Beredar sebuah pesan melalui nomor telepon seluler yang mengklaim tentang keluarnya dana bantuan BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat. Pesan ini menyertakan sebuah kode yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kolom yang telah disediakan di dalam website. Melihat isi dari tautan yang tersebar, terdapat narasi yang menyatakan bahwa program bantuan BPJS Kesehatan akan digantikan dengan pemberian uang sebesar 37 juta rupiah.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim bantuan 37 juta rupiah dari pemerintah melalui BPJS Kesehatan adalah hoaks. Melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan RI, dapat dilihat laman website pada tautan yang tersebar di SMS, dicap dengan hoaks.

Dalam klarifikasinya, BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa berita tersebut adalah tidak benar. Masyarakat kemudian dihimbau agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dalam unggahan tersebut juga pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa website resmi BPJS Kesehatan hanya pada www.bpjs-kesehatan.go.id, dan portal berita resmi yaitu www.jamkesnews.com.

Sebelumya ditahun 2019, hoaks yang sama juga pernah tersebar melalui SMS. Melansir dari website Kominfo, Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang Sistri Sembodo di Padang, menjelaskan bahwa pihak BPJS Kesehatan tidak pernah mengeluarkan program bertajuk bantuan BPJS Kesehatan dengan memberikan uang bantuan senilai 47 juta rupiah kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pesan SMS yang mengklaim BPJS Kesehatan dan pemerintah pusat memberikan dana bantuan senilai 37 juta rupiah kepada masyarakat adalah hoaks kategori fabricated content atau konten palsu. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan RI.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)

Faktanya klaim tersebut salah. Pihak BPJS Kesehatan menyatakan tidak pernah mengeluarkan program bantuan seperti yang terdapat dalam pesan.

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Rashad Mehmood dengan Bahasa Urdu dan memperlihatkan sekelompok laki-laki sedang ditahan oleh aparat berseragam militer. Rashad kemudian mengklaim bahwa orang-orang yang ditahan tersebut adalah Muslim Burma, di Myamar. Narasi yang disertakan berbunyi “Ya Allah, bantulah Muslim Burma [Myanmar]. Ucapkan Amin dan bagikan postingan ini. Semoga Allah membalas mu”.

Diketahui bahwa postingan tersebut beredar setelah peristiwa tindakan keras Militer pada tahun 2017 kepada etnis Rohingnya di Myanmar yang membuat 750.000 penduduk melarikan diri ke Bangladesh. Postingan serupa beredar kembali di Facebook menyusul adanya peristiwa kudeta di Myanmar oleh Militer pada Februari 2021.

Setelah dilakukan penelusuran fakta, diketahui bahwa foto tersebut bukan Muslim Burma, namun para demonstran di Thailand yang sempat bentrok dengan aparat kepolisian setempat dan kemudian ditangkap. Melansir dari AFP yang pernah mengunggah berita ini, foto para demonstran di Thailand Selatan tersebut telah beredar sejak tahun 2004. Adapun keterangan foto yang dilampirkan berbunyi:

“THAILAND OUT Beberapa dari 300 demonstran yang ditangkap oleh polisi dan tentara berbaring di trotoar di kantor polisi Tak Bai di Narathiwat, Thailand, 25 Oktober 2004. Lusinan orang terluka dalam bentrokan antara pasukan keamanan Thailand dan ratusan pengunjuk rasa yang mencoba menyerbu sebuah kantor polisi di selatan Thailand yang mayoritas penduduknya bermasalah”, kata para pejabat pada hari Senin.
FOTO AFP
STR / AFP

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa, klaim Rashad Mehmood bahwa foto dalam postingannya adalah Muslim Burma di Thailand adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Bukan Muslim Burma di Myanmar. Foto tersebut sebenarnya adalah para demonstran di Thailand Selatan yang ditangkap oleh kepolisian setempat karena membuat kerusuhan, kejadian tersebut berlangsung di tahun 2004.

