Informasi mengenai pendaftaran beasiswa gratis untuk jenjang SD hingga mahasiswa yang beredar melalui Facebook dan mengatasnamakan Kemendikdasmen adalah hoaks atau konten palsu.

Kemendikdasmen tidak pernah membuka pendaftaran beasiswa melalui tautan maupun akun Facebook sebagaimana yang beredar. Masyarakat diminta selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi apa pun.

Sumber: Komdigi

Penulis: Siti Sayyidatunnisa, Mahasiswa Magang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Konteks asli video adalah dokumentasi latihan terbang pesawat F16 pada tahun 2023. Jadi, unggahan video berisi klaim “Denmark latihan kesiapan tempur lawan AS soal Greenland” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Tirto memulai penelusuran dengan menelusuri isi narasi rekaman suara yang digunakan dalam video unggahan tersebut. Pencarian dilakukan melalui mesin pencari dengan kata kunci yang relevan dengan klaim, seperti “Purbaya bongkar transaksi jahat Jokowi”. Hasilnya, ditemukan sebuah video di Youtube dengan narasi suara yang identik dengan audio dalam unggahan Facebook yang viral.

Video tersebut berasal dari akun YouTube @Ruang Baru dengan judul “Purbaya Bongkar Transaksi Jahat Jokowi Ribuan Triliun di Bank China! Selama 2 Dekade Rakyat Sengsara!!” yang diunggah pada 7 Januari 2026. Rekaman suara yang sama dengan unggahan di Facebook dapat ditemukan pada bagian awal video, yakni sekitar detik 0:05 hingga 1:21.

Namun, di awal unggahan video tersebut, pengunggah mencantumkan keterangan bahwa konten yang disajikan dibuat untuk edukasi dan pendidikan. Secara implisit narasi yang disampaikan merupakan interpretasi atau opini, bukan laporan resmi atau pernyataan institusional dari pemerintah.

Untuk memahami konteks secara utuh, Tirto menonton keseluruhan video. Diketahui bahwa video tersebut memuat potongan pernyataan Gede Sandra, seorang Analis dari Lingkar Studi Perjuangan, yang diambil dari siniar @Forum Keadilan TV di YouTube pada 21 Oktober 2025.

Dalam siniar tersebut, Gede Sandra membahas dugaan maraknya praktik miss invoicing selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyampaikan analisis bahwa praktik tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara dalam jumlah besar. Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebagai analisis dan pendapat pribadi, bukan sebagai temuan resmi negara atau hasil investigasi lembaga berwenang.

Terkait nominal Rp984 triliun yang disampaikan dalam video tersebut, pernah disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada April 2025. Angka tersebut merupakan total transaksi aliran dana pada kasus dugaan korupsi selama 2024. Pernyataan ini disampaikan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, pada Selasa, 22 April 2025, seperti pada tautan ini, sehingga menunjukkan nominal Rp984 triliun bukan terkait transaksi jahat seperti yang disampaikan dalam narasi pengunggah video.

Berdasarkan rangkaian penelusuran, klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi mencurigakan senilai Rp984 triliun tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ditemukan bukti bahwa Purbaya secara resmi mengungkap atau menangani kasus transaksi tersebut, apalagi yang dikaitkan langsung dengan Bank Pembangunan Cina dan Jokowi.

Selain itu, informasi yang disampaikan dalam video juga tidak menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh Jokowi, melainkan hanya disebut terjadi pada masa pemerintahannya. Penyebutan ini kemudian dipelintir menjadi tudingan personal yang tidak didukung fakta.

Penelusuran melalui mesin pencari juga tidak menemukan pemberitaan dari media nasional kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang membenarkan klaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi keuangan mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah sebagaimana narasi yang beredar.

Unggahan yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya membongkar transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp984 triliun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo di Bank Pembangunan China adalah tidak benar dan menyesatkan (false and misleading).

Faktanya, klaim tersebut hanya berasal dari potongan pendapat seorang analis yang dipelintir dari konteks aslinya. Tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Purbaya pernah membongkar transaksi tersebut, serta tidak ada dasar yang membenarkan tudingan keterlibatan langsung Jokowi sebagaimana narasi yang beredar.

===========

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran lowongan kerja Pegadaian 2026” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).