Suara.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan negara hemat Rp 260 miliar saat 30 ribu narapidana dibebaskan karena wabah corona. Hal itu dinyatakan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi.

Kata dia duit itu berasal dari anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP).


"Penghematan anggaran kebutuhan warga binaan pemasyarakatan mencapai Rp260 miliar," kata Yunaedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Duit itu tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari dari April sampai Desember. Lalu dikalikan Rp 32 ribu biaya hidup makan, kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Kemudian dikalikan 30.000 orang.

Selain menghemat anggaran, Yunaedi juga menilai pembebasan narapidana dan anak tersebut juga akan berdampak pada turunnya angka kelebihan kapasitas atau overcrowding di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Sebelumnya, Kemenkumham menyatakan akan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) melalui asimilasi dan integrasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Pembebasan 30.000 narapidana dan anak tersebut setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Berdasarkan hasil penelusuran, beberapa bagian informasi dalam pesan berantai tersebut keliru. Dilansir dai tribunnews.com, Direktur RSUD Pasar Rebo, dr Isnindyarti secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 32/SE/2020 yang berisikan pernyataan klarifikasi.

“Terkait informasi tersebut, kami mengklarifikasi dan memastikan bahwa RSUD Pasar Rebo tetap membuka pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus bagi pasien umum atau pasien JKN," katanya di Jakarta Timur, Kamis (9/7/2020).

Untuk RSUD Kalideres, diketahui bahwa memang melakukan penutupan pada 7-13 Juli 2020 untuk melakukan sterilisasi. Tindakan itu dilakukan lantaran terdapat delapan pegawai umum RSUD Kalideres terpapar Covid-19. “Pegawai umum yang terpapar ada delapan," kata Direktur RSUD Kalideres dr M Bal'an Kamali Rangkuti di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Meski demikian, RSUD Kalideres tidak menutup semua layanannya dan masih bisa melayani untuk kasus penanganan pasien dalam keadaan darurat. “Enggak tutup semuanya. Tapi masih dapat melayani untuk kasus penanganan pasien dalam keadaan darurat," ujar Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristy Wathin.

Lalu, untuk RSUD Depok, pada Mei 2020 memang sempat menutup layanannya. Akan tetapi, pada Juni 2020, layanannya sudah dibuka kembali. "Poliklinik RSUD Kota Depok sudah dibuka kembali. Ini dilakukan setelah para tenaga medis sembuh dari Covid-19," ujar Direktur RSUD Kota Depok, dr Devi Maryori, di RSUD Kota Depok.

Devi menambahkan, pembukaan hanya 50 persen dari poli yang ada. "Setiap poli tiga kali sepekan. Namun jumlah kunjungan dan waktunya juga masih dibatasi," terang dia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informasi dalam pesan berantai tersebut terdapat konteks informasi yang salah pada beberapa bagiannya. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Dari hasil penelusuran, gambar tersebut merupakan layar tangkap dari pemberitaan Kompas.com yang berjudul “Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir”. Kemudian judulnya dipelintir menjadi “Melindungui warga dari banjir.”

Anies Baswedan pada berita aslinya di Kompas.com mengklaim bahwa proses yang dilakukan ini adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir yang menjadi momok di Ibu Kota.

"Proses ini sudah berlangsung cukup panjang bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir," ucap Anies, Sabtu (10/07/2020).

Sebelumnya Anies Baswedan menolak program reklamasi DKI Jakarta pada 2017 seperti yang diberitakan Detik.com pada status. Hal ini yang membuat Anies disebut sebagai “penipu” karena pada 2020 mengizinkan program reklamasi sebagaimana narasi dalam gambar.

Gambar suntingan/editan. Judul berita Kompas dipelintir. Anies Baswedan tidak pernah menyatakan hal tersebut tentang kebijakan reklamasi.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi yang dipaparkan oleh pesepeda tersebut adalah salah. Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmiko, dengan tegas mengatakan tidak ada syarat membawa paspor untuk masuk wilayah tersebut (Pantai Indah Kapuk 2).

“Tidak ada di Jakarta Utara yang mensyaratkan aktifitas warganya dengan pra syarat bawa paspor, sebagaimana video viral tersebut," tegasnya saat dikonfirmasi oleh Warta Kota.

Menurutnya, di kawasan tersebut memang ada pengaturan waktu masuk pesepeda karena masih ada lalu lalang truk proyek. Terdapat spanduk di belakang pesepeda yang menyebutkan waktu bersepeda di pagi hari dari pukul 06.00-09.00 WIB dan sore pukul 16.00-17.00 WIB.

"Yang bersangkutan tidak jelaskan waktu ada di lokasi, padahal di belakang jelas ada spanduk yang mengatur penggunaan jalur untuk bersepeda," ujar Sigit.

Restu Mahesa, Township Management Director Agung Sedayu Group, menegaskan informasi masuk PIK 2 pakai paspor itu tidak benar. Warga yang hendak masuk atau berolahraga di kawasan PIK 2 memang harus melapor ke petugas untuk pendataan, mengingat masih ada pembangunan di kawasan itu.

“Proyek kami masih berjalan di beberapa lokasi masih belum bisa diakses secara umum, karena membahayakan bilamana pengunjung masuk ke area tersebut, masih banyak alat berat, masih banyak truk di sana sehingga kami berikan kebijakan, bilamana yang akan olahraga tetap minta izin, sehingga tercatat semuanya,” ujarnya yang dikutip dari detiknews.

Dengan demikian, video yang diunggah oleh akun Twitter @SaveMoslem1 dapat masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan. Sebab, untuk masuk ke wilayah PIK 2 tidak diperlukan paspor seperti yang dinarasikan dan diinformasikan video tersebut.