Dilansir dari kompas.com, viva.co.id, wartaekonomi..co.id, dan akurat.co, Sekretaris Perusahaan Wika, Puspita Anggraeni, menjelaskan bahwa konstruksi yang runtuh adalah overpass akses Jalan Tumaluntung yang melintas di atas lokasi rencana Jalan Tol Manado-Bitung (underpass). Sebab, konstruksi Jalan Tol Manado-Bitung sendiri belum dibangun.

Informasi terkait ambruknya konstruksi tol Manado - Bitung di Minahasa Utara, Sulawesi Utara tidaklah benar. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, telah mengklarifikasi kabar tersebut, bahwa konstruksi yang runtuh adalah overpass akses Jalan Tumaluntung yang melintas di atas lokasi rencana jalan tol.
Atas kejadian tersebut, PT Wijaya Karya bertanggung jawab penuh terhadap semua korban dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Dilansir dari bengkulunews.co.id, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui jika informasi yang disampaikan oleh penyebar video adalah HOAX. Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, AKP Chusnul Qomar, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Video berdurasi 30 detik yang menggegerkan Kabupaten Rejang Lebong, telah dinyatakan sebagai kabar bohong atau hoax oleh kepolisian setempat. Pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak asal membuat berita hoax, dikarenakan penyebar informasi palsu bisa dikenakan UU ITE dan juga dipidana.

Dilansir dari medcom.id, akurat.co, dan koran-jakarta.com, Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo menegaskan, pihaknya tidak menolak atau menghentikan proses pembahasan RUU Masyarakat Adat. Sebab, selaku koordinator pembahasan RUU Masyarakat Adat di Pemerintah telah menyerahkan laporan hasil pembahasan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) yang dilakukan bersama enam kementerian dan lembaga terkait kepada Kementerian Sekertaris Negara (Kemensesneg).

Kementerian Dalam Negeri RI telah mengkarifikasi isu yang beredar tentang ketidakseriusan pemerintah dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat. Kemendagri berkomitmen untuk mempercepat RUU Masyarakat Adat dan DIM yang telah diserahkan merupakan langkah awal untuk ada beberapa penyesuaian. Semua pihak terkait (RUU Masyarakat Adat) tengah fokus mengharmonisasikan usulan tersebut.

Dukungan Megawati dinyatakan pada saat Rakernas III PDIP pada 23 Februari 2018. ”Dengan ini saya nyatakan, Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo,” tegas Megawati.

Dukungan Megawati kepada Jokowi tersebut menurut Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira adalah hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. “Disampaikan tidak secara tiba-tiba. Ketua Umum PDI Perjuangan punya hak prerogatif untuk menyampaikan hal itu,” kata Andreas.

Setelah deklarasi dukungan untuk Jokowi tersebut, akun twitter @PDI_Perjuangan langsung membuat beberapa hashtag, yakni #M3gaBeriMandat #Bant3ngPilihJokowi #T3tap Jokowi #PDIPerjuanganM3nang #PDIPM3nang #Rakernas III PDIPerjuangan.

Meme yang bertuliskan “Saya Nyatakan Jokowi Harus Berhenti Jadi Presiden” dengan menyertakan foto Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dapat dikategorikan sebagai disinformasi. Faktanya Megawati saat Rakernas III PDIP di Bali pada Februari 2018, dengan menggunakan hak preogratifnya sebagai Ketum PDIP menyatakan mendukung kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden (Capres) dari PDIP.