Akun Facebook Linda Hutchison mengunggah gambar yang di dalamnya terdapat narasi tentang para pemimpin masyarakat adat asli Amerika yang dikorbankan sebagai persembahan ketika wabah terjadi. Unggahan yang diunggah di grup Facebook Eden Cafe ~ Anunnaki, Atlantis, Egypt, Archaeology, Visionary Art, History~ pada 25 September 2020 telah mendapat respon sebanyak 430 reaksi, 77 komentar, dan telah dibagikan sebanyak 224 kali.

Berdasarkan hasil penelusuran, narasi dalam gambar unggahan tersebut tidak tepat. Mengutip dari AFP Fact Check, Profesor Antropologi Mesoamerika Universitas Alabama, Richard Diehl mengatakan, tidak ada bukti yang mendukung klaim pada unggahan Facebook itu.

“Faktanya adalah bahwa epidemi tidak pernah ada di Amerika pra-Columbus. Nenek moyang penduduk asli Amerika meninggalkan Dunia Lama jauh sebelum “penyakit menular ” seperti itu muncul dan karenanya itu tidak pernah ada di Amerika sampai diimpor oleh orang Eropa dan budak Afrika pada akhir 1400-an dan awal 1500-an. Jadi tidak, mereka tidak mengorbankan pemimpin mereka,” ujarnya.

Camilla Townsend, Profesor Sejarah Amerika Latin dari Universitas Rutgers juga mengatakan bahwa penduduk asli Amerika kuno tidak mengorbankan pemimpin mereka saat epidemi. Pada saat itu, sejumlah budaya penduduk asli terkadang mengorbankan tawanan perang. Mereka percaya bahwa hadiah utama untuk para dewa adalah hadiah kehidupan manusia dan untuk menunjukan sisi politik kepada musuh mereka.

Adapun gambar pada unggahan tersebut diambil dari bagian Codex Laud. Mengutip dari FAMSI, Codex Laud adalah buku panduan agama yang berisi sebelas bagian yang salah satu bagiannya berhubungan dengan perjalanan manusia melalui kehidupan. Codex Laud ini diyakini berasal dari Meksiko selama kekaisaran Aztec.

Dengan demikian, unggahan akun Facebook Linda Hutchison pada grup Facebook Eden Cafe ~ Anunnaki, Atlantis, Egypt, Archaeology, Visionary Art, History~ dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan karena wabah menular tidak pernah ada di Amerika pada masa sebelum Columbus dan penduduk asli Amerika kuno tidak mengorbankan pemimpin mereka saat wabah menular terjadi.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Narasi yang salah. Faktanya, wabah menular tidak pernah terjadi di Amerika pada masa sebelum Columbus dan penduduk asli Amerika kuno tidak mengorbankan pemimpin mereka saat wabah menular.

Beredar kembali informasi lama tentang ponsel dapat disadap polisi melalui nomor IMEI. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pengguna ponsel sedang disadap kepolisian apabila IMEI ponsel memiliki angka /1 maka pengguna ponsel sedang dalam pantauan, dan apabila dengan angka /2 maka pengguna ponsel dalam target penyergapan.

Faktanya, informasi tersebut telah diklarifikasi oleh Kemenkominfo pada tahun 2018, diketahui merupakan hoaks daur ulang. Dalam keterangan yang disampaikan Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Noor Iza pada Jumat (25/5/2018) menegaskan informasi tersebut hoaks.

“Menanggapi informasi beredar terkait nomor IMEI yang dikaitkan dengan penyadapan oleh Polri, saya pastikan informasi yang viral tersebut adalah hoax,” ujar Noor Iza dalam keterangan resmi Kemenkominfo, Jumat (25/5/2018).

IMEI sendiri adalah International Mobile Equipment Identity, yakni berupa kode unik yang terdiri dari 15 digit angka yang dimiliki oleh setiap transceiver (perangkat pengirim dan penerima sinyal). IMEI dikodekan ke dalam perangkat keras, menjadikannya hampir tidak mungkin untuk mengubah tanpa merusak perangkat keras itu sendiri.

IMEI ponsel bisa diketahui cukup mudah yaitu dengan cara menekan *#06# pada teleponnya. Namun ada vendor tertentu yang menampilkan nomor IMEI dengan SV pada format lengkap dan dipisah garis miring.

Di tahun 2018, informasi dengan topik serupa pernah dibahas oleh Turn Back Hoax dengan judul “[SALAH] Nomor IMEI di Ponsel Bisa Disadap Polisi” namun terdapat perbedaan di bagian narasi.

Dengan demikian, informasi penyadapan ponsel melalui nomor IMEI oleh kepolisian adalah palsu. Dua digit terakhir yang dilambangkan /01 atau /02 adalah nomor versi perangkat lunak, bukan tandanya sedang disadap.

Hasil Periksa Fakta

Informasi Palsu. IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) dengan dua digit terakhir yang dilambangkan /01 atau /02 adalah versi perangkat lunak dan bukan tanda sedang disadap.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Medcom, klaim adanya video seorang pria yang mengenakan seragam Polri bernama Andy JR yang mau mengundurkan diri dari Polisi dan mau gabung bersama TPNPB-OPM adalah klaim yang keliru.

Faktanya, video itu sudah dibantah oleh Polda Papua. Pakaian dinas milik Brigadir Polisi Satu Andi JR dalam video itu merupakan pakaian yang dipinjamkan pada 12 Agustus 2020 kepada salah satu siswa sekolah di Yahukimo, namun belum dikembalikan sampai saat ini.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Musthofa Kamal memastikan video yang menampilkan seorang anggota polisi bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) adalah informasi bohong atau hoaks.

