Kenyataannya, penyertaan modal PDAM sebesar Rp 1 triliun itu sampai 2035. Seperti yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, belum lama ini. Penyertaan modal yang lalu, menurut Andi Arif Agung, juga berlaku sampai di 2020 yakni Rp 10 miliar. Karena itu harus ditindaklanjuti maka akan dilanjutkan penyertaan modal itu sampai tahun 2035 atau 15 tahun ke depan dengan besaran Rp 1 triliun. Terkait pelayanan, PDAM Tirta Manggar Balikpapan hanya bisa memenuhi 76 persen penyediaan air bersih.

Dari informasi Dirut PDAM Tirta Manggar Balikpapan, Haidir Effendi, penyediaan air PDAM di Kota Balikpapan hanya dapat menenuhi sebesar 79 persen. Sejumlah kendala dihadapi PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya, kekurangan sumber air baku, belum bisa mengoptimalkan air bersih dari air laut, serta sumber air alternatif seperti sumur bor kurang efektif, dan deposit air tanah yang kurang bagus.

“Pada dasarnya PDAM Balikpapan ingin melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Namun, secara kuantitas PDAM hanya dapat memenuhi kebutuhan sebesar 79 persen, serta yang optimal 44 persen dari total penduduk Balikpapan,” ujar Haidir, belum lama ini.

Melalui hasil tim cek fakta, dari beberapa referensi berita yang telah terbit, Direktur Utama Perusda Balikpapan, Purbawidjaya menyebut, Sepanjang 2013-2016, Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan menyatakan telah menyetorkan PAD sebesar Rp10 miliar. Artinya, sejak 2013 - 2018 Perusda hanya menyetor Rp 710 miliar. Dalam kurun waktu 5 tahun. Dikondisi normal. Kedepannya kontribusi PAD Perusahaan daerah Balikpapan akan tumbuh menyusul program kerjasama pembangunan depo kontainer bersama Pelindo Balikpapan 14 Februari 2018 ini.

Bahkan program Kemudahan Langsung Investasi Konstruksi (KLIK) mulai berjalan yang diluncurkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2017 juga akan mendongkrak pendapatan perusda. Balikpapan salah satu daerah yang masuk program KLIK khususnya di Kawasan Industri Kariangau (KIK) dengan luas 140 hektare yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan.

“Prosesnya kita membangun kawasan industri ini, dimana sudah diproses penyertaan modal dari pemerintah kota ke perusda. Kawasan yang masuk program KLIK itu langsung dari BKPM pusat. Jadi perusda yang sediakan atau yang fasilitas untuk KIK artinya satu pintu,” kata Purbawidjaya be Er apa waktu lalu.

Namun, salah satu panelis Debat, Prof. Dr Hj Aji Ratna Kusuma, Msi, mengatakan, kondisi perekonomian untuk pulih dari masa pandemi Covid - 19 ini diperkirakan normal 1 sampai 2 tahun ke depan.

Menurut dokumen yang terlampir dalam ringkasan APBD Sleman 2020, yang bisa diakses di situs web Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, anggaran belanja daerah sebesar Rp2.992.880.040.279,70. Total belanja daerah itu dibagi menjadi dua: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Masing-masing anggaran tersebut mencakup belanja pegawai.

Untuk belanja tidak langsung, belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp1.053.146.652.523,70, sedangkan anggaran belanja pegawai yang termasuk belanja langsung sebesar Rp225.191.130.716. Jika ditotal, anggaran belanja pegawai langsung dan tak langsung senilai Rp1.278.337.783.239,7. Nilai tersebut hampir mendekati Rp1.496.440.020.139,85, setengah dari anggaran belanja daerah dalam APBD Sleman 2020.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir setengah anggaran belanja daerah Kabupaten Sleman 2020 untuk belanja pegawai. Maka dari itu, klaim Danang bahwa hampir setengah dari APBD Kabupaten Sleman untuk belanja pegawai sesuai dengan data yang ada alias benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri fakta dengan mengunjungi akun Instagram @jabarsaberhoaks yang sudah bercentang biru atau terverifikasi dan dikelola Diskominfo Jabar.

Dalam postingannya, Jumat (13/11/2020) terdapat penjelasan mengenai surat utang tersebut:

"Dipastikan ini adalah surat palsu. Meskipun kenal secara pribadi, tapi Pak Gubernur tidak pernah memohon pinjaman uang baik atas nama pribadi apalagi atas nama Gubernur Jawa Barat," ujar Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jawa Barat Hermansyah, di Kota Bandung, Rabu (11/11/20).

"Dipastikan ini semuanya palsu, dari mulai cap kegubernuran, lambang negara, tandatangan, format surat yang tanpa disertai nomor dan tanggal surat, nomor telepon yang disertakan via email, serta alamat email yang dipakai mengirim suratnya pun palsu," Hermansyah menambahkan.

Selanjutnya Hermansyah menjelaskan akan membawa pemalsuan surat ini ke jalur hukum.

"Pemalsuan dokumen negara itu pelanggaran hukum. Kami akan laporkan ini ke pihak berwajib agar diusut tuntas. Pelakunya harus dihukum setimpal. Kemungkinan orangnya sama," kata Hermansyah.

Surat Gubernur Jawa Barat untuk meminjam utang pada Bank Dunia dan salah satu distributor motor adalah hoaks.