Tangkapan layar di post sumber berasal dari post oleh Page Facebook yang sudah tidak bisa diakses, post tersebut membagikan laman blog yang sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai blog pengumpan klik (click bait). Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Selain Charta Politik, Lembaga Riset Independen Indo Barometer juga dicatut namanya untuk menyebarkan kabar bohong atau hoaks seputar pemilihan presiden (pilpres) 2019. Kabar bohong yang tersebar melalui pesan berantai Whatsapp tersebut berbentuk meme dengan isi foto Jokowi dan Prabowo, ditambah logo Indo Barometer serta hasil survei di beberapa daerah, yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menyatakan meme itu bukan berasal dari pihaknya. “Secara tegas Indo Barometer menyatakan meme hasil survei Pilpres 2019 tersebut hoax alias tidak benar. Kami dari Indo Barometer mengklarifikasi, bahwa data tersebut tidak benar dan bukan bersumber dari Indo Barometer,” ujar Qodari, Minggu (12/8).

Usai penutupan pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilihan umum (pemilu) 2019 di KPU, sudah muncul berita bohong atau hoaks yang mencatut nama Lembaga Survei Cahrta Politika. Beredar infografik hasil survei Charta Politika melalui pesan berantai Whatsapp yang menjelaskan presentase kepuasan publik terhadap pasangan bakal capres dan cawapres yang ada. Untuk pasangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin disebutkan mendapatkan presentase sebesar 85%, kemudian Prabowo – Sandiaga dengan 15%, sedangkan yang abstain sebesar 5%. Menanggapi itu, Charta Politika melalui akun Twitter @ChartaPolitika memberikan klarifikasinya. “Adapun data atau gambar mengenai hasil survei nasional mengatasnamakan Charta Politika yang beredar di beberapa WhatsApp Group adalah HOAX dan kami akan memproses secara hukum,” tulis akun Twitter @ChartaPolitika, Sabtu (11/8).

Pada rentan tanggal 8 hingga 10 Agustus 2018 beredar di media sosial informasi bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terbitan 2012/2013 harus segera diaktivasikan agar masa berlakunya menjadi seumur hidup. Setelah ditelusuri, ternyata informasi tersebut tidak benar dan merupakan isu yang sudah pernah muncul pada tahun 2017.

Dilansir dari detik.com, kumparan.com, dan liputan6.com pada 12 Mei 2017, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa informasi mengenai masalah masa berlaku KTP-el terbitan 2012/2013 merupakan hoaks.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah melakukan pencermatan terhadap berita tersebut, dan kami pastikan bahwa berita tersebut bukan bersumber dari Kemendagri (Dukcapil) dan mengandung banyak kebohongan atau hoaks,” kata Tjahjo.

Adapun, Tjahjo mengatakan, mengatakan bahwa sesuai Pasal 101 Huruf C, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup. “Dengan demikian, KTP elektronik yang sudah habis masa berlakunya tidak perlu lagi dilakukan aktivasi,” tegasnya.