Setelah ditelusuri, Kepala penelitian dari Universitas Wisconsin-Lacrosse itu adalah John Porcari. Ia adalah professor bidang ilmu keolahragaan yang telah berpengalaman meneliti alat-alat olahraga. “Tidak ada sesuatu apapun di dalamnya. Semua itu ada di dalam pikiran pemakainya. Bila ia merasa performanya meningkat dengan menggunakan Power Balance, maka hal itu terjadi. Benda ini mempengaruhi pola pikir saja,” kata Porcari.

Badan Pengawas Konsumen Australia (ACCC/Australian Competition and Consumer Commission) mengatakan manfaat gelang Power Balance palsu. ACCC memerintahkan Power Balance Australia untuk menarik seluruh gelang yang sudah terjual di konsumen karena telah disesatkan manfaatnya. Kebijakan dari Australia ini akhirnya berdampak ke seluruh Power Balance dunia termasuk di Indonesia. Power Balance akhirnya mengakui bahwa tidak ada dasar ilmiah yang kredibel untuk menguatkan klaim manfaat tersebut.

Dikutip dari BBC, Seorang juru bicara Power Balance di Inggris menekankan bahwa perusahaan itu tidak mengklaim ada bukti ilmiah di balik produk tersebut. Dalam sebuah pernyataan, firma tersebut mengatakan: “Sejak awal, Power Balance telah hidup dan berkembang di lingkungan pengujian terakhir, dunia nyata. Kami terus melihat, mendengar, dan belajar tentang bagaimana orang percaya bahwa produk kami telah mempengaruhi kehidupan mereka secara positif.”

Sehingga, klaim mengenai gelang Power Balance yang dapat menyembuhkan Corona termasuk hoaks dengan kategori satire.

Setelah melakukan penelurusan dengan melakukan reverse image search, foto yang serupa ditemukan pada beberapa forum yang berhubungan dengan peralatan gitar dan diketahui model dari diagram tersebut adalah Boss MT-2 Metal Zone yang merupakan alat yang digunakan oleh pemain gitar yang ber-genre hard rock atau metal.

Melihat dari penjelasan tersebut, diagram chip 5G pada vaksin Covid-19 adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang dimanipulasi/Manipulated Content.

Setelah melakukan penelurusan, video siaran dari CNN yang berjudul “VIDEO: Potensi Bahaya Vaksin Covid-19” yang dipublikasikan pada 18 September 2020 menjelaskan tentang sebuah penelitian dari Professor Nidom Foundation yang menghasilkan bahwa dari 40 virus Covid-19 asal Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara serta Wuhan yang diteliti memiliki motif Antibody Dependent Enhancement (ADE) dan 57,5% mengalami mutasi dari virus Covid-19 dari Wuhan. Nidom menjelaskan adanya fenomena ADE dapat menyebabkan virus yang kembali masuk ke tubuh semakin ganas setelah vaksinasi dikarenakan sistem antibodi tubuh merespon virus dengan mengikat virus tersebut sehingga virus lainnya dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh.

Efek dari ADE juga dibahas pada artikel dari suara.com yang berjudul “Dokter dari Cirebon Sebut Vaksinasi Presiden Gagal, PB IDI Angkat Bicara”. dr Daeng Mohammad Faqih sebagai Ketua PB IDI membantah adanya reaksi ADE setelah vaksinasi Covid-19 dikarenakan vaksin Sinovac sudah diuji klinis oleh PT Bio Farma dan peneliti dari Universitas Padjajaran. Hasil dari penelitian tersebut tidak ditemukan adanya reaksi ADE dan telah dilaporkan ke BPOM.

Melihat dari penjelasan tersebut, tangkapan layar dari video siaran CNN dengan tulisan “hati2,,, rakyat akan dibunuh vaksin Cina,,,!” adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten yang Menyesatkan/Misleading Content.

Beredar Surat Edaran dan Surat Tugas di wilayah Papua oleh KPK. Dalam surat tersebut terdapat label KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) disertai dengan tanda tangan ketua KPK, Firli Bahuri.

Disebutkan dalam Surat Tugas, KPK memberikan tugas kepada individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun dalam Surat Edaran, berisi pemberitahuan mengenai adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat Provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu.

Pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui laman resminya (kpk.go.id) serta akun media sosial terverifikasi, mengungkapkan bahwa KPK tidak pernah menerbitkan Surat Edaran dan Surat Tugas yang beredar di Wilayah Papua.

Sampai dengan saat ini, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah, dan tidak memberikan mandat atau wewenang melalui Surat Tugas kepada pihak lain selain pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi

Melalui akun Twitter resmi @KPK_RI, KPK berharap agar semua pihak terlibat untuk bertanggungjawab dengan tidak menyebarkan informasi palsu, serta KPK menghimbau agar masyarakat senantiasa WASPADA dan melakukan verifikasi informasi yang mengatasnamakan KPK.

KPK menambahkan, bila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apapun, dipersilahkan untuk melapor kepada aparat penegak hukum setempat. KPK mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan jika mendapatkan informasi sejenis, dapat mengkonfirmasi melalui Call Center 198 atau e-mail informasi@kpk.go.id.

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran mengatasnamakan KPK yang beredar di wilayah Papua adalah HOAX dan termasuk kategori KONTEN TIRUAN.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Surat Palsu. Melalui laman resmi kpk.go.id, KPK mengklarifikasi bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran yang beredar di wilayah Papua mengatasnamakan KPK adalah PALSU.