Diketahui bahwa kabar yang menyebutkan Halmahera menjadi pusat tambang emas terbesar se-Indonesia tidaklah benar adanya alias HOAX. Bukan emas, tapi nikel. Halmahera sendiri menjadi pusat penambangan nikel yang dikelola oleh perusahaan asal Perancis bernama PT Weda Bay Nickel. Dan soal pesan singkat yang ramai beredar dimedia sendiri merupakan opini yang dilontarkan oleh salah satu pihak.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kedatangan sejumlah utusan perusahaan asal China, Selasa (11/7), di Jakarta merupakan tindaklanjut dari komitmen OBOR yang telah disepakati Indonesia dengan China. Para investor tersebut melirik sejumlah daerah yang ditawarkan Indonesia, yakni Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Sumatra Utara dan Bali. Khusus Delong Group, sebagai salah satu investor pertambangan dari China melirik Halmahera sebagai tempat untuk berinvestasi. “Delong Group akan membeli perusahaan asal Prancis yang mengoperasikan tambang di Halmahera,” kata Luhut, Selasa (11/7).

Ketua Tim Taske Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) & Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menjelaskan bahwa informasi di atas adalah bohong atau hoax. Menurut Petrus, pembatalan Status Badan Hukum HTI, karena isi berita yang dimuat dalam medsos itu dicopy dari seluruh petitum gugatan Hitzbuts Tahrir Indonesia/HTI No. 211/G/2017/PTUN.JKT yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Oktober 2017 yang baru lalu.
“Masyarakat tidak perlu terkecoh dan tidak boleh percaya kepada berita yang beredar luas di medsos sejak kemarin hingga saat ini, seakan-akan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/PTUN Jakarta sudah mengeluarkan putusan atas gugatan Ormas Hitzbuts Tahrir Indonesia/HTI, terhadap Menteri Hukum dan HAM RI dalam perkara Gugatan No. 211/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 13 Oktober 2017, yang berisi perintah kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk membatalkan dan mencabut kembali SK,” ujar Petrus, Sabtu (21/10/2017).

Kapolda Riau, Irjen Nandang memberikan klarifikasi dan mengadakan konferensi pers pada Minggu (22/10) malam. Ia mengatakan bahwa berita ‘Negara Boleh Tak Ada Tentara, Tapi Polisi Harus Ada’ yang dimuat oleh media online tersebut adalah Hoax. “Itu tidak benar. Itu hoax,” jelasnya. Dalam acara ramah tamah tersebut, ia hanya menyampaikan tentang sinergi antara Polri, TNI dan Media.
Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, selaku Kabid Humas Polda Riau turut menanggapi soal berita yang diduga hoax dimuat oleh salah satu media online di Riau tersebut. “Saya sudah cek absensi kehadiran acara ramah tamah pak Kapolda dengan media. Yang bersangkutan tidak terdaftar hadir,” kata Guntur. Dia menambahkan, berita soal Kapolda Riau menyebut ‘Negara Boleh Tak Ada Tentara, Tapi Polisi Harus Ada’, itu tidak benar. Tapi berita tersebut sudah tidak bisa lagi diakses karena sudah dihapus.