"Walau bulan puasa, sebagai musafir @prabowo boleh menikmati kopi…eh jangan tanya soal #PrabowoJumatanDimana atau #PrabowoTarawehDimana sebab dia capres pilihan Ijtima Ulama yg boleh ikut Natalan.
@detikcom @P3nj3l4j4h @RizmaWidiono @narkosun @fadlizon @Airin_NZ @Dahnilanzar".
[SALAH] “Walau bulan puasa, sebagai musafir @prabowo boleh menikmati kopi”
Sumber: twitter.comTanggal publish: 16/06/2019
Berita
Hasil Cek Fakta
Bukan di bulan puasa, foto yang dibagikan sudah tayang sebelumnya pada 11 April sementara puasa dimulai pada 6 Mei. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.
Rujukan
[SALAH] Ada Ajakan Aksi Bertajuk “PUNCAK AKSI AKBAR TERBESAR *MENUJU KEMENANGAN* PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA UNO”
Sumber: facebook.comTanggal publish: 16/06/2019
Berita
“Mari… rapatkan gerakan KITA. hingga akhir Juni ( 26 – 27 – 28 Juni ).Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.*( Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 – 2024 ).*PUNCAK AKSI AKBAR TERBESAR *MENUJU KEMENANGAN* PRABOWO SUBIANTO – SANDIAGA UNO.*AKAN BERKUMPUL & BERGEMA* ORASI AKSI AKBAR SUPER DAMAI ATRAKSI ISLAMI & NASIONALIS serta NASIONALISASI ASET NEGARA.*34 PROVINSI SE-INDONESIA AKAN HADIR.*tgl 27 – 28 Juni *2 HARI..*Longmart dari Stasiun dan Bandara ke MK…TITIK KUMPUL MASSA 4 – 8 TITIK JAMA’AH MENGELILINGI GEDUNG KPU.mulai PUKUL 10.30 wib.•• AKTRAKSI ORASI AKSI SUPER DAMAI.•• AKTRAKSI ORASI AKSI SUPER ISLAMI.•• ATRAKSI ORASI AKSI SUPER NASIONALIS & ATRAKSI AKSI SUPER NASIONALISASI ASET NEGARA.dgn ditutup SYUJUD SYUKUR KEMENANGAN PRABOWO – SANDI.AKSI ORASI SELESAI DI PERKIRA hingga MALAM HARI.TARGET MASSA AKSI MECAH REKOR MURI *MENUJU KEMENANGAN.* DEMI INDONESIA.*12 – 22 JUTA MANUSIA KUMPUL….*_”AKSI ini INOVASI PENETAPAN KEMENANGAN DEMI KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA atas DALIL MK. MK ada. Kita ada.”_APARAT meskipun ada. Kita Ketahui GERAKAN BERGERAK SERENTAK BERGEMA AKSI tgl 27 dan 28 Juni 2019.*Kejutan utk Aparat bahwa poin kita belum usai KITA ADA LAGI dan KITA LEBIH BANYAK dari mereka itu…*MENGETAHUI – BERTANDA TANGAN :*BPN & BKNI Prabowo Sandi.*( Badan Pemenangan Nasional & Badan Kemenangan Nasional Indonesia PRABOWO SANDI ).sebarkan seluruh rakyat indonesia. JIHAD TOTAL SETOTAL-TOTALNYA,” unggah akun Facebook Oktaviana Istinawati (@oktaviana.istinawati.7), Minggu (16/6).
Hasil Cek Fakta
Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyatakan tidak pernah memfasilitasi rencana acara itu. “BPN Prabowo-Sandi tidak pernah memfasilitasi acara tersebut,” kata Andre, Sabtu (15/6).
Ia menegaskan kabar bahwa BPN memfasilitasi acara tersebut sudah tersebar luas di media sosial dan pesan singkat Whatsapp. Menurut ia informasi itu dipastikan bohong atau hoaks dan bukan berasal dari BPN Prabowo-Sandi. “Informasi tersebut hoaks, berbahaya sekali mencantumkan nama BPN dalam undangannya,” ujar Andre.
Andre pun menambahkan, perihal langkah yang akan diambil adalah Tim Advokasi dan Hukum BPN sedang menelusuri pesan tersebut. “Lagi dicek oleh Tim Advokasi dan Hukum kami. Yang jelas kami selaku jubir di tugaskan untuk menyampaikan bantahan,” imbuhnya.
Ia menegaskan kabar bahwa BPN memfasilitasi acara tersebut sudah tersebar luas di media sosial dan pesan singkat Whatsapp. Menurut ia informasi itu dipastikan bohong atau hoaks dan bukan berasal dari BPN Prabowo-Sandi. “Informasi tersebut hoaks, berbahaya sekali mencantumkan nama BPN dalam undangannya,” ujar Andre.
