Pesan berantai anonim itu tidak hanya tersebar kepada masyarakat yang tinggal di daerah Kota Tangerang, Banten. Ada varian narasi lain yang menyebutkan bahwa permen tersebut telah tersebar di Ponorogo, Jawa Timur dan Depok, Jawa Barat. Tidak diketahui di daerah mana awal penyebaran pesan berantai tersebut.

Klarifikasi atas kebenaran isu ‘permen jari’ itu sudah berhasil didapatkan oleh portal berita detik.com dengan mewawancarai Kepala Puskesmas Kauman Sumoroto, Ponorogo dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan klarifikasi tersebut, tidak ada peredaran ‘permen jari’ di daerah Ponorogo.

Selain itu, detik.com melakukan penelusuran asal-muasal ‘permen jari’ yang diklaim sebagai permen narkotika tersebut. Penelusuran detik.com berhasil menemukan distributor ‘permen jari’ yang ada di Kota Bandung. Melalui wawancara dengan Tim Promosi permen jari tersebut, diketahui bahwa permen tersebut telah lulus uji Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian, tidak ditemukan kandungan berbahaya di dalam permen tersebut.

Penelusuran lainnya yang dilakukan detik.com dengan mewawancarai Polsek Ciledug. Menurut penelusuran detik.com, Polsek Ciledug tengah menangani kasus tersebut dan kebenaran pesan berantai tersebut tidak terbukti kebenarannya.

Berikut kutipan hasil penelusuran detik.com tersebut:

[…]detikcom mengkonfirmasi pesan berantai ini langsung kepada Kepala Puskesmas Kauman Sumoroto, Dr. Yunita yang dituliskan sebagai sumber informasi dalam pesan tersebut.

Menurut Yunita pesan berantai tersebut memang viral di sekitar Kauman, namun dia tidak mengetahui secara pasti siapa yang pertama kali menyebarkan pesan tersebut.

Yunita mengatakan setelah mendapat pesan berantai melalui media sosial dia langsung berkoordinasi dengan pengawas sekolah yang berada di area kerjanya, Kauman Sumoroto dan pihak kepolisian.

“Ternyata ke kepala masing-masing juga tidak ada konfirmasi ulang, saya konfirmasi Kapolseknya juga tidak ada,” ujar Yunita saat dihubungi detikcom, Selasa (11/10/2016).

Kesimpulan

Rujukan

Keterangan lokasi dan waktu juga dicantumkan di meme itu, yakni dekat pengadilan agama Jakarta Pusat, 18 September 2016 pukul 17.20 WIB. Apa peristiwa Satpol PP memasang spanduk kampanye di luar masa kampanye ini benar-benar pernah terjadi?

“Itu pencopotan, bukan pemasangan,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Jupan Royter, saat dikonfirmasi, Rabu (21/9/2016).

Ini adalah #halftruth, ada fakta yang tidak diungkapkan. Yaitu bahwa Dr Hardin menyatakan ini di tahun #1956. 60 tahun yang lalu.
Ketika itu, ilmu medis seputar kanker memang masih Belum semaju sekarang.
Kini situasinya sudah berubah total. Kedokteran modern sudah bisa menyembuhkan kanker.

Portal Media Online yang bersangkutan melakukan perubahan pada judul dari artikel asli yang dibuat oleh www.antaranews.com dengan judul berita “Bappenas ingin zakat digunakan untuk bantu atasi kemiskinan”. isi berita yang ada di eramuslim.com pun persis dengan yang ditulis oleh Antara news.
Dalam artikel tersebut disebutkan kepala bappenas menyatakan pemerintah ingin dana zakat digunakan untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di tanah air. Lalu mengapa tiba-tiba judulnya jadi seolah-olah negara bangkrut?

Disisi lain, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bambang Sudibyo, membantah, pemerintah akan menggunakan dana zakat untuk kepentingan program pengentasan kemiskinan. Bambang juga membantah bahwa hal ini karena kondisi keuangan negara yang seret.

“Itu yang menggunakan tetap Baznas, cuma Bappenas akan ikut campur dalam koordinasinya,” kata Bambang saat dihubungi Republika, Sabtu (17/9).

Tujuannya, menurut Bambang, agar program pemerintah sinkron dengan Baznas. Baznas pun, kata Bambang, juga termasuk pemerintah namun non struktural. Ke depannya, kata dia, koordinasi antara Baznas dengan pemerintaj akan lebih intensif.

Pasalnya, pengentasan kemiskinan tidak hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), termasuk juga zakat. “Dana zakat dari masyarakat, APBN pun sebenarnya dari masyarakat cuma bentuknya pajak. Bagaiamana pajak dengan zakat disingkronkan,” ujarnya.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menambahkan, sinkronisasi nantinya dalam bentuk program. Karena itu, Bambang menegaskan, dana zakat tetap digunakan oleh Baznas.