Dalam foto tersebut, Nasriadi berpose 3 jari, yang dimaknai oleh warganet sebagai dukungannya kepada calon gubernur nomor 3 dalam Pilkada Jabar, yakni pasangan Sudrajat-Syaikhu.

Menanggapi hal tersebut, Nasriadi menyebut jika cuitan di twitter tersebut tidak benar. Pose jari tersebut merupakan simbol huruf ‘G’ karena saat foto diambil dia tengah mengikuti kegiatan yang digelar panitia acara Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Pose huruf G dibuat dengan cara menekuk tiga jari kemudian jari telunjuk dan ibu jari menempel.

“Di depan stan bazar Sukabumi, kita berhenti. Ada peserta yang menjelaskan soal geopark. Kita foto menggunakan lambang Geopark ‘G’ kalau gubernurnya caranya seperti apa terserah, pokoknya ada yang ngarahin dari humas Pemda, ayo pak kita bergaya pakai lambang Geopark ‘G’,” lanjutnya (Nasriadi).

Klarifikasi dibuat oleh
Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi, telah mengklarifikasi foto dirinya bersama Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, yang tersebar di twitter. Ia menegaskan jika cuitan di twitter tersebut tidak benar karena pose jari tersebut merupakan lambang Geopark ‘G’.

Dilansir dari lampost.co, Kadisdukcapil Lampung, Achmad Saefullah menegaskan, pesan yang menyebutkan akan diadakan perekaman KTP-el di GSG Unila pada 17-19 April 2018 adalah hoaks. Sebab, pihaknya tidak pernah menyiarkan dan menyebarkan informasi tersebut.
“Perekaman KTP-el di Unila direncanakan pada 3-5 Mei mendatang dilakukan langsung Direktorat Jenderal Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI,” terangnya (Achmad Saefullah).

Sebaran informasi perekaman KTP Elektronik (KTP-el) yang akan dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung (Unila) pada 17-19 April 2018 melalui Whatsapp dan media sosial adalah hoaks. Perekaman KTP-el rencananya dilakukan pada tanggal 3-5 Mei.

Diketahui bahwa video tersebut merupakan video penggagalan aksi penyelundupan pil Captagon oleh Kementerian Dalam Negeri Kuwait. Pil-pil tersebut berasal dari Turki. Selengkapnya dapat dilihat pada bagian Referensi.

Pernah diberitakan sebelumnya, pil tersebut bukan berasal dari China tetapi dari Turki.

Klarifikasi yang diberikan Jubir KPK, Febri adalah untuk menanggapi pernyataan dari Ketua DPR, Bamsoet (Bambang Soesatyo) yang mengatakan bahwa KPK mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Ini dimaksudkan agar biaya politik tidak mahal dan untuk mengurangi tingkat korupsi.

Bamsoet mengatakan usulan kepala daerah dipilih dari DPRD berasal dari pihak KPK. Pihak yang dimaksud ialah Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membantah pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengatakan KPK mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.