Informasi palsu mengenai Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2018 rupanya terus muncul ditengah masyarakat. Yang terbaru, masyarakat dibuat bertanya-tanya dengan informasi yang menyebut adanya daftar resmi nama honorer GTT PTT K2 yang lolos seleksi CPNS 2018 per provinsi. Mengetahui hal tersebut, Kemepanrb melalui unggahan terbarunya di twitter resminya @kempanrb menyatakan bahwa informasi tersebut tidaklah benar alias hoax. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas asal muasalnya.

Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean menyatakan akun Twitter @LawanPolitikJKW yang membuat unggahan bernada provokasi adalah bukan miliknya. Dan Ia mengaku telah melaporkan akun Twitter @LawanPolitikJKW, @BirgaldoS dan @kangdede78 ke Mabes Polri dengan Nomor Laporan STT/859/VIII/2018/BARESKRIM.

Menteri/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro membantah tudingan bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan intervensi atau menontrol data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistisk (BPS) terkait kemiskinan dan pengangguran. “Itu sama sekali tidak benar, mereka (BPS) punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Jumat (31/8).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas PT Transportasi Jakarta, Wibowo membantah perihal PNS DKI Jakarta yang kini tak lagi gratis atau diminta membayar ketika menaiki Bus Transjakarta. Menurutnya hingga sekarang, sebenarnya tidak ada perubahan tersebut.