Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto unggahan akun Facebook KataKita denganreverse image tool Source dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa pria berkacamata dalam foto tersebut memang bernama Hanny Kristianto. Namun, Hanny bukan bos JNE.
Saat ini, Hanny menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI). Informasi itu tercantum dalam situs resmi MCI, mualaf.com. Dalam situs ini, Hanny Kristianto tercantum sebagai sekretaris dalam jajaran pengurus MCI.
Kisah Hanny sebagai mualaf hingga menjadi Sekretaris MCI pernah dimuat oleh situs media Detik.com pada 23 Juni 2015. Setelah sempat ditipu Rp 80 juta oleh seorang ustaz untuk menjadi mualaf, Hanny akhirnya mengucapkan syahadat di sebuah masjid di Mojokerto, Jawa Timur, pada 28 Februari 2013.
Bos JNE
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) didirikan oleh Djohari Zein pada 26 November 1990. Dilansir dari Kumparan.com, sebelum mendirikan JNE, Djohari sempat bekerja di perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Di sana, ia mengawali kariernya sebagai salesman. Ia kemudian dipromosikan menjadi Manajer Operasi TNT Indonesia. Namun, di puncak karirnya pada 1985, ia justru meninggalkan TNT.
Djohari kemudian merintis perusahaan jasa pengiriman yang bernama Worldpak, yang kemudian berganti nama menjadi Pronto. Namun, seluruh sahamnya di Pronto terjual karena ia terlalu fokus pada produk tanpa memikirkan cash flow perusahaan. Pada 1990, Djohari pun bergabung dengan perusahaan jasa pengiriman PT Titipan Kilat (TIKI), lalu mendirikan JNE. Ia menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham.
Di situs pribadinya, Djohari juga menceritakan kisah pendirian JNE. Walaupun lepas dari Pronto, ia masih kerap membantu pengurusan kepabeanan konsumen perusahaan yang bermarkas di Singapura itu agar barang diizinkan keluar dari bandara. “Teman-teman di Singapura tetap mempercayakan kepabeanan barang-barang mereka pada saya, termasuk dari TIKI,” katanya. Performa Djohari pun mencuri perhatian sejumlah bos TIKI.
Mereka kemudian mengundang Djohari untuk bertemu dengan sejumlah direksi TIKI. Ternyata, dalam pertemuan itu, pemilik sekaligus Direktur Utama TIKI, Soeprapto Suparno, mempercayakan Djohari untuk mendirikan sebuah perusahaan ekspedisi yang kini dikenal sebagai JNE. "Saya sungguh bersyukur. Harapan untuk membangun perusahaan nasional di bidang ekspedisi dan logistik yang mencangkup jaringan internasional akhirnya benar-benar di depan mata."
Pada 2015, dilansir dari Bisnis.com, kepemimpinan Djohari di JNE digantikan oleh Mohamad Feriadi. Dikutip dari Kontan, Feriadi merupakan anak dari Soeprapto Suparno. Hingga kini, Feriadi masih menjabat sebagai Presiden Direktur JNE. Dilansir dari situs resmi JNE, dalam menjalankan tugasnya, Feriadi didampingi oleh dua direktur, yakni Chandra Fireta dan Edi Santoso.
Seruan Boikot JNE
Berdasarkan arsip berita Tempo, seruan boikot bermula saat akun Twitter milik JNE, @JNE_ID, mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-30 dari juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hassan pada 4 Desember 2020. Cuitan ini viral. JNE pun disebut sebagai salah satu pendukung Haikal, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal HRS Center, lembaga bentukan Rizieq Shihab.
Merespons isu ini, pada 11 Desember 2020, Mohamad Feriadi mengatakan, "JNE sebagai perusahaan pengiriman ekspres dan logistik bersifat netral." Ia menyebut perusahaannya merangkul semua golongan dan tidak memandang latar belakang agama, suku, ras, dan pandangan politik apa pun.
Akun Twitter JNE memang tidak hanya mengunggah ucapan selamat ulang tahun dari Haikal. Akun ini juga membagikan ucapan selamat dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 11 Desember 2020. Feriadi menjelaskan bahwa perusahaannya memang mengunggah berbagai video yang berisi ucapan selamat ulang tahun ke-30 di media sosial mereka.
Tahun ini, JNE tepat berumur 30 tahun setelah didirikan pada 1990. Menurut Feriadi, JNE menerima ucapan selamat ulang tahun dari pihak mana pun. Berbagai ucapan selamat ini, kata dia, sepenuhnya merupakan ungkapan dari tokoh publik tersebut kepada perusahaannya di momen ulang tahun ini.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto pemimpin FPI Rizieq Shihab bersama bos JNE, keliru. Pria yang bersama Rizieq dalam foto itu adalah Hanny Kristianto. Hanny merupakan Sekretaris Yayasan Mualaf Center Indonesia (MCI), bukan bos JNE. Di situs resmi JNE, tidak ada pula nama Hanny dalam jajaran direksi. Pendiri JNE pun bukan Hanny, melainkan Djohari Zein.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Akun Facebook bernama Hasan Basri membagikan postingan di grup “Suara Rakyat Surabaya”, postingan asli berasal dari akun bernama Sostra Sihombing Vincensia (https://archive.vn/zknDk) . Postingan yang mendapat 40 likes dan 19 komentar tersebut mengklaim bahwa Komnas HAM tidak melakukan upaya tindakan atas kasus pembantaian 4 orang di Sigi beberapa waktu lalu.

