• [SALAH] Video “700 Kepala Desa Tertangkap KPK”

    Sumber: TikTok
    Tanggal publish: 30/12/2025

    Berita

    Akun TikTok “blackabadi_” pada Selasa (16/12/2025) membagikan video [arsip], isinya memperlihatkan puluhan orang berbaju tahanan berjalan diiringi petugas kepolisian. 


    Dalam video terdapat narasi sebagai berikut:


    “Pertama Dalam Sejarah Indonesia 700 Kepala Desa Ketangkap Korupsi di Gelandang ke KPK”


    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengamati gedung dalam video tersebut dan melihat tulisan “Polda Sulawesi Selatan”. TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Puluhan tahanan Polda Sulsel” ke kolom pencarian TikTok. 


    Penelusuran mengarah ke video momen serupa (yang direkam dari sudut berbeda) diunggah oleh akun TikTok “bangsaonline”. Terdapat narasi “korupsi berjamaah di Makassar 21 orang jadi tersangka” dalam unggahan tersebut.


    TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Polda Sulsel tetapkan 21 tersangka korupsi”. Hasilnya, ditemukan video serupa yang diunggah akun TikTok “suararakyat.02”. Pengunggah menambahkan tautan pemberitaan mediasulsel.id “Polda Sulsel Tetapkan 21 Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dengan Total Kerugian Negara 84 Miliar” di dalam takarirnya.


    Dari pemberitaan yang tayang pada Selasa (12/11/2024) tersebut, diketahui 21 tersangka itu merupakan gabungan dari beberapa kasus korupsi, seperti pembangunan Jalan Ruas Sabang Talang Kabupaten Luwu Utara, pembangunan Pasar Labukkang, dan kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan PNS di RSUD pada 2017 dan 2018. Tidak disebutkan adanya 700 kepala desa yang tertangkap korupsi oleh KPK dalam pemberitaan tersebut. 


    TurnBackHoax pada Juli lalu juga pernah membantah video dengan klaim serupa dalam artikel berjudul “[SALAH] 700 Kepala Desa Ditangkap KPK”.


    Kesimpulan

    Konteks asli video adalah momen Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menangkap 21 tersangka korupsi dari berbagai kasus, bukan tentang KPK yang menangkap 700 kepala desa. Jadi, unggahan video berisi klaim “700 kepala desa tertangkap KPK” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

    Rujukan

  • [SALAH] Video “Ka’bah Dihias dengan Ornamen Natal”

    Sumber: Facebook
    Tanggal publish: 30/12/2025

    Berita

    Akun Facebook “Odi Dya” pada Rabu (17/12/2025) membagikan video [arsip], isinya memperlihatkan seseorang berkostum sinterklas sedang menunjukkan Ka’bah (kiblat umat Islam) yang dihiasi dengan ornamen Natal. Terdapat juga pohon Natal di sekitar Ka’bah.


    Dalam video tertulis narasi sebagai berikut:


    "Untuk pertama Natal dirayakan di Mekah. Arab merayakan natal dengan memasang perhiasan natal di Ka'bah tempat suci Islam. Bagaimana menurut anda?”


    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengamati video tersebut dan melihat ada sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan rekayasa AI, yakni suara pria berkostum sinterklas yang terdengar kaku, serta gerak objek yang tidak natural.


    TurnBackHoax kemudian mengunduh video itu dan mengunggahnya ke alat pendeteksi AI dari Hive Moderation. Hasil analisa menunjukkan video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 90,6%.


    Diketahui dari visaindex.com, non-islam tidak diperbolehkan memasuki Mekah. Pembatasan ini didasarkan pada yurisprudensi Islam dan telah dikodifikasikan ke dalam hukum Arab Saudi. Larangan itu sudah ada sejak berabad-abad lalu, Kota Mekah dikhususkan zona suci khusus bagi umat Islam. 


    Berdasarkan regulasi tersebut, maka sangat tidak mungkin simbol agama lain seperti pohon Natal ditampilkan di ruang publik Mekah dalam konteks perayaan atau hiasan keagamaan. Terlebih di sekitar Ka’bah sebagai kiblat umat Islam.


    Kesimpulan

    Video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 90,6%. Jadi, unggahan video berisi klaim “Ka’bah dihias dengan ornamen Natal” adalah konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • CEK FAKTA: Benarkah Panglima TNI Agus Subianto Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Papua Barat?