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan toolInVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri denganreverse image toolYandex dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa banjir dalam video tersebut terjadi di terowongan yang berada di Wadi Al Helo, Uni Emirat Arab, bukan di terowongan tol Cisumdawu, Jawa Barat.
Video yang identik pernah diunggah oleh kanal YouTube King Afraz pada 11 November 2018. Video itu diberi judul “November 11, 2018(4)”. Dalam keterangan videonya, kanal YouTube  King Afraz menulis bahwa banjir tersebut terjadi di Arab Saudi. Video yang sama juga pernah diunggah oleh kanal Outpack TV pada 21 November 2018. Video ini diberi judul “Sarumaiz Jeddah at Saudi Arab”.
Video lainnya yang diambil dari lokasi yang identik pun pernah diunggah oleh akun Twitter @mzinelsawari pada 1 Oktober 2020. Namun, akun ini menyebut bahwa terowongan yang terlihat dalam video itu berada di Sweet Valley, nama lain dari Wadi Al Helo, yang terletak di Sharjah, Uni Emirat Arab.
Berbekal petunjuk lokasi tersebut, Tempo menelusuri titik terowongan Wadi Al Helo di Google Maps. Hasilnya, ditemukan bahwa terowongan itu memang merupakan terowongan Wadi Al Helo yang terletak di Sharjah, Uni Emirat Arab. Lewat Google Street View, terlihat kesamaan antara bentuk terowongan tersebut dengan terowongan yang tampak dalam video yang beredar.
Kesamaan bentuk terowongan di Wadi Al Helo dalam Google Street View (atas) dan terowongan dalam video yang beredar (bawah).
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan tentang banjir yang terjadi di Wadi Al Helo pada 2018. Dikutip dari situs media Uni Emirat Arab, Al Bayan, pada 28 Oktober 2018, polisi Sharjah memang mengumumkan penutupan Jalan Wadi Al Helo karena banjir. Polisi meminta warga menjauh dari tempat-tempat mengalirnya air di lembah maupun bendungan karena sangat berbahaya selama musim hujan.
Dikutip dari Gulf News, terowongan Kalba-Wadi Al Helo diresmikan oleh Anggota Dewan Tertinggi dan Penguasa Sharjah, Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, pada 16 Februari 2003. Terletak di puncak gunung tertinggi di Kalba, terowongan sepanjang 1.280 meter itu dibuka untuk kendaraan pada ahir Februari 2003. Terowongan ini dibangun untuk mengurangi kemacetan di jalan Sharjah-Kalba. Terowongan itu menghubungkan Wadi Al Helo dan Kalba.
Tol Cisumdawu
Foto-foto terowongan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat, pernah dimuat oleh Liputan6.com pada 5 September 2019 dalam artikelnya yang berjudul “Intip Penampakan Terowongan Tol Terpanjang di Indonesia”. Dari foto-foto tersebut, terlihat beberapa perbedaan antara terowongan tol Cisumdawu dengan terowongan Wadi Al Helo, seperti kontur wilayah perbukitan di sekelilingnya serta desain terowongan, di mana tol Cisumdawu memiliki dua terowongan.
Dilansir dari Kompas.com pada 17 Februari 2021, pembangunan tol Cisumdawu ditargetkan selesai pada akhir 2021. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jabar Hari Suko Setiono mengatakan, untuk merealisasikan target tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membantu dalam proses percepatan penyelesaian pembebasan lahan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video tersebut adalah video terowongan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang banjir padahal belum beroperasi, keliru. Terowongan dalam video tersebut adalah terowongan Wadi Al Helo yang berada di Sharjah, Uni Emirat Arab, bukan terowongan tol Cisumdawu yang terletak di Jawa Barat. Video banjirnya terowongan itu setidaknya telah beredar sejak November 2018.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut menjadi sejumlah gambar dengan toolInVID. Kemudian, gambar-gambar itu ditelusuri jejak digitalnya denganreverse image toolGoogle. Hasilnya, ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Agama bahwa Menteri Agama  Yaqut Cholil Qoumas tidak pernah menandatangani surat larangan salat Jumat.
Melalui akun Twitter resminya, Kemenag telah menyatakan bahwa klaim yang menyebut Menag Yaqut telah menandatangani surat larangan salat Jumat tidak benar. “Menag @YaqutCQoumas tidak pernah menandatangani surat larangan salat Jumat. Jadi, info bahwa Menag menandatangani surat larangan salat Jumat adalah tidak benar,” demikian pernyataan Kemenag.
Terkait video yang memperlihatkan sejumlah jemaah yang memprotes pengurus masjid karena meniadakan salat Jumat, video tersebut pernah diunggah oleh kanal YouTube Tribun Timur pada 20 Maret 2020. Dalam keterangannya, tertulis bahwa protes itu terjadi di Masjid Raya Al Markaz, Timungan Lompoa, Bontoala, Makassar, pada pada 20 Maret 2020 pukul 11.00 WITA.
Dalam protesnya, seorang jemaah mengatakan bahwa ia menolak tindakan pengurus masjid Al Markaz yang meniadakan salat jumat secara berjamaah. Pengurus masjid sempat menenangkan jemaah tersebut dan mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan imbauan dari pemerintah. Karena terus berdebat, pengurus masjid kemudian meminta jemaah itu pergi karena telah membuat suasana menjadi gaduh.
Peristiwa dalam video ini terjadi jauh sebelum Yaqut Cholil Qoumas dilantik sebagai Menag. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Yaqut sebagai Menag menggantikan Fachrul Razi pada 22 Desember 2020. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini kemudian dilantik sebagai Menag keesokan harinya, yakni pada 23 Desember 2020.
Sementara terkait klaim dalam sebuah cuitan di Twitter, yang juga terlihat dalam video yang beredar, yang berbunyi “Surat Edaran Himbauan Larangan sholat berjamaah & sholat Ju’mat di Kupang NTT”, surat edaran itu ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, bukan oleh Menag Yaqut, pada 8 Februari 2021. Surat ini berisi permintaan kepada pengurus masjid di Kupang untuk tidak melaksanakan salat berjamah demi mengendalikan penyebaran Covid-19.
Surat itu diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Kupang Nomor 005/HK.188.45.443.1/I/2021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Mengendalikan dan Meminimalkan Penularan Transmisi Lokal Covid-19 di Kota Kupang pada 25 Januari 2021 serta Himbauan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tentara Timur Nomor 298/DP-P/MUINTT/II/2021 pada 8 Februari 2021.
Dilansir dari Media Indonesia, pada 9 Februari 2021, Pemerintah Kota Kupang, NTT, pun memperpanjang aturan PPKM selama dua pekan. Keputusan ini diambil karena kasus harian Covid-19 di Kupang terus melonjak, kendati angka kesembuhan pasien Covid-19 naik dari 39,3 persen menjadi 57,6 persen selama PPKM tahap pertama pada 13 Januari-9 Februari 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam video di atas, bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani surat larangan salat Jumat, keliru. Kemenag telah menyatakan bahwa Menag Yaqut tidak pernah menandatangani surat larangan salat Jumat. Terkait cuitan soal surat edaran yang meminta pengurus masjid meniadakan salat berjamaah yang terlihat dalam video tersebut, surat itu tidak ditandatangani oleh Yaqut, melainkan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id