Pada 26 Juli 2020 melalui media sosial Facebook, akun @NicBee membagikan tangkapan layar dari akun Twitter @GibranRakabumi berisi kutipan “Jangan berbicara di telinga orang bebal sebab ia akan meremehkan katakatamu yang bijak. Amsal 23:9”. Hingga saat ini unggahan @NicBee telah ditanggapi oleh 113 pengguna Facebook lainnya dan dibagikan sebanyak lima kali.

Namun pasca dilakukan penelusuran lebih lanjut atas akun Twitter @GibranRakabumi, diketahui bahwa kutipan pada tangkapan layar tersebut merupakan unggahan pada Maret 2019. Fakta lain juga ditemukan melalui laman turbackhoax.id, tepatnya pada artikel periksa fakta berjudul “Polling Perppu Ormas oleh Gibran Rakabuming” yang diunggah pada 16 November 2017.

Mengutip pada unggahan tersebut, diketahui bahwa tangkapan layar akun Twitter yang dibagikan oleh @NicBee merupakan akun yang sama dengan yang pernah dilakukan pemeriksaan faktanya oleh Mafindo pada 2017. Kala itu, pasca akun yang mengatasnamakan dirinya ramai menjadi perbincangan, Gibran Rakabuming akhirnya angkat bicara. Melalui akun Twitter @Chilli_Pari, Gibran menyatakan bahwa akun tersebut adalah palsu.

Klarifikasi serupa juga dituturkan oleh adik dari Gibran yakni Kaesang Pangarep. Melalui akun Twitter resmi miliknya @kaesangp, Kaesang menuliskan bahwa akun Twitter @GibranRakabumi bukan milik kakaknya, Kaesang menyatakan jika akun Twitter asli milik Gibran adalah @Chilli_Pari.

“Akun kakak saya itu @Chilli_Pari. Kakak saya itu namanya Gibran Rakabuming bukan Gibran Rakabumi,” jelas Kaesang.

Dari fakta tersebut, unggahan @NicBee masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.

Klaim tersebut menyesatkan. Akun Twitter @GibranRakabumi pada tangkapan layar bukan milik Gibran Rakabuming. Akun Twitter yang sama pernah membagikan unggahan berupa polling seputar perppu ormas pada tahun 2017. Saat itu bantahan terkait akun tersebut telah disampaikan oleh Gibran dan Kaesang Pangarep melalui akun Twitter @Chilli_Pari dan @kaesangp.

Henry menyebut, penutup mulut saat motoran seperti balaclava dan buff hanya efektif menangkal partikel debu. Menurutnya penangkalan virus dengan dua perlengkapan riding tersebut justru salah kaprah.
"Kalau seperti model buff dan balaclava tidak bisa menangkal virus, hanya sebagai penangkal debu saja. Kalo virus itu besarnya 0,4 mikron, lebih kecil dari partikel debu, jadi pakai itu sebenarnya tidak efektif," jelasnya.

Dia mengatakan PDP tersebut berasal dari Kecamatan Sulamu. Pasien tersebut sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kupang yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19.
Marius mengatakan penanganan terhadap PDP yang meninggal itu sesuai dengan protokol kesehatan dalam penanganan pasien COVID-19. Berdasarkan keterangan dokter pada RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang, pasien tersebut memiliki penyakit penyerta, yaitu TBC dan gangguan pada paru-paru.

Fadjroel mengatakan keputusan peniadaan Ujian Nasional 2020 adalah bagian dari sistem respon pandemi corona COVID-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Selain itu, peniadaan UN juga sejalan dengan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau corona COVID-19. Ia berharap peniadaan UN diikuti dengan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19. "Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah," kata Fadjroel. Keputusan Jokowi ini sejalan dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR RI bahwa pelaksanaan UN 2020 harus ditiadakan. Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. "Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Rabu (24/3/2020) dilansir dari Antara.