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/12/2025

    Berita

    Sebuah video berdurasi 26 detik beredar luas di media sosial Facebook. Video tersebut menarasikan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengucapkan selamat memperingati “hari lahir” sekaligus “hari kemerdekaan” West Papua pada 1 Desember 2025.

    Dalam video itu, terdengar suara yang diklaim sebagai Panglima TNI dengan narasi sebagai berikut:

    “Saya sebagai Panglima TNI Agus Subianto mengucapkan selamat memperingati hari lahir West Papua dan selamat merayakan hari kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 2025.”

    Unggahan tersebut kemudian memicu berbagai reaksi publik, mengingat Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    http://facebook.com/reel/2027296394477046

    Lantas, benarkah video tersebut menampilkan Panglima TNI Agus Subianto yang mengucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat?

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta TIMES Indonesia menelusuri klaim dan video yang beredar. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pernyataan resmi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menyampaikan ucapan seperti dalam video tersebut.

    Penelusuran melalui kanal resmi TNI, siaran pers Mabes TNI, serta pemberitaan media nasional arus utama juga tidak menunjukkan adanya pernyataan Panglima TNI terkait “hari kemerdekaan Papua Barat”.

    Selain itu, secara konstitusional dan administratif, Papua Barat merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga klaim tersebut bertentangan dengan sikap resmi negara dan institusi TNI.

    Tim Cek Fakta juga melakukan pemeriksaan terhadap video tersebut menggunakan aplikasi pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan (AI), yakni Hive Moderation.

    Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video tersebut sangat kuat terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI-generated content), baik dari sisi visual maupun audio, termasuk manipulasi suara yang menyerupai Panglima TNI.

    Dengan demikian, video tersebut bukan dokumentasi asli, melainkan konten manipulatif yang dibuat untuk membangun narasi palsu.

    Kesimpulan

    Klaim bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengucapkan selamat hari kemerdekaan Papua Barat adalah Hoaks. Video yang beredar merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dan tidak didukung oleh pernyataan resmi maupun fakta di lapangan. Konten ini tergolong Fabricated Content, yakni informasi palsu yang sepenuhnya dibuat dan dimanipulasi untuk menyesatkan publik.
    • Times Indonesia
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • [SALAH] Puan Maharani Usulkan Kenaikan Pajak Demi Bantuan Korban Banjir

    Sumber: Mixed
    Tanggal publish: 30/12/2025

    Berita

    Akun Threads “brian.setiawan.5648” pada Minggu (28/11/2025) membagikan foto [arsip] dengan narasi:

    “Puan Usulkan Kenaikan Pajak Demi Bantuan Korban Banjir,

    Purbaya:Jangan hubungkan kenaikan pajak Demi Alasan bantuan Jang4n jadikan Rakyat Kembali Berkorban

    hebatnya birokrasi Pejabat & Dewan berat membantu rakyat yg kena musibah bencana alam Indonesia”

    Unggahan disertai takarir:

    “Sdh terlalu byk alasan & modus yg bikin rakyat Indonesia tambah sengsara”

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menemukan juga unggahan serupa di akun Facebook “Nur Jannah”.

    Per Selasa (30/12/2025), konten tersebut telah mendapat lebih dari 4.000-an tanda suka, menuai 1.100-an komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 211 kali oleh pengguna Threads lainnya.


    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “Puan Maharani usulkan kenaikan pajak demi bantuan korban banjir” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan yang tidak saling berkaitan, antara lain:

    • Berita kompas.tv “Puan Maharani Minta Pemberian Bantuan Lewat Udara untuk Korban Banjir Sumatra Dievaluasi”, tayang Kamis (4/12/2025). Berita ini melaporkan bahwa Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pemberian bantuan melalui udara untuk korban terdampak banjir dan longsor yang tidak efektif dan kurang baik. Ia menekankan agar pola pemberian itu dapat segera dievaluasi.
    • Berita detik.com “Sampaikan Duka Cita, Puan Harap Korban Banjir-Longsor Sumut Dapat Bantuan”, tayang Rabu (26/11/2025). Berita ini melaporkan bahwa Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra dalam waktu dekat.
    • Berita tempo.co “Puan Ingin Pemerintah Pertimbangkan Ulang PPN 12 Persen: Dengarkan Aspirasi Masyarakat”, tayang Jumat (5/12/2025). Berita ini melaporkan bahwa Puan Maharani berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Puan Maharani usulkan kenaikan pajak demi bantuan korban banjir”.


    Kesimpulan

    Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan foto berisi klaim “Puan Maharani usulkan kenaikan pajak demi bantuan korban banjir” merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

    • Mafindo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini