Berdasarkan hasil verifikasi Tim CekFakta Tempo, dua foto tersebut bukanlah foto penggeledahan ruang kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk mendapatkan fakta atas foto pertama, Tempo memasukkan kata kunci “penggeledahan KPK” di mesin pencari Google. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut identik dengan foto yang pernah dimuat oleh Tribunnews.
Foto itu terdapat dalam artikel Tribunnews pada 14 Januari 2020 yang berjudul "KPK Geledah Kantor KPU Selama 8,5 Jam, Penyidik Bawa 3 Koper". Tribunnews memberikan keterangan pada foto tersebut sebagai berikut:
“Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah barang bukti seusai menggeledah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Senin (13/1/2020). Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus suap pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR yang menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.”
Sementara itu, untuk mendapatkan fakta atas foto kedua, Tempo menelusuri jejak digitalnya denganreverse image tool Google. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut pernah dimuat oleh Wartakota dalam artikelnya pada 13 November 2017. Artikel itu berjudul "BNI Turut Meriahkan Hari Jadi Kepulauan Seribu yang ke-16".
Acara tersebut memang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut laporan Wartakota, dalam acara itu, BNI Kantor Wilayah Jakarta Kota memberikan dukungan melalui berbagai program bagi warga Kepulauan Seribu. Program-program ini kemudian diserahkan secara simbolis oleh BNI kepada Anies dalam acara tersebut.
Penyidikan KPK
Menurut arsip berita Tempo pada 9 Maret 2021, KPK masih terus mengumpulkan bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ihwal pengadaan tanah oleh salah satu BUMD DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur. Pengadaan tanah itu disebut-sebut akan digunakan sebagai lokasi program rumah DP nol rupiah.
"Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Koran Tempo edisi 8 Maret 2021 menulis kasus korupsi pengadaan tanah ini diduga merugikan negara hingga Rp 150 miliar. Perumda Pembangunan Sarana Jaya diduga membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019. Lahan yang akan digunakan untuk proyek rumah DP nol rupiah  itu diduga bermasalah karena berada di jalur hijau dan harganya di-mark-up.
Tiga orang diduga telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, yang telah dicopot oleh Anies per 5 Maret 2021. Sementara lainnya adalah dua direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene dan Tommy Andrian. Penyidik pun menetapkan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah sebagai tersangka.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat mengatakan bahwa PT Pembangunan Sarana Jaya membeli lahan itu untuk program rumah DP 0 persen. Namun, belakangan ia mengatakan tanah tersebut dibeli untuk menjalankan program bank tanah. Riza menjelaskan bahwa Perumda Pembangunan Sarana Jaya adalah BUMD yang ditugaskan untuk mencari tanah.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa dua foto di atas adalah foto-foto penggeledahan ruang kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK, keliru. Foto pertama adalah foto saat KPK menggeledah kantor KPU pada Januari 2020 terkait kasus suap yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara foto kedua adalah foto ketika Anies menghadiri acara HUT ke-16 Kabupaten Kepulauan Seribu pada November 2017.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menonton video berdurasi sekitar 2,5 menit itu secara menyeluruh. Namun, dalam video ini, tidak terdapat penjelasan bahwa Presiden Jokowi menegur SWI OJK karena menyusahkan rakyat di masa pandemi. Video itu berisi pidato Jokowi terkait revolusi industri 4.0.
Berikut isi pidato Jokowi dalam video tersebut:
“Revolusi Industri 4.0, digital economy, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap dengan perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini adalah perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena jamannya sekarang memang jaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan, karena perubahan dunia ini sekarang cepat sekali. Kita baru belajar internet of thing, muncul artificial intellegence, muncul advanced robotic, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespon, enggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat, dan butuh pemimpin yang goal oriented, result oriented, bukan procedure oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran lahir para reformis pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat, bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada kita bisa merespons sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.”
Tempo kemudian mencari konteks dari pidato tersebut dengan memfragmentasi video itu menjadi sejumlah gambar dengantoolInVID, lalu menelusuri gambar-gambar ini denganreverse image toolGoogle dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa pidato Presiden Jokowi dalam video tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center pada 27 November 2018. Video ini pernah dimuat oleh akun YouTube BI.
Salah satu poin penting yang disampaikan Jokowi dalam pidato itu adalah bahwa para pemimpin di Indonesia harus dapat beradaptasi dan berinovasi terhadap begitu cepatnya perkembangan teknologi. Dalam pidato tersebut, Jokowi sama sekali tidak menegur OJK atau SWI agar tidak menyusahkan rakyat Indonesia di masa pandemi Covid-19. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019.
Video yang sama juga pernah ditayangkan oleh situs media CNBC Indonesia pada tanggal yang sama dengan judul “Saat Jokowi Memuji Keberanian BI Naikan Suku Bunga”. Berita terkait isi pidato Jokowi dalam Pertemuan Tahunan BI pada 2018 itu pun pernah dimuat oleh Kompas.com.
Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengatakan, dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, Indonesia harus dipimpin oleh figur dengan kriteria khusus agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. "Kita butuh pemimpin-pemimpin, orang-orang seperti apa? Agen-agen transformasi seperti apa? Baik itu di level desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun di nasional? Di level manajerial di BUMN, di perusahaan swasta? Seperti apa yang kita butuhkan?"
Pertama, menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpikiran terbuka. Sebab, dalam menghadapi sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya, dibutuhkan fleksibilitas. Selain itu, kata dia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang siap menghadapi produk revolusi industri 4.0, sepertiadvanced robotic, virtual reality,dancryptocurrency. "Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespons, enggak cepat mempelajari perubahan-perubahan itu, kita ditinggal," ujar Jokowi.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas memperlihatkan momen ketika Presiden Jokowi menegur SWI OJK karena menyusahkan rakyat di masa pandemi Covid-19, keliru. Pidato Jokowi dalam video tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center pada 27 November 2018. Dalam pidatonya saat itu, Jokowi sama sekali tidak menegur OJK maupun SWI agar tidak menyusahkan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Jokowi hanya mengingatkan para pemimpin di Indonesia untuk beradaptasi di era revolusi industri 4.0. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Beredar di Facebook foto papan nama Rumah Sakit Jiwa Kecebong Dr. Djamal. Foto tersebut diposting oleh akun bernama Iwhy Suiwhy pada 10 Maret 2021.

