Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci “BMKG instruksikan warga keluar dari Mamuju” di mesin pencari Google. Hasilnya, ditemukan penjelasan BMKG yang menyatakan bahwa informasi tersebut hoaks. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membantah bahwa pihaknya telah mengeluarkan imbauan agar warga keluar dari Mamuju, termasuk klaim bakal adanya tsunami dan likuifaksi.
"Saya mohon masyarakat, terutama di Mamuju dan sekitarnya, tidak perlu panik dan jangan terpancing oleh isu. Apalagi ada yang mengatakan kekuatannya (gempa) bisa 8,2. Ada lagi yang mengatakan harus keluar dari Mamuju. Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Salah sama sekali," kata Dwikorita dalam video yang diunggah salah satunya oleh kanal YouTube Reaksi TV | REAKSIPressCOM pada 17 Januari 2021.
Video klarifikasi Dwikorita ini juga pernah diunggah oleh kanal YouTube milik stasiun televisi Kompas TV pada 18 Januari 2021 dengan judul “Ada Potensi Gempa Susulan, BMKG: Keluar dari Rumah, Bukan dari Mamuju”. Terkait isu akan adanya gempa susulan yang kekuatannya melebihi gempa yang pernah terjadi di Palu, Dwikorita membantahnya. "Iya, hoaks," katanya pada 17 Januari 2021.
Menurut Dwikorita, gempa susulan memang masih bisa terjadi, namun dengan kekuatan yang lebih kecil atau kurang lebih sama dengan gempa yang sudah terjadi kemarin. Kendati demikian, Dwikorita mengimbau masyarakat untuk tidak panik. "Selama mereka berada di tempat yang tidak mudah roboh, itu aman. Kalau merasa tidak yakin bangunannya, segera keluar dari rumah, bukan keluar dari Mamuju," katanya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi pantai ketika terasa ada guncangan gempa.
Penjelasan Dwikorita itu juga dimuat oleh situs media Terkini.id Makassar pada 17 Januari 2021. Dwikorita memastikan bahwa isu tersebut tidak benar. "Enggak benar, (yang benar itu) keluar dari rumah mencari tempat yang aman, di tempat yang lapang yang datar, bukan keluar dari Mamuju, saya saja di Mamuju,” kata Dwikorita.
Dwikorita pun meluruskan informasi yang menyebut adanya potensi gempa di Mamuju dengan magnitudo lebih dari 7 yang bisa menimbulkan tsunami dan likuifaksi, sehingga masyarakat diimbau untuk meninggalkan wilayah Mamuju. “Mohon diluruskan, tidak begitu (keluar dari Mamuju). Tadi malam (saat rapat koordinasi), (saya) enggak ngomong begitu. Banyak saksinya,” ujar Dwikorita.
Fenomena gempa Sulbar
Berdasarkan arsip berita Tempo, BMKG mencatat fenomena yang tidak biasa dari gempa di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, beberapa waktu yang lalu. Jumlah gempa susulannya tercatat lebih sedikit dibandingkan gempa lain sebelumnya dengan kekuatan yang hampir sama. Itu memunculkan pertanyaan, apakah gempa sudah berakhir dan normal kembali atau sebaliknya.
Koodinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, hingga hari kedua, yakni pada 16 Januari 2021, lindu susulan gempa Mamuju dan Majene berjumlah 33 kali. Hitungan itu dimulai sejak muncul gempa bermagnitudo 5,9 pada 14 Januari 2021 pukul 13.35 WIB. Adapun jika dihitung dari gempa kedua yang lebih kuat, yaitu yang bermagnitudo 6,2 pada 15 Januari 2021 pukul 01.28 WIB, gempa susulannya sebanyak 23 kali.
Gempa susulan sebanyak itu tercatat hingga kejadian lindu susulan pada 16 Januari 2021 pukul 17.45 WIB yang mengguncang wilayah Majene dan Mamuju. Sumber gempa bermagnitudo 3,4 itu berada di darat dengan jarak sekitar 17 kilometer sebelah timur laut Majene dengan kedalaman 10 kilometer. Merujuk hingga gempa susulan yang ke-32 beberapa jam sebelumnya, Daryono mengatakan, "Pusat gempa ini relatif sedikit bergeser ke utara dari kluster seismisitas yang sudah terpetakan."
Menurut Daryono, serangkaian gempa susulan di Mamuju dan Majene itu jumlahnya terhitung rendah. BMKG membandingkannya dengan gempa kuat di kerak dangkal sebelumnya di tempat lain dengan kekuatan yang sama. Pada hari kedua, jumlah gempa susulannya bisa mencapai 100 kali.
Selain mekanisme gempanya belum tentu sama, BMKG tidak memiliki riwayat gempa Majene  dan Mamuju sebelumnya sebagai pembanding kondisi sekarang. “Fenomena ini jadinya agak aneh dan kurang lazim,” kata Daryono sambil memastikan kemampuan BMKG mendeteksi hingga gempa-gempa yang lemah di kawasan itu.
Menurut Daryono, hanya terdapat dua kemungkinan jawabannya. Pertama, telah terjadi proses disipasi. Ini adalah kondisi di mana medan tegangan di zona gempa sudah habis, sehingga kondisi tektonik kemudian menjadi stabil dan kembali normal. Atau, kemungkinan kedua, yaitu masih tersimpannya medan tegangan yang belum ke luar sehingga masih memungkinkan terjadinya gempa kuat. “Fenomena ini membuat kita menaruh curiga, sehingga kita patut waspada,” kata Daryono.
Pengukuran besaran medan tegangan yang sesungguhnya dan perubahan pada kulit bumi setelah gempa, dia menerangkan, masih sulit dilakukan. Kajiannya baru bisa dilakukan secara spasial dan temporal. “Inilah perilaku gempa, sulit diprediksi dan menyimpan banyak ketidakpastian.”

