Hasil verifikasi Tempo, infografis tersebut dipublikasikan oleh situs berita Sindonews.com pada 8 September 2022 dengan judul “Ini 3 Calon Vaksin Cacar Monyet yang Sudah Dipesan Indonesia”. Ketiga vaksin tersebut yakni Imvamune, LC16M8, dan ACAM2000. Dalam artikel tidak pernah disebutkan bahwa ketiga vaksin tersebut adalah vaksin eksperimental.

Peneliti virologi dari Universitas Airlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, M.Si mengatakan bahwa vaksin mpox adalah "vaksin eksperimental" yang diberikan kepada masyarakat tanpa cukup uji keamanan dan efektivitas adalah keliru.

Faktanya, lanjut Arif, ketiga vaksin tersebut untuk mencegah Mpox telah lama digunakan untuk melawan penyakit cacar (smallpox). Cacar yang disebabkan oleh virus variola, berasal dari golongan genus Orthopoxvirus, yang sama dengan virus penyebab Mpox. 

“Oleh karena itu, vaksin cacar terbukti efektif dalam mencegah infeksi mpox,” kata Arif, Rabu, 23 Oktober 2024.

Vaksin Imvamune (Jynneos) diproduksi oleh Bavarian Nordic, perusahaan bioteknologi Denmark dan disetujui oleh badan kesehatan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa untuk pencegahan cacar dan mpox.

Jenis LC16M8 dikembangkan di Jepang sebagai vaksin generasi baru untuk cacar dan memiliki profil keamanan yang lebih baik dibandingkan vaksin generasi sebelumnya. 

Sedangkan ACAM2000 adalah vaksin cacar generasi kedua yang disetujui oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat. Vaksin ini digunakan secara terbatas untuk individu dengan risiko paparan tinggi termasuk petugas kesehatan.

Menurut Arif, tidak ada unsur eksperimen dalam distribusi vaksin tersebut. Vaksin mpox telah melewati uji klinis yang ketat dan telah digunakan di banyak negara untuk menangani wabah mpox. 

“Di Indonesia sendiri, vaksin Imvamune telah disalurkan sejak Oktober 2023 untuk kelompok berisiko tinggi, yang termasuk dalam strategi nasional pencegahan Mpox,” kata Arif yang masuk Top 2 Percent World's Scientist 2024 ini. 

Semua vaksin yang digunakan dalam pencegahan mpox, baik Imvamune, LC16M8, maupun ACAM2000, telah melalui berbagai tahapan uji klinis yang ketat sebelum mendapatkan persetujuan untuk digunakan oleh badan regulasi internasional seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di Amerika Serikat, Badan Kesehatan Dunia (WHO), dan badan kesehatan di negara-negara lain, termasuk Indonesia. 

Fakta bahwa vaksin ini berasal dari penelitian yang sudah dilakukan sejak dekade sebelumnya membuktikan bahwa tidak ada proses terburu-buru atau eksperimen yang tidak terkontrol.

Dalam konteks Indonesia, kata Arif, vaksin Imvamune didatangkan dengan ribuan dosis awal, dan saat ini pemerintah telah menyiapkan lebih banyak dosis untuk mendukung program vaksinasi bagi kelompok berisiko. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah menyetujui distribusi vaksin ini, memastikan bahwa vaksin yang digunakan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku.

Hal yang sama diungkapkan peneliti dan epidemiologis di Oxford University Clinical Research Unit Indonesia, Henry Surendra. Menurut dia, vaksin tersebut direkomendasikan WHO yang sudah terbukti aman dan efektif untuk penyakit cacar, tetapi kemudian dikembangkan dan diperluas penggunaannya untuk pencegahan mpox.

“Jadi dasar dan bukti ilmiahnya memang sudah ada. Hanya saja penggunaan vaksin tersebut direkomendasikan bagi kelompok berisiko tinggi untuk tertular Mpox, dan dalam konteks outbreak/kejadian luar biasa,” kata Henry kepada Tempo, kemarin.

Vaksin untuk Kelompok Berisiko Tinggi 

Salah satu informasi yang juga sering disalahpahami adalah anggapan bahwa vaksin mpox akan diberikan kepada seluruh masyarakat. Pada kenyataannya, vaksin ini tidak diberikan secara massal melainkan ditargetkan kepada kelompok tertentu yang dianggap beresiko tinggi terhadap penularan mpox. Di Indonesia, vaksin ini diberikan kepada:

- Orang yang melakukan kontak erat dengan pasien mpox terkonfirmasi, termasuk anggota keluarga atau rekan sekamar.

- Petugas kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien mpox atau dalam kontak langsung dengan sampel pasien.

- Pria yang melakukan hubungan seksual dengan pria (MSM), terutama mereka yang memiliki banyak pasangan, karena pola penyebaran penyakit ini lebih mudah terjadi dalam jaringan sosial yang kecil dan terhubung erat.

Penting untuk ditekankan bahwa walaupun sebagian besar kasus mpox yang terlapor adalah di antara pria yang berhubungan seks dengan pria, penyakit ini tidak eksklusif untuk kelompok tertentu saja. Mpox dapat menular ke siapa saja yang melakukan kontak kulit dekat dengan orang yang terinfeksi, baik melalui hubungan seksual maupun kontak fisik lainnya.

