Melansir dari Kompas.com, Indofood selaku perusahaan yang memproduksi Indomie angkat bicara. Perusahaan mengatakan bahwa isu Indomie goreng palsu itu tidak benar.
“Itu tidak benar itu, sudah ada klarifikasi juga dari (pengguna) akun Facebook-nya itu. Kan mesin itu kan suka beda variasinya kan, tetapi itu memang produksi kami, jadi enggak palsu,” ujar General Manager Corporate Communication PT Indofood Sukses Makmur Tbk Stefanus Indrayana saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Klarifikasi dari akun penyebar informasi bohong: “Guys…sori ternyata TIDAK BEREDAR indomie goreng palsu. Tadi siang sya abis ketemuan sama pak Stefanus selaku GM corporate communications n Pak Naiktua selaku BPDQC Manager n PR-nya di po*olo cafe untuk klarifikasi ttg upload-an sya bbrp hari lalu. Sya diksh liat mesin cetak utk tlsn Expirednya. Dan knp ada kemasan yg berbeda utk minyak,saos n bawangnya. Untuk rasa mgkn efek penyimpanan. Soo..don’t worry ya guys utk indomie goreng yang beredar dipasaran,aman kok hehe..alhasil sya dibekelin indomie sekantong,mayan dah yaa hahaha..buat temen-temen yang mau menyuarakan usulannya silakan kunjungi websitenya aja yaa..semoga indomie semakin enak kedepannya hehe..thx” (Gustarika Lanny @ August 27, 2015).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra klarifikasi tulisan hoax yang beredar di sosial media terutama WhatsApp (WA) Group dengan judul “Bagai kita mungkin tidak, tapi bagi anak cucu kita nantinya kan terasa berat dan tersisih.
“Tulisan tersebut bukan tulisan saya. Gaya bahasanya jauh beda. Saya yakin, orang yang biasa membaca tulisan saya bisa membedakan tulisan saya atau bukan,” kata Yusril kepada abadikini.com saat di konfirmasi, Minggu (5/3/2017) malam.

Agus mengatakan uang rupiah bukan merupakan mata uang global yang mengalami internasionalisasi seperti dolar AS atau Yuan Cina dan juga bukan menjadi komoditas di beberapa money changer di negara lain. Namun, bukan berarti uang rupiah tahun emisi 2016 tidak diakui dunia sebagai uang Indonesia. “kalau di negara lain mereka tidak terima uang rupiah ya itu kebijakan negara itu, tetapi Indonesia punya rupiah kalau seandainya mau belanja pakai rupiah akan diterima dengan baik” ujarnya. Pernyataan Agus tersebut guna menanggapi dan mengklarifikasi infromasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa uang rupiah emisi tahun 2016 tidak diakui dunia.

Beredar foto di media sosial Facebook dan Twitter yang mendorong dikembalikannya Dwi Fungsi ABRI/TNI dalam rangka HUT TNI yang ke – 72 dengan mengatasnamakan Forum Syuhada Indonesia (FSI). Pada tahun 2013, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa Dwi Fungsi ABRI/TNI tidak akan ada lagi, jika ada Ia bahkan siap mempertaruhkan nyawanya.
Kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Panglima TNI Moeldoko ketika menjabat adalah Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1378/XI/ 2014 tanggal 24 November 2014 yang isinya, istri para prajurit TNI diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik. Rencana ini menurut Moeldoko sudah ada sejak kepemimpinan Panglima TNI Djoko Santoso. Meski begitu, Moeldoko membantah jika kebijakan ini dianggap sebagai pintu masuk untuk TNI berpolitik.
Pada tahun 2015 di era Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, membantah isu bahwa dirinya mengajukan rancangan Perpres Dwi Fungsi ABRI/TNI. Ia menjelaskan Perpres yang diajukan hanya untuk organisasi TNI guna mengubah pangkat Kepala Badan Intelijen menjadi bintang 3, Danjen Akademi TNI menjadi bintang 3 dan lain sebagainya juga diubah menjadi bintang 1 menjadi bintang 2. Menurutnya ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Sekitar lebih dari satu tahun berselang, isu Dwi Fungsi ABRI/TNI di era Panglima TNI, Gatot sempat mewacanakan agar TNI diperbolehkan kembali berpolitik praktis. Tetapi Gatot menegaskan simulasinya tidak dilakukan dalam waktu dekat, melainkan 5 hingga 10 tahun ke depan. Wacana dikembalikannya Dwi Fungsi ABRI/TNI juga banyak ditolak oleh kalangan DPR. Dijelaskan agar TNI tetap dapat bersikap profesional. Dan untuk mengembalikan Dwi Fungsi ABRI/TNI pun tak mudah, karena mesti mencabut TAP MPR/VII/2000 dan merubah UU Nomor 34 Tahun 2004. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Pada peringatan HUT TNI ke 72 hari ini, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. “TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit,” katanya (5/10/2017).