Andre pun menambahkan, perihal langkah yang akan diambil adalah Tim Advokasi dan Hukum BPN sedang menelusuri pesan tersebut. “Lagi dicek oleh Tim Advokasi dan Hukum kami. Yang jelas kami selaku jubir di tugaskan untuk menyampaikan bantahan,” imbuhnya.
Rujukan
[BERITA} Arab Saudi Sweeping Pekerja Asing Ilegal Mulai 3 Juli
Sumber: Media OnlineTanggal publish: 15/06/2019
Hasil Cek Fakta
REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Kementrian Tenaga Kerja Arab Saudi akan melakukan inspeksi ke setiap rumah untuk mencari pekerja asing ilegal. Mereka akan menindak pekerja asing ilegal setelah masa amnesti tiga bulan yang berakhir pada 3 Juli.
"Rumah pribadi akan diperiksa untuk memastikan tidak ada pekerja yang dipekerjakan secara ilegal," ujar Direktur Jenderal Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Fahd Al-Khelaiwi dikutip Arabnews.
Pernyataan itu memicu banyak keberatan dari pengusaha. Pelanggaran privasi menjadi alasan mereka keberatan.
Al-Khelaiwi menambahkan inspeksi akan dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara, penangkapan dan deportasi akan diselesaikan dengan bantuan polisi dan Departemen Paspor.
Selain rumah, perusahan, kantor pemerintah, dan sekolah juga tidak luput dari pemeriksaan.
Detail mengenai pemeriksaan belum diungkapkan. Namun, sumber lain mengungkapkan, siapa pun yang didapati bekerja secara ilegal akan ditangkap dan dideportasi. Serta tidak akan diberikan kesempatan lain untuk memperbaiki statusnya.
"Rumah pribadi akan diperiksa untuk memastikan tidak ada pekerja yang dipekerjakan secara ilegal," ujar Direktur Jenderal Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Fahd Al-Khelaiwi dikutip Arabnews.
Pernyataan itu memicu banyak keberatan dari pengusaha. Pelanggaran privasi menjadi alasan mereka keberatan.
Al-Khelaiwi menambahkan inspeksi akan dilakukan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara, penangkapan dan deportasi akan diselesaikan dengan bantuan polisi dan Departemen Paspor.
Selain rumah, perusahan, kantor pemerintah, dan sekolah juga tidak luput dari pemeriksaan.
Detail mengenai pemeriksaan belum diungkapkan. Namun, sumber lain mengungkapkan, siapa pun yang didapati bekerja secara ilegal akan ditangkap dan dideportasi. Serta tidak akan diberikan kesempatan lain untuk memperbaiki statusnya.
Rujukan
[BERITA] Sidang MK, Kominfo Pastikan Tidak Ada Pembatasan Medsos Hari Ini
Sumber:Tanggal publish: 14/06/2019
Berita
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pembatasan media sosial pada hari ini, Jumat (14/6/2019). Hal tersebut dikarenakan sidang di Mahkamah konstitusi (MK) terkait permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu Capres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjalan kondusif. "Iya, hari ini tidak ada pembatasan untuk media sosial," ungkap Plt Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, saat dihubungi KompasTekno, Jumat (14/6/2019). Selain itu, Ferdinandus juga mengungkapkan bahwa pihak Kominfo tidak melihat adanya eskalasi konten hoaks dan hasutan sehingga pembatasan media sosial yang sempat dilakukan pascapilpres lalu, tidak kembali dilakukan hari ini.
Kementerian Kominfo mengatakan ada kemungkinan bahwa pembatasan media sosial akan kembali dilakukan saat sidang perdana MK hari ini. Namun pembatasan tersebut akan dilakukan jika situasi memanas dan tidak kondusif. "Situasional dan Kondisional. Jika eskalasi berita hoaks dan hasutan meningkat sangat luar biasa disertai dengan kejadian di sekitar MK yang membahayakan keutuhan NKRI," ungkap Ferdinandus saat dihubungi KompasTekno, Kamis (13/6/2019).
Kementerian Kominfo mengatakan ada kemungkinan bahwa pembatasan media sosial akan kembali dilakukan saat sidang perdana MK hari ini. Namun pembatasan tersebut akan dilakukan jika situasi memanas dan tidak kondusif. "Situasional dan Kondisional. Jika eskalasi berita hoaks dan hasutan meningkat sangat luar biasa disertai dengan kejadian di sekitar MK yang membahayakan keutuhan NKRI," ungkap Ferdinandus saat dihubungi KompasTekno, Kamis (13/6/2019).
Hasil Cek Fakta
Rujukan
Halaman: 7767/8484




