Dari hasil penelusuran, kabar tentang surat suara Pilpres yang sudah tercoblos di Sumatera Utara ternyata tidak benar.

Hal ini disampaikan langsung Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni. Sebagaimana yang diberitakan Liputan6.com dengan judul 'Penjelasan KPU Sumut atas Video Viral Tentang Surat Suara Sudah Tercoblos'.

Ketua KPU Sumatra Utara Yulhasni menegaskan, video viral adanya surat suara Pilpres 2019 yang telah tercoblos adalah tidak benar alias hoaks. Di mana dalam video yang berdurasi 7 menit itu terlihat massa ricuh diduga kertas suara sudah tercoblos pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi soal video itu adalah bohong dan hoaks. Peristiwa yang di video itu pas pilkada Tapanuli Utara pada 2018," katanya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (3/3/2019).

Menurutnya, kejadian tahun lalu itu bermula saat massa tak puas akan hasil yang sudah disepakati. Di mana, petahana kembali menang dalam pemilihan itu. Selain itu, pasangan yang menang nomor urutnya sama dengan Jokowi-Ma'ruf yakni 01.

"Mereka datang ke kantor KPU Tapanuli Utara. Jadi bukan di Kota Medan. Sampai saat ini KPU Kota Medan belum menerima surat suara dan baru dilakukan pada 5 Maret nanti. Gudangnya ada di bekas Bandara Polonia Medan dan dijaga polisi. Dan juga bekas markas TNI AU," bebernya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melaporkan kasus ini. Akun yang dilaporkan atas nama Muhammad Adrian yang pertama kali membagikan video ini.

"Teman-teman sudah ada di Polda sumut. Kami harap aparat tegas. Sumut salah satu barometer Pemilu di Indonesia. Mudah-mudahan bisa ditangkap segera pelakunya," pungkasnya.

Seperti diberitakan, kasus ini heboh usai akun facebook Muhamad Adrian mengunggah video dengan bertuliskan 'Memang keparat kau KPU di Sumatera Utara, surat suara sudah tercoblos 01 semua?'.

Selain itu, akun facebook KPU Provinsi Sumatera Utara juga menuliskan klarifikasinya tentang kabar yang terlanjur viral tersebut.

"#HOAX PEMILUTerjadi demo terkait temuan pencoblosan kertas suara di KPU Kota Medan.

#FAKTA PEMILU

Tidak benar ada demo terkait temuan pencoblosan surat suara. KPU Kota Medan dan KPU Sumut dalam kondisi kondusif. Kemudian pelipatan kertas suara tertib dilaksanakan dengan pengawasan Bawaslu dan pengamanan aparat keamanan.

#HOAX PEMILUSurat suara pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01 sudah tercoblos semua.

#FAKTA PEMILUHingga saat ini baru surat suara DPR RI dan DPRD Sumut yang telah sampai, disortir, dan dilakukan pelipatan di gudang KPU Kota Medan. Sementara kertas surat suara untuk pemilihan presiden belum sampai dan terdistribusi di gudang KPU Kota Medan...#lawanhoax #kpusumut #kpumelayani," tulis KPU Provinsi Sumatera Utara.

Kabar tentang surat suara Pilpres yang sudah tercoblos di Sumatera Utara ternyata tidak benar atau hoaks. Kabar ini sudah diklarifikasi langsung oleh Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni.

Video tersebut ternyata video lama yang merupakan peristiwa tentang sejumlah massa yang protes saat pelaksanaan pilkada Tapanuli Utara pada 2018. Narasi yang dibangun dalam video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Utara (Sumut), Yulhasni, menyatakan video itu sebenarnya terjadi pada 2018 pada saat Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara. Saat itu menurut Yulhasni ada massa yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi dan mendatangi KPU Tapanuli Utara. “Jadi peristiwa itu sama sekali bukan peristiwa yang ada di kota Medan. Dan kami pastikan sampai saat ini KPU Kota Medan itu belum menerima surat suara presiden dan wakil presiden sampai sekarang,” ucap Yulhasni.

Ustaz Fahmi al-Anjatani mengunggah sebuah video pernyataan di halaman pribadinya di Facebook pada 25 Februari 2019. Dalam video itu ia mengungkapkan alasan mundurnya Din Syamsuddin sebagai Wakil Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban pada 21 September 2018 lalu.