Setelah dilakukan penelusuran fakta, Komnas HAM telah mengerahkan tim untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait kasus Sigi. Dilansir dari jpnn.com, tim dari Komnas HAM telah terjun ke lokasi ada Senin (30/11), dipimpin oleh kepala perwakilan kantor Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Ashari.

Informasi bahwa Komnas HAM mengerahkan tim untuk pemantauan di lapangan juga dimuat dalam artikel kompas.com berjudul “Komnas HAM Bentuk Tim untuk Selidiki Peristiwa di Sigi” (30/11) dan cirebon.pikiran-rakyat.com berjudul “Dianggap Hanya Urus Tewasnya 6 Pengawal HRS dan Abaikan Teror Sigi, Komnas HAM Beberkan Alasannya” (10/12).

“Komnas HAM itu kirim ke sana. Tim sedang proses di lapangan. Kemarin kami mengumpulkan semua informasi, semua bukti, dan sebagainya, termasuk juga bertemu tokoh agama di Palu dan beberapa tempat penting yang menurut kami,” ungkap Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada jpnn, Rabu (2/12) .

Tim yang terjun ke lapangan di antaranya bertugas untuk mengumpulkan informasi berikut bukti-bukti dari berbagai pihak terkait, keluarga korban, dan tokoh agama setempat. Selain itu, pihak Komnas HAM menyebutkan, tim juga menelisik informasi pelaku pembantaian, misalnya dugaan bahwa pelaku berasal dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan meneliti kebobolan aparat keamanan yakni Tim Tinombala untuk menjaga wilayahnya dari serangan terorisme.

Dalam artikel yang dimuat cirebon.pikiran-rakyat.com, kamis (10/12), serta bersumber dari akun resmi milik Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara memberikan klarifikasi bahwa adanya perbedaan penanganan antara kasus terorisme Sigi dan penembakan 6 anggota FPI. Hal itu didasarkan mekanisme penanganan yang sesuai dengan Undang-undang. Namun kedua kasus telah dikerahkan tim lapangan untuk penyelidikan dan pemantauan.

“Untuk ketiga peristiwa tersebut Komnas membentuk tim pemantauan dan penyelidikan. Semuanya turun langsung ke lokasi atau TKP, ketemu para pihak, keluarga korban dan mengumpulkan bukti-bukti. Ada perbedaan mendasar dari tiga kejadian. Peristiwa Papua dan FPI (terduga) pelakunya aktor negara. Sementara Sigi aktornya bukan negara, kelompok teroris. Perlakuannya berbeda, Papua dan FPI dianalisa dgn UU No 39/1999 ttg HAM, teror di sigi memakai UU Tindak Pidana Terorisme”, ungkap Beka Hapsara di akun Twitternya (9/12).

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM telah mengerahkan tim lapangan untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan kasus terorisme Sigi. Sehingga klaim Komnas HAM hanya diam terhadap kasus Sigi adalah HOAX dan termasuk ketegori KONTEN MENYESATKAN.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga).

Klaim yang salah. Faktanya, Komnas HAM telah membentuk tim lapangan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kasus teorisme di Sigi. Tim telah diterjunkan ke TKP, Senin (30/11), untuk mengumpulkan bukti-bukti dengan bertemu berbagai pihak terkait dan keluarga korban.

