tirto.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan dan media darling, semenjak penunjukannya, September 2025 lalu. Komentar-komentarnya yang cenderung tegas dan tak berbelit-belit membuatnya menjadi sosok yang populer di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Tak heran kalau ada sangat banyak pernyataan serta kebijakannya yang disebarluaskan di media sosial. Tirto menemukan sebuah unggahan yang mengutip Purbaya, namun dengan narasi yang mencurigakan.
let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});
Konten tersebut diunggah dalam grup obrolan pada platform Facebook dengan nama “Menkeu Purbaya Fans”, oleh akun “Omar Rini” (arsip) pada Minggu (30/11/2025). Narasi di unggahan itu mengatakan Purbaya menolak adanya pajak baru bagi masyarakat yang diusulkan oleh DPR RI.
let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});
#gpt-inline3-passback{text-align:center;}
"DPR ajuin tambahan pajak baru bagi rakyat, purbaya tak mau tunduk tolak tegas pajak baru," begitu tulisan yang terpampang dalam gambar unggahan. Selain teks tersebut, gambar dalam unggahan menunjukkan insert foto Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Purbaya yang terpisah.
let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});
#gpt-inline4-passback{text-align:center;}
Bersama foto tersebut terdapat narasi yang menceritakan kronologi penolakan Purbaya terhadap pajak yang diajukan oleh DPR, di keterangan penyerta unggahan.
“Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!” Suara Purbaya menggema di ruang rapat, membuat semua kepala langsung terangkat. Di ruang rapat yang tegang itu, beberapa anggota DPR datang membawa usulan baru tambahan pajak yang akan langsung membebani rakyat. Mereka bicara tentang “kebutuhan negara”, tentang “penyeimbangan anggaran”, tapi Purbaya hanya menatap mereka dengan sorot tajam yang tidak apa2 bisa disembunyikan.” begitu potongan narasi dituliskan dalam unggahan tersebut.
ADVERTISEMENT
Periksa Fakta DPR Ajukan Pajak Tambahan. foto/hotline periksa fakta tirto
Hingga artikel ini ditulis pada Rabu (03/12/2025), unggahan tersebut telah mendapatkan 9.8 ribu tanda suka, 4,2 ribu komentar, 383 kali dibagikan. Kebanyakan komentar, setidaknya yang teratas, menunjukkan percaya dan meyakini narasi tersebut.
Tirto juga menemukan narasi serupa dari unggahan akun Facebook lain, dari akun “Aisyah Aza” di ruang obrolan grup Kata-kata Nasehat Bijak. Di Instagram unggahan serupa kami temukan dari unggahan akun @ajosyahril_amiruddin.
Lantas, benarkah unggahan yang mengklaim penolakan Purbaya terkait pajak baru yang diusulkan DPR RI?
Hoaks Menkeu Purbaya Tolak Usulan DPR RI Terkait Pajak Baru
Sumber:Tanggal publish: 04/12/2025
Berita
Hasil Cek Fakta
Tim Riset Tirto menelusuri narasi penolakan Purbaya terhadap pajak baru usul DPR. Kami mencoba mengambil cuplikan narasi yang tersebar di media sosial itu. Hasil pencarian mengarahkan ke sebuah artikel dari situs newslan.id berikut.
Artikel tersebut tak mencantumkan informasi kapan dan di momen apa Purbaya menyampaikan penolakan pajak dari DPR. Hal ini membuat kecurigaan akan narasi tersebut makin kuat. Meski mencantumkan informasi kalau mereka adalah media cetak, online, dan TV, situs tersebut tak terdaftar di Dewan Pers.
Kami juga tidak bisa menemukan informasi dari media kredibel ataupun keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, situs resmi DPR, ataupun dari pihak Purbaya sendiri yang mendukung kebenaran narasi tersebut.
Kami malah menemukan artikel dari Suara Merdeka, yang mengatakan klaim yang Purbaya menolak usulan DPR RI terkait pajak baru adalah tidak benar.
“Saya tidak pernah menyebut kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!, hal itu tidak benar alias hoaks,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (1/12/2025).
Bantahan Purbaya juga dikonfrimasi oleh Republik Merdeka. "Tidak pernah ada peristiwa seperti itu antara saya dan DPR," tegas Purbaya, Selasa (2/12/2025). “Tolong beritakan bahwa ini hoaks,” sambungnya mengutip situs RMOL.id
Mengutip situs resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Purbaya memang menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyampaikan kepada DPR RI terkait pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada Triwulan III 2025.