Berdasarkan penelusuran fakta Tempo, klaim bahwa BMKG mengimbau warga keluar dari Mamuju karena akan terjadi gempa yang lebih besar yang berpotensi menimbulkan tsunami dan likuifaksi, keliru. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati telah memastikan bahwa informasi tersebut hoaks. Dwikorita menyatakan, bila terjadi gempa susulan, pihaknya mengimbau warga untuk kelur dari rumah, bukan dari Mamuju.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Dari hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar, melansir antaranews.com, Polda Metro Jaya menyatakan pesan berantai soal razia masker serentak oleh Direktorat Lalu Lintas Polda se-Indonesia dengan denda sebesar Rp250 ribu bagi pelanggarnya adalah tidak benar alias hoaks.

“Informasi tersebut tidak benar. Hoaks,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni juga ikut menegaskan bila informasi tersebut adalah hoaks.

Terlebih, pesan yang tersebar melalui Whatsapp menggunakan kata-kata dan huruf yang tidak sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar.

“Kami pastikan pesan itu hoaks,” tegas Juni, Kamis (17/12/2020).

Atas penjelasan tersebut informasi terkait razia masker dengan denda Rp250 ribu adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Atas penjelasan tersebut informasi terkait razia masker dengan denda Rp250 ribu adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata legalisir ijazah kelulusan Jokowi dari SMA 6 Surakarta adalah sah. Melansir dari artikel Jawapos, Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta saat ini, Agung Wijayanto menjelaskan bahwa sebenarnya SMA 6 Surakarta telah berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal SMPP (Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan). SMPP tempat Jokowi bersekolah, kemudian diubah namanya melalui Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 353/0/1985 menjadi Sekolah Menengah Umum Atas atau saat itu disebut SMA 6 Surakarta.

Jokowi sendiri masuk di SMPP (SMA 6) sebagai angkatan pertama di tahun 1976 dan lulus di tahun 1980. Jadi, pernyataan bahwa SMPP Surakarta baru meluluskan angkatan pertama di tahun 1981 adalah salah.

Hoaks mengenai ijazah palsu Jokowi ini pun merupakan jenis hoaks berulang. Melansir dari turnbackhoax.id, sebelumnya telah ada hoaks mengenai ijazah SMA palsu dari Jokowi, dan hoaks yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dari UGM adalah palsu.

Dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan bahwa ijazah SMA Jokowi palsu adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Berdasarkan hasil penelusuran, video siaran berita tvOne berjudul “Peneliti Inggris Temukan Obat Corona? Direktur Jenderal WHO Akui Efektivitas Dexamethasone” yang diunggah oleh kanal YouTube tvOneNews pada 19 Juni 2020. Siaran tersebut merujuk pada penggunaan dexamethasone sebagai obat kortikosteroid mampu menyelamatkan pasien COVID-19 dengan gejala yang parah berdasarkan hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim ilmuwan University of Oxford.

Namun perlu diketahui, vaksin COVID-19 tidak dapat dikatakan sebagai obat karena menurut situs covid19.go.id, vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berikan pada orang yang sehat untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Selain itu, WHO sebagai otoritas kesehatan dunia menyebutkan, obat dexamethasone tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah atau mengobati gejala ringan COVID-19.

Hal serupa juga dikatakan oleh dr Reisa Broto Asmoro yang pada saat itu menjabat sebagai anggota tim komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam konferensi pers pada 19 Juni 2020. Ia menjelaskan, dexamethasone diberikan pada kasus konfirmasi yang sakit berat dan kritis yaitu yang membutuhkan ventilator dan alat bantu pernapasan serta tidak memiliki khasiat pencegahan, bukan penangkal COVID-19, bukan juga vaksin.

“Pemakaian obat steroid untuk COVID-19 hanya dibolehkan dalam pengawasan ahli, para dokter, dan dilakukan di sarana yang memadai tentunya yang bisa menangani efek samping yang dapat terjadi,” pungkas dr Reisa.

Sebagai tambahan, mengutip dari Alodokter, dexamethasone adalah obat untuk meredakan peradangan. Peradangan pada COVID-19 dapat menyebabkan sejumlah kerusakan di paru-paru, seperti penumpukan cairan (edema paru) dan pembentukan selaput hyalin. Kerusakan inilah yang membuat pasien sesak napas dan mengalami komplikasi, misalnya ARDS atau gagal napas. Dapat dikatakan, dexamethasone bukanlah obat untuk menyembuhkan COVID-19, melainkan untuk mencegah kerusakan paru pada pasien COVID-19 yang sudah mengalami sesak napas.

Dari berbagai fakta yang telah dijelaskan, cuitan unggahan akun Twitter @Nicho_Silalahi dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.