Dalam video berdurasi 4 menit 31 detik itu, Ustadz Fahmi mengatakan bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu mundur lantaran kecewa Presiden Joko Widodo menolak menemui puluhan ulama dari Uzbekistan dan Xinjiang, Cina. Saat itu, kata Ustaz Fahmi, ulama Uzbekistan dan Xinjiang itu akan menemui Jokowi untuk menyampaikan oleh-oleh berupa Al Qur’an tulisan tangan. “Tapi jawaban Jokowi, bahwa dia tidak bisa menemui para ulama itu, karena presiden Jokowi ditekan oleh beberapa orang di belakangnya tidak boleh menemui mereka. Alasannya beliau tidak enak dengan pemerintah Cina ketika harus mengunjungi ulama-ulama Xinjiang dan Uzbekistan,” kata Ustaz Fahmi. Di akhir videonya, Ustaz Fahmi menyatakan apabila pernyataan Din Syamsuddin itu benar, maka ia mengharamkan umat Islam untuk memilih Jokowi dalam Pilpres mendatang. Video tersebut menjadi viral di Facebook. Hingga 6 Maret 2019, video itu telah dibagikan lebih dari 40 ribu kali. KLARIFIKASI Saat dikonfirmasi Tempo, Din Syamsuddin membantah bahwa ia mundur karena kecewa atas sikap Presiden Jokowi yang tidak menemui ulama dari Uzbekistan dan Xinjiang. Din mengatakan, seluruh isi video tersebut tidak benar. “Apa yang dinyatakan oleh Ust. Fahmi Al-Anjatani terkait diri saya adalah tidak benar, tidak faktual, alias hoax. Tidak benar dan tidak pernah ada kunjungan ulama dari Xinjiang dan Uzbekistan ke istana dan Presiden Jokowi menolak menerimanya,” kata Din kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Rabu 6 Maret 2019. Sebelumnya, Din Syamsuddin memang benar mengundurkan diri sebagai Wakil Utusan Khusus Presiden pada 21 September 2018. Namun alasannya mundur adalah untuk memilih posisi netral menjelang Pemilihan Presiden 2019. "Jabatan saya terlalu berkonotasi dekat sama seseorang (Jokowi)," kata Din kepada Tempo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Bahkan ia juga menolak jabatan sebagai ketua tim sukses calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin. “Umat Islam saat ini terpecah karena berbeda pilihan politik. Kalau saya berada di satu pihak, mereka tidak akan mau lagi. Jadi lebih bagus saya berada di posisi netral," kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini. Di kesempatan yang lain, Din Syamsuddin menjelaskan, bahwa ia banyak terlibat dalam kegiatan organisasi dan gerakan yang bersifat lintas agama, suku, golongan, dan budaya. Ia khawatir jika masih menjadi utusan khusus presiden dan terkesan mendukung salah satu calon akan menghalanginya membangun kebersamaan. Din mengaku memiliki obsesi untuk membangun kebersamaan di tengah kemajemukan. Untuk mewujudkannya ia harus netral dari tarik-menarik kepentingan politik. "Pak Jokowi, saya ingin sampaikan, dapat memahami posisi tersebut, dan oleh karena itu tentu beliau menerima pengunduran diri saya,” kata Din Syamsuddin, 25 September 2018. Selebihnya, tidak ada pemberitaan di media massa terkait kunjungan ulama Uzbekistan dan Xinjiang ke Istana Presiden. Kunjungan dari Uzbekistan justru pernah dilakukan oleh pejabat pemerintah setempat pada 21 Agustus 2017 di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Kunjungan pemerintah Uzbekistan itu untuk bekerja sama dalam sektor perikanan, sekaligus untuk memberi dukungan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. KESIMPULAN Dari fakta ini, bisa disimpulkan bahwa informasi mundurnya Din Syamsuddin karena Jokowi tidak menemui ulama Uzbekistan dan Xinjiang adalah keliru.

“Aborsi aman” berhubungan dengan kondisi medis, misalnya korban perkosaan, bukan tentang klaim-klaim pelintiran yang dituliskan di narasi post-post SUMBER. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.