Pada kesempatan itu dia juga sempat membahas soal kegagalan negara menciptakan lapangan kerja dan perlambatan ekonomi. Purbaya juga sempat membahas soal pajak. Namun konteksnya, dia mengatakan kalau kinerja pengumpulan pajak yang cenderung melemah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.
Kami tidak menemukan adanya usulan pajak baru dan perdebatan antara Purbaya dan anggota Komisi XI DPR RI terkait hal itu.
Artikel tersebut tak mencantumkan informasi kapan dan di momen apa Purbaya menyampaikan penolakan pajak dari DPR. Hal ini membuat kecurigaan akan narasi tersebut makin kuat. Meski mencantumkan informasi kalau mereka adalah media cetak, online, dan TV, situs tersebut tak terdaftar di Dewan Pers.
Kami juga tidak bisa menemukan informasi dari media kredibel ataupun keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, situs resmi DPR, ataupun dari pihak Purbaya sendiri yang mendukung kebenaran narasi tersebut.
Kami malah menemukan artikel dari Suara Merdeka, yang mengatakan klaim yang Purbaya menolak usulan DPR RI terkait pajak baru adalah tidak benar.
“Saya tidak pernah menyebut kata-kata 'Tambahan pajak lagi? Saya tidak akan tunduk!, hal itu tidak benar alias hoaks,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (1/12/2025).
Bantahan Purbaya juga dikonfrimasi oleh Republik Merdeka. "Tidak pernah ada peristiwa seperti itu antara saya dan DPR," tegas Purbaya, Selasa (2/12/2025). “Tolong beritakan bahwa ini hoaks,” sambungnya mengutip situs RMOL.id
Mengutip situs resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Purbaya memang menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis, 27 November 2025. Purbaya menyampaikan kepada DPR RI terkait pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada Triwulan III 2025.
Pada kesempatan itu dia juga sempat membahas soal kegagalan negara menciptakan lapangan kerja dan perlambatan ekonomi. Purbaya juga sempat membahas soal pajak. Namun konteksnya, dia mengatakan kalau kinerja pengumpulan pajak yang cenderung melemah karena lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.
Kami tidak menemukan adanya usulan pajak baru dan perdebatan antara Purbaya dan anggota Komisi XI DPR RI terkait hal itu.
Kesimpulan
Penelusuran menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim Purbaya menolak pajak baru yang diusulkan DPR RI adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).
Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Rapat terakhir Purbaya dengan Komisi XI DPR RI terjadi pada 27 November 2025 dan pada kesempatan itu, tidak ada perdebatan soal pajak baru.
Purbaya dalam beberapa kesempatan di awal Desember 2025, juga telah menegaskan kalau narasi yang beredar di media sosial, terkait perdebatan dia dan anggota DPR soal pajak baru tidak pernah terjadi dan narasi itu adalah hoaks.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Rapat terakhir Purbaya dengan Komisi XI DPR RI terjadi pada 27 November 2025 dan pada kesempatan itu, tidak ada perdebatan soal pajak baru.
Purbaya dalam beberapa kesempatan di awal Desember 2025, juga telah menegaskan kalau narasi yang beredar di media sosial, terkait perdebatan dia dan anggota DPR soal pajak baru tidak pernah terjadi dan narasi itu adalah hoaks.
closeAdvertisementsgeneral_URL_gpt_producer-20251015-12:23CANCELNEXT VIDEOPausePlay% buffered00:0000:0000:00UnmuteMutePlayPowered by GliaStudios
Rujukan
- https://web.facebook.com/groups/3340208006132657/permalink/3427351687418288/?mibextid=wwXIfr&rdid=whmDdIgNsbMX9mEY#
- https://archive.today/dgQ5e
- https://web.facebook.com/groups/487123489373334/posts/1597359638349708/?_rdc=1&_rdr#
- https://www.instagram.com/reel/DRqrqVnEh8i/
- https://newslan.id/2025/12/01/purbaya-tolak-usulan-dpr-ri-terkait-pajak-baru-yang-bebani-rakyat/
- https://dewanpers.or.id/data
- https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/13416348232/menkeu-purbaya-sebut-pemberitaan-terkait-dirinya-berdebat-panas-dengan-dpr-adalah-hoax
- https://rmol.id/amp/2025/12/02/688742/purbaya-tepis-keras-kabar-bersitegang-dengan-dpr-soal-pajak-baru-
- https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-raker-kom-xi-nov-25
- https://tirto.id/purbaya-ungkap-dampak-kegagalan-negara-ciptakan-lapangan-kerja-hmHM
- https://tirto.id/purbaya-akui-ekonomi-lambat-karena-salah-urus-kebijakan-hmFs
- https://tirto.id/penerimaan-seret-purbaya-singgung-mau-naikkan-pajak-anggota-dpr-hmGE
Cek Fakta: Tidak Benar Link Ini Pendaftaran Bansos BPNT 2025
Sumber:Tanggal publish: 03/12/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Postingan klaim link pendaftaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2025 beredar di media sosial. Postingan tersebut beredar di salah satu akun Facebook pada 1 Desember 2025.
