Kabar yang menyebutkan telah terjadi kasus pembegalan kepada seorang pria di Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur adalah kabar bohong atau hoaks. Dilansir dari prokal.co, Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit Wahono melalui Kapolsek Sambaliung Iptu Apri Sakundi mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan petugas terhadap pria berinisial I (19) yang disebut-sebut sebagai korban begal, ternyata yang bersangkutan mengaku hal itu tidak benar. “Jadi informasi yang viral di medsos itu ternyata bohong. Tidak benar bahwa yang bersangkutan menjadi korban pembegalan,” ujar Iptu Apri.

Pria yang mengaku sebagai korban begal hanya berpura-pura. Ia menyayat tangannya dengan silet agar diperhatikan oleh istrinya yang saat sebelum kejadian tengah bertengkar. Namun, istrinya menjadi panik dan sayangnya bukan melapor ke polisi, malah memposting status di media sosial. Dengan demikian, kabar pembegalan di Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur merupakan hoaks.

Video yang beredar di media sosial jelas merupakan potongan yang tidak lengkap. Hal itu membuat video tersebut masuk dalam kategori disinformasi. Informasi itu juga dapat memicu penilaian yang salah. Misalnya: memicu prasangka bahwa Anies tidak menyebut Ahok sembari mengklaim jasa/andilnya dalam penyelesaian proyek revitalisasi tersebut.

Informasi dari Portal Islam yang menyebut ide revitalisasi datang dari Sri Mulyani, dan Sandiaga menerima tantangan itu dengan menyanggupi mengeksekusinya, juga menyesatkan—pendeknya disinformasi juga—karena memotong setengah proses perjalanan proyek tersebut yang memang sudah dimulai dan dinisiasi sejak era Ahok.

Hasil penelusuran dari rentang Agustus 2016 hingga Juli 2018 menjelaskan konteks dengan lebih utuh: proyek revitalisasi Lapangan Banteng itu berjalan dengan melibatkan banyak sekali pihak, dimulai dari Ahok dan diselesaikan di era Anies-Sandiaga. Banyak pihak yang berperan sepanjang rentang waktu itu yang tidak dapat dinafikan oleh kedua belah pihak yang terus menerus sibuk mengelus jagonya masing-masing.

Setelah melalui serangkaian konfirmasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa benar ada nama Joko Widodo sebagai kader PKS. Ia akan maju sebagai caleg pada pemilu 2019, meski seperti yang diakuinya, Joko belum secara resmi dicalonkan. Kepastian akhir mesti berdasarkan data DCT dari penyelenggara pemilu.

Informasi yang beredar tentang pencalonan Joko Widodo masuk dalam kategori infomasi benar (sahih), apabila informasi tersebut dilengkapi keterangan dan konfirmasi siapa Joko Widodo yang dimaksud.

Namun, ada pula informasi yang masuk dalam informasi satirik dan/atau humor, mengingat PKS salah satu partai oposisi (Presiden) Joko Widodo.

Tanggal kejadian sesungguhnya adalah 16 Maret 2006, bukan di 25 Juli 2018 seperti yang ditulis di video yang dibagikan oleh post sumber. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.