Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Menteri Sosial yang menyebut BPJS akan dinonaktifkan karena tidak digunakan selama satu tahun dan dianggap sebagai warga mampu.

Foto yang digunakan dalam unggahan merujuk pada kegiatan Saifullah Yusuf saat menerima sejumlah kepala daerah untuk membahas rencana pembukaan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, sehingga tidak berkaitan dengan isu BPJS.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Secara ketentuan, status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat nonaktif karena beberapa alasan administratif, seperti tunggakan iuran bagi peserta mandiri, perubahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta berhenti bekerja pada segmen pekerja penerima upah, atau peserta meninggal dunia.

Penonaktifan tidak didasarkan pada lamanya kartu BPJS tidak digunakan. Jika ingin menonaktifkan kepesertaan, peserta harus melalui mekanisme resmi BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, narasi yang menyebut BPJS akan dinonaktifkan karena tidak dipakai selama satu tahun merupakan informasi yang keliru.

Klaim: Mensos katakan jika BPJS tidak dipakai dalam satu tahun terhitung warga mampu

Rating: Disinformasi/Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, video yang beredar identik dengan unggahan Kumparan pada 29 Januari yang menampilkan Purbaya berbicara mengenai optimisme penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga mencapai level 10.000 pada akhir 2026.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Saat itu, Purbaya menilai penurunan IHSG hanya bersifat sementara akibat respons pasar terhadap penilaian MSCI terhadap Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, pemeriksaan menggunakan AI Detector Hive Moderation menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas 99,1 persen sebagai hasil manipulasi berbasis AI.



Dengan demikian, narasi yang menyebut Purbaya memberikan bantuan khusus kepada lansia selama Ramadhan merupakan hasil suntingan dan tidak sesuai dengan pernyataan aslinya.

Klaim: Purbaya berikan bantuan khusus lansia selama Ramadhan

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Gubernur Jawa Tengah yang menyebut data kendaraan akan dihapus atau diblokir karena tidak membayar pajak.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Foto dalam unggahan itu identik dengan unggahan Instagram Kompas berjudul “Pemprov Jateng Relokasi 900 Rumah Korban Tanah Gerak di Tegal hingga Purbalingga”.

Dalam unggahan aslinya, Ahmad Luthfi membahas relokasi ratusan rumah terdampak bencana tanah gerak serta mengimbau masyarakat Jawa Tengah untuk tetap waspada terhadap potensi bencana akibat curah hujan tinggi.

Terkait isu pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah justru menyampaikan rencana relaksasi berupa diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen hingga akhir 2026, dilansir dari ANTARA.

Dengan demikian, narasi yang menyebut gubernur mengancam penghapusan data kendaraan merupakan hasil suntingan dan tidak berdasar.

Klaim: Gubernur Jateng sebut jika tidak bayar pajak datanya akan dihapus dan diblokir

Rating: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran pemutihan denda iuran BPJS Kesehatan 2026. Penelusuran mengarah kepada artikel berita Liputan6.com berjudul "Mensos: Perpres Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kelas 3 Masih Berproses" yang tayang 10 Februari 2026.
Dalam artikel ini, Mensos Saifullah Yusuf menyebut Peraturan Presiden (Perpres) terkait penghapusan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 BPJS Kesehatan masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah.
“Ya nanti lagi diproses," kata pria karib disapa Gus Ipul di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026 mengutip Antara.
Gus Ipul belum dapat menjelaskan secara rinci ketika ditanya golongan yang akan menerima keringanan pembayaran tunggakan karena masih dalam proses pembahasan.
Ia memastikan pembahasan tersebut akan dilakukan secara menyeluruh melibatkan berbagai pihak. Ia berharap kebijakan dapat segera diimplementasikan melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.
"Ditunggu saja," pinta Gus Ipul.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran pemutihan denda iuran BPJS Kesehatan 2026, tidak benar.