"Iya, (Minurlin) akan dimintai keterangan sebagai saksi," ujar Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Indarto saat dikonfirmasi, Kamis (9/5/2019).

Terpisah, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, kejadian tersebut dilaporkan oleh seseorang bernama Febrianto.
Minurlin akan dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP.

"Iya betul hari Sabtu besok dilakukan pemeriksaan. Diperiksa untuk dimintai keterangannya," jelasnya.

Sebelumnya, sempat beredar video yang memperlihatkan sejumlah emak-emak menggeruduk gudang KPU Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan prosedur pemindahan kotak suara dari proses rekapitulasi ke gudang tersebut.

Foto yang diberikan teks “JAKARTA” adalah dokumentasi tahun 2015 ketika Kali Sentiong dibersihkan, sementara Anies Baswedan mulai menjabat pada tahun 2017. Setelah sebelumnya sempat terhenti karena pergantian Gubernur, per tahun 2018 menjelang Asian Games kegiatan pembersihan kembali berjalan.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Setelah dilakukan penelusuran melalui mesin pencari, faktanya tidak ditemui berita dari media daring yang dipercaya yang memuat judul berita “Said Aqil: Negara China Bukan Negara Komunis, Yang Komunis Itu Justru Arab?.” Ada pun media daring timesindonesia.co.id pada Rabu (17/7) lalu, pernah menayangkan artikel yang berjudul “KH Said Aqil Siradj: Negara China bukan Negara Komunis.”
Dalam artikel tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Aqil Siradj mengatakan bahwa tidak benar jika China adalah negara komunis. Wacana Negara China adalah Negara komunis, menurut Said hanya bagian dari sekenario politik beberapa kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi.
Terpenting, saat membaca tulisan yang berjudul “Said Aqil: Negara China Bukan Negara Komunis, Yang Komunis Itu Justru Arab?” dari sumber primernya yakni embarxi.blogspot.com, faktanya tidak ditemui pernyataan dari Said yang mengatakan bahwa yang komunis itu justru Arab.

Atas isu tersebut, pihak Bukalapak dan ACT memberikan klarifikasi. Head of Corporate Communication Bukalapak Intan Wibisono memastikan kabar tersebut hoaks. “Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat,” ujar Intan.

Menurut Intan, saat ini Bukalapak hanya bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang tersertifikasi pemerintah. Di antaranya ACT, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Kitabisa. Penyaluran donasi dilakukan melalui aplikasi.

Intan menegaskan bahwa program donasi yang diselenggarakan entitasnya akan disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya untuk program Pendidikan Tepian Negeri.

Ia melanjutkan, sebagai mitra dari jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah Bukalapak juga mesti membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, program-program yang dijalankan mesti berdampak positif dan mendukung inovasi teknologi.

Adapun, dari pihak ACT, klarifikasi disampaikan oleh Vice President Aksi Cepat Tanggap Ibnu Khajar. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memercayai dan tidak menyebarkan berita hoaks melalui jejaring media sosial dan WhatsApp Group,” ujarnya.

Ibnu menegaskan, ACT adalah lembaga kemanusiaan yang menjunjung transparansi dalam penyaluran donasi yang kami dapat dari berbagai mitra, dan tersertifikasi oleh pemerintah, dan telah menyalurkan bantuan ke tempat - tempat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti Lombok, Palu, Mentawai, Selat Sunda, Sentani dan berbagai lokasi lainnya.

Direktur Komunikasi ACT, Lukman Azis Kurniawan pun ikut memberikan klarifikasi sekaligus menjelaskan program kerja sama ACT dengan Bukalapak. Ia mengatakan, mengatakan bantuan dari Bukalapak disalurkan khusus untuk masyarakat pedalaman di Tanah Air.

“Yang saat ini sedang dikerjasamakan dengan Bukalapak adalah program Tepian Negeri. Program ini membantu masyarakat di perbatasan yang mengalami kondisi kekurangan, kemiskinan,” kata Azis.

Menurut Azis, ada 100 daerah binaan yang menjadi tujuan penyaluran bantuan. Seluruhnya berada di Indonesia, semisal di Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, hingga pulau-pulau kecil seperti Pulau Buru.

Tak hanya itu, Azis juga menyatakan, tuduhan kepada ACT terkait dengan kelompok radikal sudah pernah dialami sejak 2 tahun lalu. “Dua tahun lalu pernah dihantam hoaks tapi hasil audit enggak membuktikan hal itu. Hasil audit menyatakan bahwa tidak ada aktivitas penyaluran bantuan pihak berkonflik,” ujarnya.

Mengenai penyaluran bantuan ke Suriah, Azis memastikan ACT hanya memberikan donasi kepada korban dan pengungsi. Penyaluran sengaja tidak dilakukan lewat pemerintah Suriah karena pemerintah terlibat dalam kepentingan dan konflik.

“Pemerintah Suriah adalah pihak yang masuk ke pihak berkonflik. Jadi kami enggak mungkin kirim bantuan lewat pemerintah,” ucapnya.