Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, foto tersebut pernah beredar sebelumnya dengan narasi serupa pada November 2016, namun lokasi yang disebut berbeda, yakni di Sukoharjo, Jawa Tengah. Meskipun demikian, foto itu bukanlah foto halte yang berada di Sukoharjo maupun Cileungsi, melainkan halte yang berada di negara bagian Kerala, India.
Untuk memverifikasi klaim itu, Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto halte tersebut denganreverse image toolSource dan Google. Hasilnya, ditemukan foto yang identik dengan kualitas gambar yang lebih baik di situs stok foto Alamy pada Desember 2015. Dalam keterangannya, tertulis bahwa halte itu berada di daerah Pantai Malabar, Kerala, India.
Kolase foto-foto halte berbentuk palu-arit di Kerala, India, salah satunya foto di atas, juga pernah diunggah oleh pakar ilmu politik Lahore University of Management Sciences (LUMS) Pakistan, Taimur Rahman, di akun Twitter miliknya pada 19 Agustus 2020. Menurut Taimur, negara bagian Kerala dijalankan oleh partai komunis.
Komunis di Kerala
Dikutip dari The Washington Post, negara bagian Kerala di India bagian selatan, yang berpenduduk sekitar 35 juta orang, merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana komunis masih memimpin pemerintahan. Alih-alih mengeras menjadi kekuatan otokratis, komunis Kerala merangkul politik elektoral dan sejak 1957 secara rutin dipilih untuk berkuasa.
Selain itu, alih-alih dikaitkan dengan penindasan atau kegagalan, partai komunis secara luas dikaitkan dengan investasi besar dalam pendidikan yang telah menghasilkan tingkat melek huruf 95 persen, tertinggi di India, dan sistem perawatan kesehatan di mana warganya yang hanya berpenghasilan beberapa dolar sehari masih memenuhi syarat untuk operasi jantung gratis.
Komunisme di Kerala tidak dimulai dengan revolusi atau penyerbuan ibukota. Permulaannya pada 1939 berakar pada penolakan terhadap pemerintahan Inggris, komitmen terhadap reformasi tanah, dan oposisi terhadap sistem kasta India. Tidak seperti komunis di Cina, Amerika Latin, atau Eropa Timur, pemimpin partai tidak merebut pabrik atau melarang kepemilikan pribadi.
Komunisme bagi banyak orang Kerala menjadi identitas mereka. Pada 1970-an dan 1980-an, tidak jarang orang tua menamai anak mereka "Lenin", "Stalin", atau, jika perempuan, "Soviet Breeze". Foto para pemimpin awal Soviet, seperti Vladimir Lenin dan Joseph Stalin, digantung di dinding kantor partai bersama pahlawan India serta pendiri partai, Krishna Pillai.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa halte berbentuk palu-arit dalam foto di atas berada di Cileungsi, Jawa Barat, keliru. Halte tersebut berada di negara bagian Kerala, India. Kerala merupakan salah satu wilayah di dunia di mana komunis masih memegang kekuasaan.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memeriksa secara menyeluruh artikel yang dimuat oleh situs Grid.2tiga.com itu. Judul artikel yang dipublikasikan pada 5 Januari 2021 tersebut berupa kalimat pertanyaan. Artikel itu pun berisi jawaban Moeldoko soal pertanyaan tentang isu bahwa vaksin yang bakal diberikan kepada Presiden Jokowi berbeda dengan yang akan diterima masyarakat.
Berita itu dibuka dengan paragraf yang berbunyi: "Tak terima dengan tudingan perbedaan jenis vaksin untuk Presiden Jokowi dengan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia kini, Jenderal Moeldoko angkat bicara." Setelah itu, tertulis bahwa Moeldoko menyatakan prosedur vaksinasi yang akan dijalani oleh Presiden Jokowi tidak berbeda dengan yang akan dilakukan oleh masyarakat.
“Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit,” kata Moeldoko di kantornya pada 4 Januari 2021 seperti dilansir dari Grid.2tiga.com. Poin utama Moeldoko adalah prosedur vaksinasi Jokowi, bukan jenis vaksin yang akan diterima.
Tempo pun membandingkan isi artikel itu dengan pemberitaan media lainnya terkait pernyataan Moeldoko pada 4 Januari 2021 tersebut. Menurut arsip berita Tempo, yang mengutip kantor berita Antara, Moeldoko mengatakan prosedur vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden Jokowi akan sama seperti yang dilakukan kepada masyarakat. "Presiden sama, tidak ada bedanya, karena prosedurnya sama," ujar Moeldoko pada 4 Januari 2021.
Kompas.com juga pernah memuat berita tersebut pada tanggal yang sama. Kompas.com menulis bahwa Moeldoko menyebut tidak ada mekanisme khusus saat kelak Presiden Jokowi divaksinasi Covid-19. Prosedur vaksinasi terhadap Jokowi, kata dia, sama dengan masyarakat umum. "Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit."

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Moeldoko menyebut vaksin Covid-19 untuk Jokowi berbeda dengan yang tersebar di masyarakat" keliru. Judul artikel di situs Grid.2tiga.com yang menjadi rujukan dari klaim itu berupa kalimat pertanyaan. Artikel tersebut pun berisi jawaban Moeldoko soal pertanyaan tentang isu bahwa vaksin yang bakal diberikan kepada Presiden Jokowi berbeda dengan yang akan diterima masyarakat. Menurut Moeldoko, prosedur vaksinasi yang akan dijalani oleh Jokowi tidak berbeda dengan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Pernyataan Moeldoko mengenai prosedur vaksinasi ini juga diberitakan oleh media kredibel lainnya.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Kanal Youtube Radar Politik membagikan konten video dengan judul “BERITA TERBARU HARI INI ~ AKHIRNYA DI PUTUSKAN FPI BUKAN ORMAS TERLARANG.” Pada thumbnailnya tertulis “DUK…DUK.!!! HAKIM MK MEMUTUSKAN..!!! HARI INI DI NYATAKAN KEMENANGAN KEBENARAN, YAITU FPI SELAMA UNTUK KEBENARAN MAKA TETAP MENANG.”

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa konten video tersebut tidak berisikan pemberitaan atas adanya putusan FPI bukan ormas terlarang. Pada bagian awal video, 00:00-01:10 merupakan potongan tanggapan Agus Sudibyo, Ketua Komisi Dewan Pers, atas Maklumat Polri untuk FPI yang tayang di kanal Youtube tvOneNews pada 3 Januari 2021 pada menit 00:31-01:43. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan adanya putusan FPI bukan ormas terlarang.

Lalu, menit 01:25-04:14 pada video sumber Radar Politik merupakan pembacaan artikel berjudul “Hamdan Zoelva: FPI Bukan Ormas Terlarang seperti PKI, Mengedarkan Konten FPI Tidak Dapat Dipidana” pada laman beritahukum[dot]com yang tayang pada 4 Januari 2021. Pada artikel tersebut berisikan tanggapan Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitus (MK) atas pembubaran ormas FPI dan tidak ada pernyataan adanya putusan terbaru FPI bukan ormas terlarang.

Menit 04:15-7:11 pada video Radar Politik tersebut merupakan pembacaan artikel berjudul “Mantan Ketua MK: Tak Ada Ketentuan Pidana untuk Sebar Luaskan Konten FPI” yang tayang di laman oposisicerdas[dot]com pada 4 Januari 2021. Pada artikel itu juga berisikan tanggapan Hamdan Zoelva dan juga tidak ditemukan adanya pernyataan adanya putusan terbaru FPI bukan ormas terlarang.

Adapun, Hamdan Zoelva sudah tidak lagi menjadi Hakim di Mahkamah Konstitusi. Ia sudah pensiun menjadi Hakim MK sejak tahun 2015.

Menit 07:13-08:17 di konten Radar Politik itu merupakan pembacaan artikel berjudul “Atribut Habib Rizieq Masih Dijual Di Toko Online” yang tayang di rmol[dot]id pada 4 Januari 2021. Artikel itu hanya membahas mengenai masih ada penjualan atribut bergambar HRS di sejumlah toko online.

