Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa meninggalnya pedangdut Elvy Sukaesih adalah salah. Kabar ini telah diklarifikasi oleh Fitria, putri dari Elvy Sukaesih yang menyatakan sang Ibu sedang dalam kondisi sehat dan baik–baik saja.

“hahaha, astaghifirullah. Itu (pesan berantai) cuman kerjaan orang yang enggak bertanggung jawab aja” katanya pada pihak Viva, Selasa, 22 September 2020.

Dengan demikian kabar tentang pedangdut Elvy Sukaesih meninggal dunia karena Covid 19 itu tidak benar dan termasuk dalam konten palsu.

Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa unggahan @RatihPratama adalah palsu alias sudah melalui proses penyuntingan. Melansir dari akun Twitter resmi tempo.co, faktanya foto yang digunakan untuk tweet edisi “pendengung” pada 30 Agustus 2020 adalah gambar ilustrasi kartun dari tautan artikel majalah berjudul “Bahaya Penggunaan Buzzer Buat Keadaban Publik”.

Sementara foto sejumlah orang yang digunakan pada tangkapan layar juga berhasil ditemukan di beberapa laman dan artikel. Berdasar dari seluruh referensi, unggahan @RatihPratama diketahui tidak sesuai dengan fakta dan masuk ke dalam kategori manipulated content atau konten manipulasi.

Faktanya, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menegaskan keaslian ijazah sarjana dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UGM Wiwit Wijayanti menjelaskan ijazah Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Ijazah itu ditandatangani oleh Dekan UGM Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo M.S, M.D dan Rektor UGM Prof DR T Jacob M.S M.D.

“Ijazah dikeluarkan setelah beliau berhasil menempuh pendidikan sarjana selama lima tahun,” imbuh dia.

Sebelum memperoleh gelar, Jokowi telah mengikuti ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dengan judul “Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta”.

Saat itu, Presiden Jokowi mendapat bimbingan dari Profesor Achmad Soemitro dengan dekan Fakultas Kehutanan saat itu Profesor Soenardi Prawirohatamdjo pada 1985.

Sementara itu, Ijazah yang diunggah oleh sumber klaim memang benar milik Bambang Nurcahyo Prastowo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Foto ijazah yang sama, diunggah di situs resmi milik Bambang Nurcahyo Prastowo.

Sementara ijazah atas nama “Joko Widodo” dari Fakultas Kehutanan UGM salah satunya diunggah di artikel berjudul “Bertemu di UGM, Presiden Jokowi Cerita Galaknya Dospem Skripsi” di situs netz.id pada 19 Desember 2017 dan diberi keterangan “Fotokopi ijazah sarjana Presiden Jokowi yang dipajang di pameran Fakultas Kehutanan UGM. (NET/Sigit Pamungkas)”.

Sehingga klaim mengenai ijazah palsu Presiden Joko Widodo adalah salah. Klaim tersebut termasuk hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan.