Berikut isi unggahannya:
"Progam BPNT 2025 telah cair segerah daftarkan diri anda sekarang!!"
Unggahan menyertakan poster yang berisi narasi sebagai berikut:
"BPNT 2025 Cair Lagi, Panduan Mudah Bagi KPM Baru
Pencairan Bansos BPNT
Bantuan Sosial Kemensos RI Rp 600.000"
Unggahan tersebut disertai dengan menu daftar, jika diklik akan muncul link berikut:
"https://info7-bansos.news-terkini.com/?fbclid=IwY2xjawOcmoZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwyNTYyODEwNDA1NTgAAR68wGzrJCmRRxufjw3jsFf6quVsC6nVVP5s-4CfkKH_01gyRBiqYE0ZLWuvCg_aem_7iUMSKWt2EWAkGaF97cddA"
Link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital dan meminta sejumlah identitas pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif.
Benarkah klaim link pendaftaran program BPNT 2025? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran program BPNT 2025. Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Cara Daftar Bansos Desember 2025 untuk Keluarga Miskin dan Rentan" yang tayang pada 2 Desember 2025.
Dalam artikel ini, ada dua cara utama untuk mendaftar bansos.
1. Pendaftaran Online melalui Aplikasi "Cek Bansos" Kemensos
Pemerintah telah menyediakan aplikasi dan platform digital resmi untuk mempermudah proses pendataan. Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi "Cek Bansos" Kemensos RI dari Google Play Store atau App Store. Setelah itu, pilih opsi "Buat Akun Baru" untuk registrasi.
Anda perlu mengisi data pribadi seperti Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, alamat, email, dan nomor HP. Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP, lalu buat kata sandi. Verifikasi akun akan dikirimkan melalui email dari Kemensos.
Setelah berhasil login, pilih menu "Daftar Usulan" atau "Usul". Lengkapi data seluruh anggota keluarga dan pilih jenis bantuan sosial yang ingin diajukan, seperti PKH atau BPNT. Unggah dokumen pendukung seperti KK, SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), dan foto rumah, lalu klik "Submit" dan catat nomor registrasi. Selanjutnya, tunggu proses verifikasi dari petugas.
2. Pendaftaran Offline melalui Desa atau Kelurahan
Bagi masyarakat yang lebih nyaman dengan metode tatap muka, pendaftaran juga dapat dilakukan secara offline. Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria dapat mendaftarkan diri ke kantor desa atau kelurahan setempat pada jam kerja. Pastikan membawa dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli.
Sertakan juga informasi pendapatan dan bukti kondisi rumah Anda. Kepala desa atau lurah akan mengadakan musyawarah warga untuk menentukan siapa saja yang layak masuk DTKS/DTSEN. Petugas kemudian akan melakukan pendataan awal dan verifikasi terhadap calon penerima, termasuk kunjungan rumah untuk memastikan kondisi riil. Data yang telah diverifikasi akan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk proses selanjutnya.
Kesimpulan
Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran program BPNT 2025, tidak benar.
Keliru: Aceh Dilanda Gempa Berpotensi Tsunami pada 28 November 2025
Sumber:Tanggal publish: 03/12/2025
Berita
SEBUAH akun TikTok [arsip] menyebarkan narasi soal gempa berpotensi tsunami yang melanda Aceh pada 28 November 2025.