Dan, menit 08:18-10:10 pada konten Radar Politik tersebut merupakan pembacaan dari artikel berjudul “HNW Duga Fachrul Razi Dicopot dari Menag gegara Mau Perjuangkan SKT FPI” yang tayang di gelora[dot]co pada 3 Januari 2021. Artikel tersebut diketahui melansir dari artikel berjudul “HNW Duga Fachrul Razi Digantikan Jabatannya karena FPI” yang tayang di republika.co.id pada 3 Januari 2021. Pada kedua artikel itu juga tidak ditemukan adanya pernyataan adanya putusan terbaru terkait organisasi FPI.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konten video di kanal Radar Politik tidak berisikan adanya putusan terbaru terkait status FPI. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan.

Konten video tidak berisikan pemberitaan adanya putusan terbaru terkait status FPI. Isi dari konten video tersebut hanya pembacaan sejumlah pemberitaan pernyataan sejumlah tokoh terkait keputusan pemerintah atas FPI dan mengenai atribut HRS masih diminati di toko online. Tidak ada bagian yang menyebutkan adanya putusan terbaru terkait status FPI.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya video Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diusir ketika hadir di Tanah Melayu (Riau) adalah klaim yang salah.

Faktanya, bukan Yaqut Cholil Qoumas. Pria di video itu adalah Ketua GP Ansor Riau, Purwaji. Video itu direkam di depan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMRR), Rabu 19 September 2018 sebelum Yaqut ditunjuk menjadi Menteri Agama.

Video yang identik dengan video yang diunggah oleh sumber klaim, diunggah oleh kanal Youtube Amil Islam Channel pada 19 September 2018 dengan judul “JANGAN AJARI ORANG MELAYU | ACARA GP ANSOR DAN BANSER DI BATALKAN”

Dilansir dari Medcom dan GoRiau, saat itu Ketua GP Ansor Riau, Purwaji bertemu dengan Ketua DPH LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar.

“Ada pun pokok pembahasan antara Purwaji dan LAMR yakni terkait rencana kedatangan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam acara Kirab Satu Negeri, Zikir Kebangsaan di Kabpaten Siak,” tulis GoRiau dalam laporannya, Rabu 19 September 2018.

Namun setelah pertemuan itu berlangsung, sejumlah orang di lokasi, mendekati Purwaji. Mereka menolak acara GP Ansor di Riau dan mengusir Purwaji. Puluhan masyarakat ini juga berbondong-bondong mengiringi Purwaji hingga keluar dari halaman Balai Adat LAMR setelah melihat Purwaji keluar dari ruang Ketua DPH LAMR

Namun, hal ini diklarifikasi Purwaji melalui akun Facebooknya pada 20 September 2018. Purwaji membantah bahwa ada isu yang menyebutkan bahwa kehadirannya ditolak oleh Lembaga Ada Melayu (LAM) Riau.

Ia menjelaskan, setelah bertemu LAM Riau dan LAM Siak bahwa tidak benar lembaga adat terhormat itu mengusirnya sebagaimana judul-judul provokatif itu. “Saya disambut hangat selayaknya keluarga oleh Kerabat Kesultanan Siak, Datuk datuk LAM Riau dan malamnya diterima LAM Siak,” kata Purwaji.

Sementara itu, pelaksanaan Zikir Kebangsaan di kota Siak Sri Indrapura berjalan aman di bawah pengamanan aparat kepolisian. Zikir ini dilaksanakan Sabtu (22/9/2018) malam hari di Masjid Islamic Center di Kota Siak. Setidaknya seribuan massa menghadiri acara yang digelar GP Ansor dan Banser di Riau.

“Jalannya pelaksanaan zikir kebangsaan ini berjalan aman dan lancar di Siak. Walau awalnya ada aksi penolakan dari sejumlah ormas,” kata Kapolres Siak, AKBP Ahmad David kepada wartawan, Minggu (23/9/2018).

Ahmad menjelaskan, acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Siak, Alfedri, Dewan Syuro NU Siak, KH Muhtaqdihin, Kemenag Siak, Muharrom. Pihak panitia, Ketua GP Ansor Riau, Purwaji dan pengurus lainnya.

Usai zikir bersama, kata Ahmad, para perserta melaksanakan giat ziarah ke makam Sultan Syarif Kasim. Acara ini baru selesai pukul 00.50 WIB dini hari.

BUKAN Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pria di video itu adalah Ketua GP Ansor Riau, Purwaji. Video itu direkam di depan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMRR), Rabu 19 September 2018 sebelum Yaqut ditunjuk menjadi Menteri Agama.