Pihak Istana Negara melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menyatakan surat berbahasa Inggris yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kop Kantor Kepresidenan Indonesia dan tujuannya meminta dukungan untuk Pemilu 2019 kepada BUMN penerima adalah tidak benar adanya. “Presiden maupun pihak Istana tidak pernah mengeluarkan surat atau yang sejenis seperti itu. Surat tersebut dipastikan adalah hoax,” kata Johan Budi, Selasa (11/7).
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan pelaku pembuat dan penyebaran surat tersebut berjumlah tiga orang, dua merupakan WNA (Guinea dan Liberia) serta satu dari Indonesia. Menurut pengakuan pelaku, mereka telah menyebarkan surat palsu ini kepada puluhan BUMN dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang. “Jadi pelaku sudah mengirimkan 51 surat kepada perusahaan atau BUMN di Jakarta dengan melalui JNE,” tuturnya, Rabu (19/7).

Melansir dari jateng.metrotvnews.com, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menegaskan keaslian ijazah sarjana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Pak Jokowi memang alumni UGM. Ijazah beliau asli dari UGM,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UGM Wiwit Wijayanti melalui pesan singkat kepada Metrotvnews.com, di Yogyakarta, Jumat (5/6/2015).
Ia menjelaskan ijazah Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Ijazah itu ditandatangani oleh Dekan UGM Prof Dr Soenardi Prawirohatmodjo M.S, M.D dan Rektor UGM Prof DR T Jacob M.S M.D. Jokowi telah mengikuti ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dengan judul Stusi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta.

FAFHH selalu menggunakan sumber resmi dan valid untuk bahan bantahan, jika ke depannya ada klarifikasi, koreksi, atau pembaruan, akan dibuatkan post susulan untuk klarifikasi, misalnya post https://goo.gl/TQ2Ag6 yang mengklarifikasi post sebelumnya di https://goo.gl/fQdsiB. Adalah hal yang tidak tepat menyanggah bantahan yang dasarnya sumber resmi dan valid menggunakan bahan yang sumbernya tidak jelas validitasnya. Mari kita tunggu tanggapan dari akun resmi dan terverifikasi Divisi Humas Polri, jika ada tanggapan akan saya informasikan.

Pihak Istana Negara melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menyatakan surat berbahasa Inggris yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kop Kantor Kepresidenan Indonesia dan tujuannya meminta dukungan untuk Pemilu 2019 kepada BUMN penerima adalah tidak benar adanya.
“Presiden maupun pihak Istana tidak pernah mengeluarkan surat atau yang sejenis seperti itu. Surat tersebut dipastikan adalah hoax,” kata Johan Budi, Selasa (11/7).
Mantan Juru Bicara KPK itu juga menambahkan, bahwasannya Presiden Jokowi tidak memiliki akun email yang tertera dalam surat. “Presiden tidak memiliki akun email baik resmi maupun pribadi dengan nama jokowiriana@gmail.com,” tegasnya.
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan pelaku pembuat dan penyebaran surat tersebut berjumlah tiga orang, dua merupakan WNA (Guinea dan Liberia) serta satu dari Indonesia. Menurut pengakuan pelaku, mereka telah menyebarkan surat palsu ini kepada puluhan BUMN dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang. “Jadi pelaku sudah mengirimkan 51 surat kepada perusahaan atau BUMN di Jakarta dengan melalui JNE,” tuturnya, Rabu (19/7).
Kombes Argo menjelaskan ada lebih dari dua barang bukti yang disita oleh Kepolisian. Polisi menyita delapan (8) handphone, satu (1) Macbook Air, satu (1) laptop, delapan (8) buku rekening bank, satu (1) surat palsu yang mengatasnamakan Istana Kepresidenan dan Presiden Joko Widodo, satu (1) tanda terima surat, dua (2) passport, dua (2) starter box Sim Card, dan dua (2) buah Sim Card.
“Pelaku diancam Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 35 Juncto Pasal 51 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutupnya.
Presiden Jokowi menghimbau kepada Rakyat Indonesia agar tidak mempercayai surat atau sejenisnya yang mengatasnamakan Presiden atau Istana Presiden.