Pernyataan AJI Makassar dan Nelayan Kodingareng
Dalam siaran pers bersamanya pada 24 September 2020, AJI Makassar dan Walhi Sulawesi Selatan mengecam penyebaran video yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Tanpa Pamrih tersebut. Ketua AJI Makassar Nurdin Amir menegaskan klaim dalam video tersebut palsu.
“Walhi tidak pernah memanfaatkan AJI Makassar dalam kasus tersebut. Sebaliknya, AJI Makassar mendukung upaya advokasi oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng,” kata Nurdin. Nurdin juga memastikan AJI Makassar tidak pernah membuat poster yang muncul pada detik ke-22 hingga ke-27 dalam video itu.
Poster ini berisi tulisan "AJI Makassar mengecam Walhi Sulsel yang memanfaatkan AJI untuk ambisi busuknya". Menurut Nurdin, klaim dalam video itu berupaya merusak nama baik Walhi dan AJI yang selama ini pro terhadap isu perjuangan lingkungan dan kelompok marginal.
Sebelum video tersebut beredar di media sosial, tudingan bahwa Walhi Sulawesi Selatan melakukan provokasi terhadap para nelayan untuk menolak aktivitas penambangan pasir juga pernah disampaikan oleh politikus Sulsel Sarif Sampara pada 17 September 2020.
Namun, dikutip dari SuaraSulsel.id, kelompok perempuan Kodingareng mengkritik keras tudingan itu. Menurut mereka, pernyataan Sampara keliru. Justru, mereka bersyukur dengan adanya pendampingan dari Walhi Sulsel dan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP).
Dengan kehadiran Walhi Sulsel dan ASP, apa yang dipersoalkan oleh masyarakat nelayan Kodingareng dapat diketahui banyak orang. Apalagi, pemerintah setempat, mulai dari Ketua RT hingga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, tidak pernah menanggapi keresahan nelayan.
"Jika Pak Sampara tidak mau membantu kami di pulau, diam saja, tidak usah banyak bicara. Jangan melumpuhkan semangat kami. Biarkan kami berjuang bersama adik-adik Aliansi Selamatkan Pesisir dan Walhi untuk mempertahankan laut dan pulau kami," kata Siti Ebong yang merupakan salah satu istri nelayan Kodingareng.
Pernyataan Siti tersebut juga dimuat oleh Fajar.co.id. Dia menuturkan, sampai saat ini, pihaknya tidak merasa Walhi dan ASP memprovokasi, apalagi mengajak melakukan demo anarkis. Justru, Walhi dan ASP selalu melarang agar tidak melakukan demo anarkis. Kalaupun ada tindakan anarkis, menurut Siti, hal itu adalah bentuk kemarahan kepada penambang yang merusak kehidupan.
“Sudah beberapa kali kami melakukan aksi damai di depan kapal Boskalis (kapal yang mengangkut pasir di Kodingareng) dan kantor gubernur, tapi tidak ada yang peduli dengan keluhan kami. Justru tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan teror yang kami dapatkan,” kata Siti.
Penangkapan Nelayan dan Aktivis di Kodingareng
Setelah pada 23 Agustus 2020 terjadi penangkapan terhadap tiga nelayan Kodingareng yang memprotes penambangan pasir, peristiwa serupa kembali terjadi pada 12 September 2020. Dilansir dari situs Konsorsium Pembaruan Agraria, sebanyak 11 orang ditangkap setelah ratusan nelayan yang didominasi ibu-ibu serta aktivis menggelar aksi protes terhadap penambangan pasir yang kembali dilakukan di wilayah tangkap nelayan.
Sebelas orang yang ditangkap ini terdiri dari tujuh nelayan, satu aktivis, dan tiga jurnalis pers mahasiswa. Mereka ditangkap oleh Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel. Satu nelayan mengalami kekerasan hingga berdarah di bagian wajah. Aktivis yang sedang merekam penangkapan itu juga ditangkap dan mengalami kekerasan di bagian wajah, leher, serta badan.
Tambang Pasir di Kodingareng
Dilansir dari Majalah Tempo edisi 19 September 2020, sejak Februari 2020, kapal penyedot dan pengangkut pasir tiga kali hilir-mudik tiap hari di sekitar Blok Spermonde, kawasan penambangan dekat Pulau Kodingareng. Kapal sepanjang 230 meter itu membawa ratusan ribu meter kubik pasir dari lokasi tambang ke proyek reklamasi Makassar New Port, cikal-bakal pelabuhan termegah di timur Indonesia. Belakangan, penambangan berlangsung hingga malam hari.
Menurut sejumlah warga Kodingareng yang ditemui Tempo, dalam beberapa bulan terakhir, para nelayan di sekitar pulau dan pesisir Makassar mulai kesulitan memperoleh ikan. Pasalnya, wilayah tangkap nelayan sekarang menjadi perlintasan kapal pengangkut pasir. Pada malam hari, kapal terlihat lebih dekat ke daratan. Menurut perkiraan warga, jaraknya tidak sampai 10 kilometer dari Pulau Kodingareng. Di situlah nelayan biasa mencari ikan.
Nelayan Kodingareng umumnya menggunakan cara tradisional, seperti memanah, memancing, dan menggunakan bagan. Namun, metode itu kini tidak bisa lagi dilakukan. Kapal menyedot pasir hingga 30 meter ke dasar laut, mengakibatkan terumbu karang rusak. Deru mesin dan air yang keruh pun mengusir ikan. Sebelum penambangan pasir berlangsung, nelayan bisa menjaring 20 kilogram cumi-cumi atau lebih dari 20 ekor ikan tenggiri setiap berlayar. Kini perolehan anjlok hingga hanya 1 kilogram ikan.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amien mengatakan hampir semua nelayan mengalami kesulitan ekonomi sejak penambangan pasir di Blok Spermonde dimulai. Mereka pun sering menghadapi pertengkaran keluarga. Akhirnya, banyak laki-laki merantau ke luar pulau untuk mencari uang. Menurut dia, perairan di sekitar pulau pun tidak lagi aman untuk mencari ikan karena ombak di sekitar tambang bisa mencapai 3 meter. Kabar kapal nelayan tenggelam kerap muncul akhir-akhir ini.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berjanji mengakomodasi keinginan para nelayan agar tetap sejahtera. Namun, dia mengaku belum menemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan penambang. "Jika terbukti merugikan kepentingan nelayan, kami akan mencari lokasi lain," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "nelayan Kodingareng dan AJI Makassar telah dimanfaatkan oleh Walhi Sulsel untuk menolak penambangan pasir" keliru. Kelompok perempuan Kodingareng telah membantah tudingan bahwa Walhi Sulsel melakukan provokasi terhadap nelayan untuk menolak aktivitas penambangan pasir. Begitu pula AJI Makassar, yang menyatakan klaim dalam video tersebut palsu. Sebaliknya, AJI Makassar mendukung upaya advokasi oleh Walhi terhadap nelayan Kodingareng.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id