Setelah ditelusuri, gambar pada postingan tersebut telah disunting. Papan nama tersebut adalah papan nama Rumah Sakit Jiwa MAHONI Dr. Dr. Djamalurin. S yang berada di Jalan Mahoni, Medan, Sumatera Utara. Gambar tesebut ditemukan juga pada bulan Juli 2020 dan merupakan hoax yang kembali muncul.

Dengan demikian, gambar postingan Facebook tersebut telah disunting pada bagian nama yang seharusnya “Rumah Sakit Jiwa MAHONI” disunting menjadi “RUMAH SAKIT JIWA KECEBONG” sehingga masuk dalam kategori konten dimanipulasi.

Hasil Periksa Fakta Luthfiyah Oktari Jasmien (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

Gambar tersebut telah disunting. Faktanya, Rumah Sakit Jiwa tersebut bernama Mahoni dan gambar tersebut merupakan hoax yang kembali muncul.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim adanya video yang berisi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur OJK / SWI agar jangan menyusahkan rakyat di masa sulit adalah klaim yang salah.

Faktanya, Presiden Jokowi sama sekali tidak menegur OJK maupun SWI agar tidak menyusahkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 di video tersebut. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019. Presiden Jokowi hanya mengingatkan para pemimpin di Indonesia untuk beradaptasi di era revolusi industri 4.0.

Dilansir dari Tempo, dalam video ini, tidak terdapat penjelasan bahwa Presiden Jokowi menegur SWI OJK karena menyusahkan rakyat di masa pandemi. Video itu berisi pidato Jokowi terkait revolusi industri 4.0.

Berikut isi pidato Jokowi dalam video tersebut:

“Revolusi Industri 4.0, digital economy, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap dengan perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini adalah perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena jamannya sekarang memang jaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan, karena perubahan dunia ini sekarang cepat sekali. Kita baru belajar internet of thing, muncul artificial intellegence, muncul advanced robotic, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespon, enggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat, dan butuh pemimpin yang goal oriented, result oriented, bukan procedure oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran lahir para reformis pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat, bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada kita bisa merespons sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.”

Tempo kemudian mencari konteks dari pidato tersebut dengan memfragmentasi video itu menjadi sejumlah gambar dengan tool InVID, lalu menelusuri gambar-gambar ini dengan reverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa pidato Presiden Jokowi dalam video tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center pada 27 November 2018. Video ini pernah dimuat oleh akun YouTube BI.

Salah satu poin penting yang disampaikan Jokowi dalam pidato itu adalah bahwa para pemimpin di Indonesia harus dapat beradaptasi dan berinovasi terhadap begitu cepatnya perkembangan teknologi. Dalam pidato tersebut, Jokowi sama sekali tidak menegur OJK atau SWI agar tidak menyusahkan rakyat Indonesia di masa pandemi Covid-19. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019.

Video yang sama juga pernah ditayangkan oleh situs media CNBC Indonesia pada tanggal yang sama dengan judul “Saat Jokowi Memuji Keberanian BI Naikan Suku Bunga”. Berita terkait isi pidato Jokowi dalam Pertemuan Tahunan BI pada 2018 itu pun pernah dimuat oleh Kompas.com.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengatakan, dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, Indonesia harus dipimpin oleh figur dengan kriteria khusus agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. “Kita butuh pemimpin-pemimpin, orang-orang seperti apa? Agen-agen transformasi seperti apa? Baik itu di level desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun di nasional? Di level manajerial di BUMN, di perusahaan swasta? Seperti apa yang kita butuhkan?”

Pertama, menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpikiran terbuka. Sebab, dalam menghadapi sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya, dibutuhkan fleksibilitas. Selain itu, kata dia, Indonesia membutuhkan pemimpin yang siap menghadapi produk revolusi industri 4.0, seperti advanced robotic, virtual reality, dan cryptocurrency. “Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespons, enggak cepat mempelajari perubahan-perubahan itu, kita ditinggal,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sama sekali tidak menegur OJK maupun SWI agar tidak menyusahkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 di video tersebut. Pidato ini pun disampaikan jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2019. Presiden Jokowi hanya mengingatkan para pemimpin di Indonesia untuk beradaptasi di era revolusi industri 4.0.