Beredar sebuah video di media sosial Facebook berisi informasi yang menyatakan bahwa bendera merah putih dilarang berkibar di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK). Rekaman dari kamera salah seorang warga ini menampilkan sekumpulan warga yang bentrok dengan aparat kepolisian.

Namun narasi postingan yang menyatakan bahwa bendera merah putih dilarang berkibar di daerah PIK adalah informasi keliru. Faktanya keadaan sebenarnya dari video tersebut adalah, pihak kepolisian yang melarang aksi pengibaran bendera merah putih untuk menghindari kerumunan di masa PPKM. Apalagi aksi tersebut dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas), hal ini dipandang berpotensi menghasilkan kerumunan di daerah tersebut.

“Saya mau luruskan narasi yang beredar. Kami tegaskan yang dilarang itu adalah berkerumun. Kita tidak ingin terjadi kluster baru. Bukan kita melarang mereka mengibarkan bendera. Itu salah itu. Kalau mereka kibarkan bendera di situ kan pasti menimbulkan kerumunan. Ini yang kita hindari, ” tegas Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guruh Arif Darmawan.

Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh pihak Organisasi Laskar Merah Putih (LMP) yang menginisiasi aksi pengibaran bendera ini. Panglima LMP, Daeng Jamal menyatakan bahwa pembentangan bendera itu didukung oleh masyarakat di wilayah PIK. Akan tetapi, karena tekanan dari pihak manajemen dan terbentur aturan, akhirnya pembentangan bendera urung terjadi.

Namun, pihak LMP pun akhirnya menerima dengan ikhlas larangan pembentangan bendera tersebut. “Kami terima dengan lapang dada karena kami tidak mau ada gesekan dengan siapa pun karena kami cinta NKRI,” ucapnya.

Jadi dapat disimpulkan unggahan yang menyatakan bahwa pihak kepolisian melarang pengibaran bendera merah putih di daerah PIK adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya pelarangan itu dilakukan karena adanya aturan PPKM yang mencegah kerumunan untuk menekan angka penularan Covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya pengumuman bahwa Pertamia mulai tanggal 22 Agustus 2021 di semua SPBU tidak melayani pengisian Pertalite untuk kendaraan 2 tak merupakan konten palsu.

Faktanya, Unit Manager Communication Relations dan CSR MOR III PT Pertamina (Persero), Eko Kristiawan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Dilansir dari Liputan6 dan Kompas, Eko menyatakan kendati memuat logo dan contact center yang menyerupai aslinya, pengumuman itu tidak resmi dari Pertamina.

“Hoax, informasi tersebut tidak benar. Itu (pengumuman) bukan dari Pertamina,” kata Eko saat dihubungi Kompas, Minggu (22/8/2021).

“Tidak benar ada info tersebut dari Pertamina. Karena tidak benar maka masuk kategori hoax ya,” ungkap Eko kepada Liputan6, Minggu (22/8/2021).

Eko mengimbau, agar masyarakat mewaspadai informasi palsu dan hoaks yang mengatasnamakan PT Pertamina (Persero).

“Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi call center 135. Masyarakat tidak perlu khawatir, hal-hal yang kurang pas tentu akan diluruskan,” tandasnya.

Informasi palsu. Unit Manager Communication Relations dan CSR MOR III PT Pertamina (Persero), Eko Kristiawan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Sebuah akun facebook bernama Rudi Amijaya mengunggah tangkapan layar berupa artikel dari PAPUA[dot]ANTARANEWS[dot]COM yang berjdul “Wagub Terpilih: Berani Deklarasi Ganti Presiden di Papua, Kamu Bakal Pulang Tanpa Kepala” pada 17 agustus 2021.

Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan atau editan. Ditemukan artikel asli yang diterbitkan oleh antara dengan gambar sampul identik yang menampilkan foto Wakil Gubernur Papua terpilih, Klemen Tinal.

Judul asli pada artikel tersebut adalah “Wagub terpilih: 95 persen penduduk Papua dukung Jokowi di 2019” yang diterbitkan oleh Antaranews pada 11 juli 2018. Dari penelusuran menggunakan kata kunci di judul yang disunting, tidak ditemukan pernyataan dari Wagub Papua terpilih terkait ancaman terhadap yang berani deklarasi ganti Presiden.

Hoaks serupa juga pernah beredar pada 17 agustus 2018 lalu dan sudah pernah diperiksa faktanya oleh situs turnbackhoax.id denga judul “[SALAH] Tangkapan Layar Post di Page Antaranews Hasil Suntingan”.

Gambar suntingan atau editan dari artikel asli berjudul “Wagub terpilih: 95 persen penduduk Papua dukung Jokowi di 2019” oleh Antaranews pada 11 juli 2018.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video diatas menjadi beberapa bagian foto dengan menggunakan tool InVid. Selanjutnya foto hasil fragmentasi ditelusuri dengan menggunakan tools seperti reverse image tools Google dan Yandex.
Hasilnya, video tersebut merupakan video lawas yang tidak terkait dengan kondisi Afghanistan saat ini. Potongan video ini pernah beredar di Youtube yang diunggah oleh akun Samuel José Moreno Calderón pada 20 Mei 2014. Pada unggahannya itu dituliskan keterangan dalam bahasa spanyol yang jika diterjemahkan berarti “Ayah kita!!! Jangan dilihat!!!”; 
Tak hanya itu, video serupa juga pernah beredar di Vimeo yang diunggah oleh akun Santhosh Santhu pada 28 Agustus 2014. Vimeo sendiri adalah situs layanan berbagi video yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, berbagi, dan menonton video. Situs ini diciptakan oleh Jake Lodwick dan Zach Klein pada November 2004 serta berkantor pusat di New york, Amerika Serikat. 
Laporan media berbahasa spanyol LA Gazzetta DF menyebutkan, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang terjadi di Kota Aleppo, Suriah 350 kilometer utara Damaskus. Sumber militer di sana mengkonfirmasi pembantaian itu dilakukan Front Al Nusra atau atau Jabhat al-Nusra-kelompok milisi dan cabang Al Qaeda yang sedang bertempur di Suriah melawan Presiden Bashar Assad. Serangan mortir oleh kelompok itu dan afiliasi lainnya telah merenggut nyawa lebih dari 100 penduduk sipil Aleppo, 
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti dikutip dari CNBC Indonesia, bahwa sebanyak 900 ribu warga Suriah harus mengungsi akibat terjadinya perang. Di Provinsi Aleppo sendiri ada 1,5 juta  dari sekitar 3 juta orang yang sudah mengungsi dari bagian lain negara itu. Serangan yang dimulai akhir tahun lalu telah menyebabkan perpindahan tunggal terbesar warga sejak konflik dimulai pada 2011. Perang tersebut setidaknya sudah menewaskan lebih dari 380 ribu orang sejak meletus hampir sembilan tahun lalu. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta TEMPO, video diklaim sebagai aksi pembantai rakyat Afganistan oleh milisi Taliban pasca pendudukan ibukota kabul, keliru. Video tersebut diketahui merupakan video lawas yang tidak berkaitan dengan kondisi Afghanistan saat ini. Video itu pernah diunggah di youtube pada Mei 2014.
TIM CEKFAKTA TEMPO