Untuk menelusuri kebenaran klaim tersebut, Cek Fakta Liputan6.com memeriksa website Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dari situs tersebut, terdapat beberapa link media sosial milik Pemkot Malang.

Salah satunya adalah akun Twitter @PemkotMalang. Di akun yang sudah diverifikasi oleh Twiiter tersebut, Pemkot Malang menyebut pesan berantai itu sebagai informasi palsu.

Berikut ini bantahan Pemkot Malang yang diunggah di akun Twitter resmi mereka pada Minggu (13/12/2020:

"#NawakNgalam, ada yang dapat informasi ini di grup-grup WhatsApp seperti ini? Ya, itu adalah informasi hoaks yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi tersebut sudah diklarifikasi hoaks oleh Polresta Malang Kota."

Selanjutnya, Cek Fakta Liputan6.com menghubungi humas Polresta Kota Malang melalui pesan singkat, WhatsApp. Nomor ini ditemukan di situs milik Polresta Kota Malang.

"Izin, itu berita hoaks," ucap Petugas Piket Propam Polresta Malang Kota melalui pesan singkat.

Petugas Piket Propam Polresta Malang Kota itu juga membagikan pengumuman berupa poster daring tentang pesan hoaks tersebut.

Klaim yang menyebut larangan datang ke Kota Malang mulai 15 Desember 2020 adalah informasi hoaks. Faktanya, tidak ada larangan datang ke kota Malang, Jawa Timur.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim foto tersebut jejak kaki Nabi Adam, dengan menggunakan Google Image.

Penelusuran mengarah pada sejumlah situs, diantaranya artikel berjudul "Misteri Tapak Kaki Raksasa di Aceh Selatan" yang dimuat situs travel.detik.com, pada 24 Oktober 2015.

Situs travel.detik.com memuat foto yang identik dengan klaim tapak kaki Nabi Adam.

Artikel situs travel.detik.com menyebutkan, di Tapaktuan, Aceh Selatan ada sebuah bentuk tapak kaki raksasa. Legenda lokal menyebutkan itulah tapak kaki Tuan Tapa, tokoh dalam cerita legenda Aceh Selatan. Cerita legenda tapak kaki Tuan Tapa menjadi asal muasal nama ibukota Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Tapaktuan. Kota ini terletak sekitar 440 kilometer dari ibukota provinsi Aceh. Legenda Tapak Tuan menjadi cerita rakyat turun temurun dan dipercaya masyarakat di sana.

Pengelola objek wisata Tapak Tuan Tapa, Chaidir Karim, mengisahkan, dulu di sana hidup seorang pertapa sakti bertubuh raksasa yang sangat taat kepada Allah. Syech Tuan Tapa, namanya. Suatu hari, ada dua naga dari negeri China menemukan seorang bayi terapung di tengah laut. Mereka kemudian menyelamatkan bayi itu dan merawatnya hingga tumbuh dewasa.

Beberapa tahun kemudian, kedua orangtua bayi yang menjadi raja dan permaisuri di Kerajaan Asralanoka mengetahui keberadaan putri mereka. Raja meminta kembali buah hatinya pada kedua naga. Permintaan itu ditolak. Tanpa pikir panjang, raja membawa lari putrinya naik ke dalam kapal.

"Kedua naga marah dan mengejar raja hingga terjadi pertempuran di tengah laut. Hal itu menyebabkan persemedian Tuan Tapa terusik," kata Chaidir.

Tuan Tapa lalu keluar dari gunung tempat ia bertapa dan melangkah ke sebuah gunung. Saat berdiri di puncak gunung, Tuan Tapa hendak melontarkan tubuh ke arena pertempuran. "Jejak kaki saat dia berdiri itulah yang membekas di sini," ungkapnya.

Tuan Tapa berhasil membunuh kedua naga dengan menggunakan tongkat. Saat itu, niat Tuan Tapa untuk menyelamatkan bayi yang telah menjadi seorang putri. Ternyata, maksud baik Tuan Tapa membuat kedua naga marah besar sehingga terjadi pertempuran.

Singkat cerita, pertarungan itu dimenangkan oleh Tuan Tapa. Sang putri pun kembali ke pelukan raja dan permaisuri. Tapi keduanya tidak kembali lagi ke kerajaan dan memilih menetap di Aceh.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim foto jejak kaki Nabi Adam tidak terbukti. Berdasarkan Legenda lokal menyebutkan itulah tapak kaki Tuan Tapa, tokoh dalam cerita legenda Aceh Selatan.