajang meneriakkan kepentingan tertentu. Sekretaris Humas UMM M. Isnaini pun menyayangkan hal tersebut.

Menanggapi itu, kuasa hukum Rahmat, Mendi Utama menyatakan isi poster elektronik yang menepelkan foto kliennya, tidak benar adanya. “Tindakan itu fitnah dan pencemaran nama baik klien kami,” ujar Mendi Utama, Jumat (31/8). Mendi juga mempertanyakan motif dari pembuatan dan penyebaran poster elektronik itu yang tengah menjadi kontroversi di masyarakat. “Entah apa maksudnya membuat selebaran dengan menempelkan nama dan gambar Mirza terkait acara tersebut,” tegas Mendi. Dengan peristiwa ini, Mendi mengaku kliennya akan meneruskannya ke jalur hukum. “Kami akan segera laporkan ke kepolisian. Bukan hanya melanggar UU ITE, tapi juga KUHP,” tutup Mendi.