“Video itu diunggah pada Kamis 8 Oktober 2020 oleh akun Facebook West Papua. Dalam video itu berisi salah satu polisi di Yahukimo yang menyatakan sikap berhenti dari (dinas aktif) Kepolisian Indonesia dan bergabung dengan TPNPB-OPM,” kata Musthofa, di Jayapura, Papua, Sabtu (10/10).

Ia menjelaskan bahwa pakaian dinas milik Brigadir Polisi Satu Andi JR dalam video itu merupakan pakaian yang dipinjamkan pada 12 Agustus 2020 kepada salah satu siswa sekolah di Yahukimo. Sedianya pakaian itu akan digunakan untuk digunakan dalam karnaval dalam rangka HUT RI di sana, namun belum dikembalikan sampai saat ini.

“Anggota itu sudah pernah mencari dan memeriksa ke tempat sekolah, namun murid yang meminjam sudah tidak sekolah lagi,” katanya.

Saat ini, Polda Papua melalui Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Papua masih melakukan penyelidikan terkait pelaku yang membuat dan menyebarkan video tersebut.

Musthofa menuturkan Polda Papua melalui Tim Siber Dit Reskrimsus Polda Papua masih menyelidiki hal itu, termasuk identitas pelaku yang membuat dan menyebarkan video itu.

“Terkait hal ini kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah percaya dengan unggahan atau kabar yang belum tentu sahih kebenarannya. Jika menerima informasi atau kabar agar ditelusuri sumbernya hingga tidak menjadi sumber keresahan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Video itu sudah dibantah oleh Polda Papua. Pakaian dinas milik Brigadir Polisi Satu Andi JR dalam video itu merupakan pakaian yang dipinjamkan pada 12 Agustus 2020 kepada salah satu siswa sekolah di Yahukimo, namun belum dikembalikan sampai saat ini.

Untuk memverifikasi klaim ini, Tim CekFakta Tempo mula-mula memfragmentasi video di atas menjadi sejumlah gambar dengantoolInVid. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri jejak digitalnya denganreverse image toolYandex dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa video tersebut merupakan video demo mahasiswa yang menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah, seperti RKUHP dan revisi UU KPK, di Jakarta pada 24 September 2019.
Video tersebut pernah diunggah oleh akun Facebook Website Sang Pencerah pada 24 September 2019, jauh sebelum disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 lalu yang memicu demo di sejumlah daerah. Video tersebut diberi keterangan “Mahasiswa malam ini masih bertahan di sekitar Senayan dan bentrok dengan polisi...”
Video itu juga banyak beredar di YouTube. Salah satu kanal yang pernah mengunggah video tersebut adalah kanal Winson_Hutasoit19, juga pada 24 September 2019. Video itu diberi judul “Kondisi malam demo mahasiswa”. Kanal ini pun memberikan keterangan terhadap video ini sebagai berikut: “Jakarta malam hari 24/09/2019.”
Berdasarkan arsip berita Tempo, pada 24 September 2019, mahasiswa di berbagai daerah memang menggelar demo. Di Jakarta misalnya, mahasiswa dari sejumlah universitas menolak perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dan rancangan aturan lainnya yang dianggap kontroversial dan berdemo di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Mahasiswa meminta DPR tidak mengesahkan revisi UU KPK dalam sidang paripurna yang digelar pada hari itu. Massa juga mengecam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya yang dianggap kontroversial, seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba. Demonstrasi juga digelar di Makassar, Bandung, Yogyakarta, Malang, Riau dan Lampung.
Dilansir dari Kompas.com, demo mahasiswa yang berlangsung di depan dedung DPR pada 24 September 2019 ricuh. Suasana yang tidak kondusif terjadi sejak sore hari. Kericuhan bermula ketika sekumpulan mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung DPR. Polisi yang bersiaga di halaman gedung menembakkan air dari mobil water cannon ke arah mahasiswa untuk menghalau mereka yang berusaha menerobos masuk.
Mahasiswa pun melawan. Mereka melempar polisi dengan botol, bambu, dan bebatuan. Polisi kemudian menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa. Kerumunan mahasiswa mulai terpencar. Sebagian besar mahasiswa memilih menjauh dari pusat kericuhan dan melarikan diri ke sejumlah titik, seperti Stasiun Palmerah, perempatan Slipi, Semanggi, dan Jakarta Convention Center (JCC). Area depan gedung DPR seketika bersih.
Dikutip dari Tirto.id, kericuhan ini berlangsung hingga malam hari. Malam itu adalah arena unjuk kekuatan para demonstran dan aparat. Jalan Gatot Subroto berantakan. Coretan dinding ada di mana-mana. Berdasarkan pantauan reporter Tirto, sejumlah titik api juga muncul. Bus dan sepeda motor pun terbakar. Kericuhan berakhir menjelang tengah malam, saat mahasiswa berdialog dengan polisi dan TNI. Mereka memutuskan membubarkan diri.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video ketika Bandung menjadi lautan api saat demo UU Cipta Kerja atau Omnibus Law  pada 7 Oktober 2020, keliru. Peristiwa dalam video tersebut merupakan bagian dari demo mahasiswa di Jakarta pada 24 September 2019 untuk menolak sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai bermasalah, seperti RKUHP dan revisi UU KPK.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirim ke cekfakta@tempo.co.id