Tim Riset Tirto mula-mula menyaksikan video X dari awal sampai akhir. Setelah itu, kami mencoba mengambil tangkapan layar salah satu frame dan menyalinnya ke alat telusur gambar, Google Image. Dari situ Tirto menemukan artikel Berita Satu dengan header foto identik.

Isi berita itu bukan tentang penangkapan mahasiswa yang jadi dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran, melainkan penetapan tersangka 13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan.

Tirto lalu melakukan penelusuran lanjutan dengan memasukkan kata kunci “13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tawuran” ke mesin perambah Google.

Hasilnya, kami menjumpai video dengan durasi lebih panjang diunggah kanal YouTube Tribun MedanTV. Disebutkan dalam keterangan videonya bahwa Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap 13 mahasiswa Unika Santo Thomas Medan buntut bentrokan sesama mahasiswa yang terjadi pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, di Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan.

Kapolsek Medan Tembung Kompol Bambang Gunanti Hutabarat mengatakan, mereka yang ditahan merupakan mahasiswa Unika Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap para mahasiswa yang kita amankan, maka 13 orang yang kami amankan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kompol Bambang Gunanti Hutabarat, Senin (9/12/2024).

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun sumber berita kredibel yang melaporkan soal penangkapan dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran. Klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sementara itu, video polisi dengan tulisan "RESMOB" yang berlalu-lalang di Facebook identik dengan siaran kanal YouTube tvOneNews bertajuk “Debt Collector Bentak Polisi, Sempat Ancam Bunuh Sopir”. Rekaman yang dipublikasikan pada 23 Februari 2023 itu sama sekali tak berkaitan dengan penangkapan dalang pembakar foto Prabowo-Gibran.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa video dengan klaim dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran ditangkap bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klip itu identik dengan siaran kanal YouTube Tribun MedanTV tentang 13 mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas Medan yang ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tawuran.

Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap mahasiswa tersebut buntut bentrokan sesama mahasiswa yang terjadi pada Kamis 5 Desember 2024 lalu, di Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan.

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun sumber berita kredibel yang melaporkan soal penangkapan dalang pembakaran foto Prabowo-Gibran. Klaim ini justru sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Penelusuran dilakukan dengan memasukkan judul “Pusing Ngapusin Jejak Fufufafa di Kaskus” ke laman resmi Majalah Tempo. Hasilnya tidak temukan judul seperti yang beredar tersebut.

Namun cover tersebut identik dengan Majalah Tempo yang terbit pada edisi 15 Oktober 2023 dengan judul "Gerilya untuk Putra Mahkota". Dalam edisi itu, Tempo menulis laporan panjang bagaimana upaya Presiden Jokowi yang menduetkan Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.

Sementara itu dilansir dari Tempo, Pimpinan Redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra, mengatakan bahwa cover majalah Tempo yang memperlihatkan gambar Gibran Rakabuming Raka dengan judul "Pusing Ngapusin Jejak Fufufafa di Kaskus” merupakan cover yang tidak pernah diproduksi oleh Tempo.

Cover tersebut terlihat merupakan hasil rekayasa digital dengan mencomot cover Tempo yang asli dan menempelkan judul yang tidak jelas dan tidak pernah dipublikasikan oleh tempo. Dalam bekerja Tempo sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan konsistensi.

"Tempo tidak pernah membuat cover seperti ini. Tindakan ini jelas tidak bertanggungjawab itu merugikan Tempo. Kami berharap publik tidak mempercayainya," kata Setri saat dihubungi Selasa (3/9).

Cover Majalah Tempo dengan ilustrasi Gibran Rakabuming Raka berjudul "PUSING NGAPUSIN JEJAK FUFUFAFA DI KASKUS," merupakan hasil editan.

Faktanya cover tersebut identik dengan cover Majalah Tempo yang terbit pada edisi 15 Oktober 2023 dengan judul "Gerilya untuk Putra Mahkota"

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dilansir dari ANTARA, Baznas RI menyayangkan penggunaan diksi "uang zakat" sebagai kode dalam dugaan kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Ketua Baznas RI Noor Achmad menekankan penggunaan diksi tersebut tidak hanya mendegradasi makna zakat yang suci dalam ajaran Islam, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap ajaran agama Islam.

Noor juga menegaskan bahwa tidak ada uang zakat yang dikorupsi dalam kasus ini. Ia menilai kesalahan pemahaman dan penyebaran informasi yang kurang tepat di ruang publik telah menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah dana zakat yang dikelola oleh lembaga resmi seperti Baznas RI terlibat dalam tindak pidana tersebut.

"Padahal dalam kasus ini, yang terjadi adalah penggunaan istilah 'zakat' sebagai kode komunikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan dana zakat yang sesungguhnya," ujarnya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebelumnya diketahui, KPK menetapkan dua Direktur LPEI Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan sebagai tersangka korupsi pemberian kredit. Keduanya disebut menggunakan kode 'uang zakat' untuk mendapatkan fee dari para debitur sebanyak 2,5-5 persen.

Foto dalam unggahan tersebut juga serupa dengan foto dalam berita Jambi Independent yang berjudul "Kejari Kembalikan Uang Sitaan, Kasus Korupsi Rp 899 Juta Baznas Tanjab Timur".

Dalam keterangannya, Kejari Tanjung Jabung Timur melakukan eksekusi pengembalian kerugian negara dalam perkara penyimpangan proses penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS), ditubuh Baznas Tanjung Jabung Timur, dengan terpidananya berinisial AA, yang merupakan mantan ketua BAZNAS Tanjung JabungTimur periode tahun 2016-2021.

Pengembalian kerugian negara ini sebesar Rp 899.306.231 yang diserahkan kepada pihak BAZNAS Tanjung Jabung Timur. Baca berita lengkapnya di sini

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan membuka laman CNBCIndonesia.com. Di kolom pencarian kami memasukkan kata kunci "Wamenaker".
Hasilnya ada artikel yang identik dengan unggahan. Artikel menggunakan foto, nama penulis serta waktu unggahan yang identik dengan postingan.
Namun dalam artikel asli berjudul "Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak".
Berikut isi artikel selengkapnya:
"Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha. Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.
Pemerintah, kata Noel, akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.
"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/3/2024).
Noel mengatakan, jauh sebelum Lebaran, masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Keluhan ini, sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, sampai dengan para pengamat.
Semuanya menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan pabrik dan perusahaan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah dan fasilitas lain.
Belakangan ini, kalangan ormas justru memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara bergaya preman. Katanya, sudah ada oknum ormas bergaya preman di Bekasi yang ditangkap Polisi.
Menyikapi lebih lanjut, Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur.
"Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi," jelasnya.
"Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan," imbuh dia.
Lebih lanjut, menurut Noel, hanya tindakan pidana lah yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme. Maka yang mampu menanggulangi masalah ini, adalah Pemda dan Polri. Sementara kemnaker, katanya, akan menyamakan visi para stakeholder.(wur)"

Postingan artikel Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta masyarakat menyumbang pemerintah karena kas negara kosong adalah hoaks. Faktanya judul dalam artikel tersebut merupakan hasil suntingan.