Yusuf menilai tanggal 22 Mei merupakan hari yang tepat untuk melakukan amaliah. Sebab, 22 Mei bertepatan dengan penetapan pemenangan Pilpres 2019, yang menurut Yusuf bertentangan dengan keyakinannya.

"Yang mana pada tanggal tersebut sudah kita ketahui bahwa di situ akan ada kerumunan massa yang merupakan event yang bagus menurut saya untuk melakukan amaliah, karena di situ memang merupakan pesta demokrasi yang menurut keyakinan saya itu adalah syirik akbar yang membatalkan keislaman dan sebagai bentuk baro'ah melepas dirinya saya daripada kesyirikan tersebut," papar Yusuf.

Yusuf merupakan salah seorang terduga teroris yang ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sepanjang Mei 2019 ini. Dia ditangkap di Jepara, Jawa Tengah, pada 14 Mei.

Polisi memang tak memungkiri masih ada potensi serangan meski sudah ada yang ditangkap. Karena itu, polisi meminta masyarakat tak melakukan aksi turun ke jalan pada 22 Mei guna mengantisipasi jatuhnya korban.

"Saya selaku Kepala Divisi Humas juga sebagai juru bicara menyampaikan bahwa pada tanggal 22 Mei masyarakat kami imbau tidak turun. Ini akan membahayakan, karena mereka akan menyerang semua massa, termasuk aparat," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Banyak pihak yang meminta agar Situng KPU ditutup saja lantaran dinilai tak berguna atau disebut mubazir.
Anggapan tersebut ditolak oleh Profesor Marsudi. Sebab, menghentikan Situng sama dengan menutup akses partisipasi dan kontrol publik terhadap penghitungan suara manual berjenjang.

"Biarkan saja Situng berjalan seperti sekarang, tidak usah diributkan apalagi oleh pakar IT abal-abal, karena jika pakar yang benar-benar pakar, dengan penelitian dan karya-karya yang mendunia, pasti tahu bahwa Situng KPU tidak digunakan sebagai alat penghitungan suara yang sah, tetapi hanya alat kontrol saja, yang sah adalah sistem penghitungan suara manual berjenjang," tandasnya.

Hingga berita ini diunggah, Suara.com sudah mencoba menghubungi Profesor Marsudi untuk konfirmasi lebih lanjut. Namun, kami masih belum mendapatkan respons.

Rifqi menjelaskan, semua daerah sudah menyelesaikan hasil penghitungan suara. Termasuk Kabupaten Bekasi yang sebelumnya terkendala menuntaskan rekapitulasi suara.

"Jadi yang perbaikan tinggal menyisakan dua daerah, Kabupaten bekasi dan Kota Cirebon. Yang sudah kita tetapkan 25 kota kabupaten. Tapi dari yang diperbaiki hanya data pemilihnya saja," ujar Rifqi.

KPUD Kabupaten Bekasi sendiri telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Bekasi. Rapat pleno rekapitulasi berlangsung di kantor KPUD Kabupaten Bekasi, Minggu (12/5/2019) malam, dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudi.

Setelah proses rekapitulasi rampung, polisi melakukan pengamanan dalam pengiriman dokumen rapat pleno ke kantor KPU Jabar di Bandung.

Saat rekapitulasi suara Kabupaten Bekasi diplenokan di Kantor KPU Jabar, Rifqi mengaku tidak ada hambatan yang terjadi.

"Memang tadi itu ada masukan menyangkut selisih hasil dari masing-masing peserta maupun antar caleg yang diindikasikan adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara, maka kemudian untuk memastikan itu tak terjadi, PPK dan KPU melakukan koreksi dan hasilnya ada yang sudah ditindaklanjut ada yang belum," kata Rifqi.

Setelah rekapitulasi tuntas, KPU Jabar akan langsung mengirimkan laporan ke KPU RI.

"Rencana hari ini kalau semua sudah selesai dokumen dan administrasinya maka akan kita sampaikan ke KPU RI," ujar Rifqi.

Sebelumnya, waktu rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat provinsi di KPU Jawa Barat diperpanjang. Keputusan perpanjangan proses rekapitulasi tingkat Jabar itu disahkan melalui surat edaran (SE) dari KPU RI bernomor 812/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019.

Selain Jabar, provinsi yang belum selesai melakukan rekapitulasi di antaranya terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Banten, Riau, DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.

Diketahui, batas akhir rekapitulasi pada tingkat provinsi ini sebelumnya dijadwalkan selesai pada 12 Mei 2019. Dengan perpanjangan waktu, batas akhir penyelesaian rekapitulasi suara pada 15 Mei 2019.

Atas isu tersebut, Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono membantah isu PT Pos Indonesia bangkrut. “Pernyataan resmi apakah pos bangkrut jawabannya tidak, indikatornya banyak bahwa kenapa tidak akan bangkrut dalam periode diduga itu. Apakah kita akan lay off karyawan, apakah kita menunda pembayaran-pembayaran kewajiban ke pihak ketiga, semua lancar,” ujarnya.

Gilarsi menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan 2018, Pos Indonesia masih mencatatkan laba bersih sebesar Rp127 miliar, turun dari periode sebelumnya yang mencapai Rp355 miliar atau tergerus sebesar 64 persen. “Tahun ini masih positif tapi, ya tadi, ada depresi margin,” imbuhnya.

Ia pun mengatakan, dari sisi pemeringkatan finansial pun masih pada posisi A - . Lebih lanjut, pendapatan meningkat menjadi Rp5,5 triliun dari periode 2017 yang mencapai Rp5,05 triliun naik 8,9 persen.

Ekuitas dan total aset pun turut meningkat pada 2018. Ekuitas meningkat menjadi Rp4,023 triliun dari Rp3,31 triliun naik , sementara asetnya meningkat menjadi Rp8,83 triliun dari Rp7,86 triliun naik .

Laba bersih yang tergerus tersebut terangnya karena bisnis keuangan yang sudah menghadapi senjakala. Gilarsi menyebut keuntungan dari bisnis keuangan itu 3 berbanding 1 dengan bisnis kurirnya.

Artinya, pendapatan di bisnis finansial yang menjadi laba lebih tinggi dibandingkan bisnis kurirnya. Artinya, setiap kehilangan pendapatan Rp1 di bisnis keuangannya, Pos harus menggenjot pendapatan Rp3 di bisnis kurirnya.

“Pada akhirnya kita harus sadari untuk financial service ini sunset, namanya sunset itu tidak mudah. Ketika orang tua dulu tinggal di luar kota terima uang dari Wesel, biaya untuk kirim wesel 1 kali kirim Rp15.000, kalau sekarang lewat bank, antar bank bisa Rp7.500, bahkan sekarang dalam hari yang sama gratis,” ujarnya.

Dengan demikian, dia memilih untuk mempercepat transformasi bisnisnya dan menggenjot kinerja tiga anak usahanya, Pos Logistik, Pos Finansial, dan Pos Properti.

Bantahan yang sama pun disampaikan oleh Benny Otoyo, Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia. Ia membantah bahwa perseroan telah meminjam dana guna membayar gaji karyawan. Menurut dia, perseroan selama ini meminjam dana untuk modal kerja.

“Kami perlu modal kerja untuk mendanai operasi, tagihan, dan lain-lain. Modal kerja itu dipinjam dari bank,” katanya.

Benny menegaskan, pinjaman tersebut bersifat un-pledged. Artinya, tidak ada aset yang diagunkan.

“Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi, tetapi bukan berarti pinjaman untuk bayar gaji. Intinya, tidak akan ada bank yang mau memberikan pinjaman untuk tujuan bayar gaji,” urainya.

Benny pun mengatakan, kreditornya pun perbankan pemerintah dan asing. “Semua utang lancar. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar, tidak ada tunggakan sama sekali,” ujarnya.

Selain itu, PT Pos masih mengantongi pendapatan dari APBN untuk PSO, biaya distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, dan jasa kurir surat dinas mencapai rata-rata Rp 800 miliar per tahun.

Perputaran uang di Pos per bulan rata-rata Rp 20 triliun lantaran bisnis jasa keuangan. Pos Indonesia memang memiliki beberapa pos pendapatan. Di antaranya, pengantaran atau kurir untuk surat, paket, dan e-commerce.

Lalu, bisnis logistik; jasa keuangan, termasuk di dalamnya remitansi luar negeri atau dalam negeri; pembayaran biller seperti PLN, PDAM, dan distribusi uang pensiun PNS, TNI, Polri; serta transaksi pembayaran lainnya.

Sebelumnya, Pos Indonesia pernah menyebut pendapatan perseroan pada 2018 mencapai Rp 5,1 triliun dengan laba Rp 130 miliar. Pendapatan tersebut naik bila dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp 4,23 triliun.

“Dalam sejarah postal dunia, sekalipun mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaannya,” terang Benny.

Tak hanya Gilarsi dan Benny yang memberikan klarifikasi, Eddi Santosa, Direktur Keuangan PT Pos Indonesia pun membantah isu perusahaan pelat merah itu bangkrut. Menurutnya, anggapan bangkrut merupakan sebuah pernyataan retorik tanpa data.

“Tidak benar sama sekali. Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data,” kata Eddi.

Ia menjelaskan, kinerja perusahaan, pertama permasalahan karyawan, dia mengklaim semua hak karyawan sudah terpenuhi. Mulai gaji, tunjangan, bahkan hingga BPJS, dia juga menegaskan tidak ada PHK yang dilakukan perseroan.

“Hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena cost living adjustment terus diterapkan. Tidak ada PHK karena restrukturisasi. BPJS, iuran pensiun dibayar lancar,” katanya.

Eddi pun menjelaskan, kinerja layanan pun masih lancar dilakukan. Katanya, Pos Indonesia tetap memberikan layanan postal 6 hari dalam seminggu.

“(Pos Indonesia) Masih bisa memberikan Layanan Pos Universal 6 hari per minggu. Postal Services di luar negeri melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu,” papar Eddi.

Lalu, mengenai pinjaman Eddi mengatakan semua terkendali dengan baik. Aset perseroan pun masih dimiliki penuh tanpa agunan apapun.

“Semua utang lancar, krediturnya Bank Pemerintah dan Bang Asing terkemuka di dunia. Semua aset dalam kendali full, tidak ada yang diagunkan. Turn over jasa keuangan sekitar Rp20-an triliun per bulan,” kata Eddi.

Ia pun menjelaskan, ada juga pendapatan lewat layanan pemerintah. Mulai dari penjualan materai hingga kurir pemerintahan, rata-rata menghasilkan Rp800 miliar per tahun.

“Pendapatan yang bersumber dari APBN, government services. PSO, fee distribusi materai, fee collecting pajak, jasa kurir surat dinas, rata-rata sekitar Rp800-an miliar per tahun,” kata Eddi.

Perseroan juga disebut Eddi mendapatkan rating yang cukup bagus. "Pos mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia)," tutupnya.