“Oleh karena itu, menyebut penyakit ini sebagai "penyakit LGBT" adalah salah dan berpotensi menimbulkan stigma yang tidak berdasar,” tegas Arif.

WHO merekomendasikan vaksinasi bagi orang-orang yang berisiko tinggi terkena mpox saat terjadi wabah, seperti petugas kesehatan atau orang yang pernah melakukan kontak dengan pengidap mpox. Selama wabah, WHO juga merekomendasikan vaksinasi untuk anak-anak yang berisiko tinggi terpapar.

Wisatawan yang mungkin berisiko, berdasarkan penilaian risiko individu oleh penyedia layanan kesehatan mereka, mungkin ingin mempertimbangkan vaksinasi.

Baik sudah divaksin atau belum, tetap berhati-hati agar tidak tertular dan menyebarkan mpox. Hal ini karena diperlukan waktu beberapa minggu untuk mengembangkan kekebalan setelah vaksinasi dan karena beberapa orang mungkin tidak memberikan respons penuh terhadap vaksinasi. Bagi mereka yang tertular mpox setelah vaksinasi, vaksin tersebut tetap melindungi dari penyakit parah dan rawat inap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim vaksin Mpox sebagai vaksin eksperimental adalahkeliru. 

Vaksin tersebut sudah melewati uji klinis yang ketat dan sudah mendapat rekomendasi dari lembaga berwenang dunia seperti WHO.

Dilansir Kompas.id, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menegaskan, uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran sah.

"Uang Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Marlison, Jumat (4/10/2024).

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menolak transaksi dengan uang kertas bergambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan Rumah Limas Palembang itu.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat informasi melalui media sosial dan situs Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx) untuk mengetahui masa berlaku uang rupiah.

Masyarakat juga bisa menghubungi contact center BI Bicara di 131 atau email bicara@bi.go.id atau langsung kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat.

Adapun penjelasan Marlison itu menepis pernyataan Kepala BI Perwakilan Sumatera Selatan Ricky Perdana Gozali.

Sebagai konteks, sebelumnya Ricky mengatakan bahwa uang pecahan Rp 10.000 emisi tahun 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran.

Ricky sempat menyebut uang pecahan Rp 10.000 tersebut tidak bisa dibelanjakan atau ditukarkan ke bank.

Menurut Ricky, uang tersebut dapat dikoleksi secara pribadi atau dijual ke kolektor uang.

Narasi yang mengeklaim uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran adalah keliru. 

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI menegaskan, uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran sah.

Penjelasan Marlison itu membantah pernyataan Kepala BI Perwakilan Sumatera Selatan Ricky Perdana Gozali yang sempat menyebut uang kertas Rp 10.000 tahun emisi 2005 tidak bisa dibelanjakan atau ditukarkan ke bank.

Akun-akun Facebook yang menyebarkan tautan pendaftaran bukanlah akun resmi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Akun Facebook resmi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki centang biru yang menandakan akun telah terverifikasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah memastikan link pendaftaran yang disebarkan tidak mengarah ke situs web resmi BPJS Kesehatan.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada program seperti hal tersebut," ujar dia saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (23/10/2024).

Tautan yang dibagikan kemungkinan besar merupakan upaya phishing. Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi.

"Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," imbuh Rizzky.

Pendaftaran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung kondisi, kategori, dan kapasitas peserta.

Prosedur pendaftarannya dapat dilihat situs web BPJS Kesehatan ini.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota; atau pendaftaran perorangan, kolektif satuan kerja, atau melalui pemberi kerja melalui pengisian formulir.

Tidak terdapat prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan yang dilakukan dengan cara mengeklik link yang dibagikan di Facebook.

Sementara, prosedur pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat di sini.

Terdapat prosedur pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui kanal fisik dan non fisik.

Namun, tidak ada prosedur pendaftaran yang dilakukan seperti narasi yang beredar di Facebook.

Terkait Program Bantuan Iuran (PBI), hingga kini pemerintah belum menyalurkan PBI melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau untuk saat ini dari pemerintah belum ada PBI BPJS Ketenagakerjaan," kata Penata Madya Komunikasi Internal di BPJS Ketenagakerjaan Brian Radiastra.

Link pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan gratis di Facebook merupakan hoaks.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memastikan tautan tersebut bukanlah cara untuk mendaftar sebagai peserta jaminan sosial.

Akun-akun Facebook yang menyebarkan tautan tersebut juga bukanlah media sosial resmi milik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.

"Tidak ada program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatsnamaan BPJS Kesehatan," kata Rizzky kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan menghubungi Pandawa (Pelayanan Melalui WA) di nomor 08118165165 atau mengakses aplikasi Mobile JKN.

Berikut cara mendaftar BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN:

Cara mendaftar BPJS Kesehatan tersebut dikhususkan bagi kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau bukan pekerja (BP).

Besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP adalah sebagai berikut:

Besaran iuran tersebut juga berlaku untuk kerabat lain dari pekerja penerima upah, seperti saudara kandung atau ipar, asisten rumah tangga, dan sebagainya.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi pendaftaran peserta BPJS Kesehatan tanpa biaya iuran adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan.