Disinformasi daur ulang, post sumber menggunakan isu yang sudah pernah diedarkan dan diklarifikasi dulu di tahun 2014. Kompas @ 17 Sep 2014: “Presiden terpilih Joko Widodo heran dengan isu yang beredar bahwa Kementerian Agama akan ditiadakan. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar.

Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa informasi yang disampaikan dalam pesan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang ada. Melansir dari kompas.com, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Candra Sukma Kumara menyatakan jika kabar tersebut tidaklah benar.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan data 31 juta pemilih yang belum masuk DPT bukanlah data tambahan atau baru. Data tersebut sudah terdapat pada saat penyerahan DP4 pada 15 Desember 2017 lalu. Dan juga data 31 juta pemilih ini bisa diakses oleh KPU. KPU pun menyatakan 31 juta data pemilih tersebut tengah disisir hingga November 2018 untuk masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.

Informasi itu ditepis oleh Corporate Secretary Bank BRI, Bambang Tribaroto yang menyebut bahwa Demi mengutamakan kenyamanan para nasabahnya, Bank BRI tidak menetapkan tenggat waktu penggantian kartu debit non-chip menjadi kartu debit ber-chip. Sebelumnya juga Pimpinan Cabang BRI Sriwijaya Palembang, Dhani Novan juga membantah jika BRI akan memblokir ATM nasabah tanpa solusi karena nasabah diberikan waktu tujuh hari untuk segera mengganti ATM di kantor cabang terdekat gratis tanpa dipungut biaya dan pengurusannya juga cepat. Pemblokiran ATM ini akan tetap dilakukan oleh BRI. Hanya saja bagi nasabah yang telah mendapatkan SMS dari BRI. Apabila dalam waktu 7 hari sejak SMS diterima, nasabah belum mengganti ATM maka akan dilakukan pemblokiran.