Video itu memperingatkan warga agar tak tidur terlalu lelap dan membiarkan pintu kamar tak terkunci. Pengunggah konten menuliskan klaim bahwa tanah di Simeulue terus bergerak dan memicu kekhawatiran tsunami. “Info dari simeulue tanah terus bergerak takut menimbulkan tsunami,” demikian teks yang tertulis dalam video.
Lalu, benarkah Aceh dilanda gempa berpotensi tsunami pada 28 November 2025 setelah bencana banjir?
Video itu memperingatkan warga agar tak tidur terlalu lelap dan membiarkan pintu kamar tak terkunci. Pengunggah konten menuliskan klaim bahwa tanah di Simeulue terus bergerak dan memicu kekhawatiran tsunami. “Info dari simeulue tanah terus bergerak takut menimbulkan tsunami,” demikian teks yang tertulis dalam video.
Lalu, benarkah Aceh dilanda gempa berpotensi tsunami pada 28 November 2025 setelah bencana banjir?
Hasil Cek Fakta
Tempo memverifikasi konten itu dengan mewawancarai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta membandingkannya dengan pemberitaan media kredibel. Hasil penelusuran memastikan tak ada gempa bumi berpotensi tsunami di Aceh pada 28 November 2025.
Kepada Tempo, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar Andi Azhar Rusdin membantah kabar tersebut. Ia menegaskan hasil pemantauan BMKG tidak mendeteksi gempa berpotensi tsunami pada periode itu.
"Informasi tersebut tidak benar," kata Andi pada Selasa, 2 Desember 2025. Ia menambahkan bahwa hingga kini belum ada negara atau teknologi yang mampu memprediksi waktu kejadian gempa bumi secara presisi.
Data laman BMKG juga menunjukkan nihilnya gempa pada 28 November 2025. Aktivitas seismik justru terekam sehari sebelumnya, 27 November 2025. Gempa pertama berkekuatan M 5,1 terjadi pukul 02.54 WIB di 75 kilometer barat daya Nias Barat, Sumatera Utara.
Guncangan berikutnya menyusul pada pukul 11.56 WIB dengan kekuatan M 6,3. Sumber gempa berada di 62 kilometer barat laut Sinabang, Aceh, pada kedalaman 10 kilometer. BMKG memastikan kedua lindu tersebut tidak berpotensi tsunami.
Bencana Banjir Sumatera di Aceh
Aceh menjadi satu dari tiga provinsi yang dihantam bencana ekologi di Sumatera berupa banjir dan longsor. Tempo mencatat terdapat sembilan kabupaten yang terendam banjir.
Bencana ini memaksa 455 kepala keluarga atau 1.497 jiwa mengungsi. Data periode 18 November hingga 26 November 2025 menunjukkan banjir merendam rumah milik 14.235 kepala keluarga atau setara 46.893 jiwa.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan hampir seluruh jalur utama di Provinsi Aceh putus total hingga 1 Desember 2025. Akses yang lumpuh mencakup perbatasan Sumatera Utara–Aceh Tamiang, Gayo Lues–Aceh Tamiang, Bireuen–Takengon, serta Bener Meriah–Bireuen. Jalur Banda Aceh–Lhokseumawe pun tak bisa dilalui.
Pilihan editor: Banjir Aceh, Kota Langsa Lumpuh Total Tanpa Listrik dan Internet
Kepada Tempo, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar Andi Azhar Rusdin membantah kabar tersebut. Ia menegaskan hasil pemantauan BMKG tidak mendeteksi gempa berpotensi tsunami pada periode itu.
"Informasi tersebut tidak benar," kata Andi pada Selasa, 2 Desember 2025. Ia menambahkan bahwa hingga kini belum ada negara atau teknologi yang mampu memprediksi waktu kejadian gempa bumi secara presisi.
Data laman BMKG juga menunjukkan nihilnya gempa pada 28 November 2025. Aktivitas seismik justru terekam sehari sebelumnya, 27 November 2025. Gempa pertama berkekuatan M 5,1 terjadi pukul 02.54 WIB di 75 kilometer barat daya Nias Barat, Sumatera Utara.
Guncangan berikutnya menyusul pada pukul 11.56 WIB dengan kekuatan M 6,3. Sumber gempa berada di 62 kilometer barat laut Sinabang, Aceh, pada kedalaman 10 kilometer. BMKG memastikan kedua lindu tersebut tidak berpotensi tsunami.
Bencana Banjir Sumatera di Aceh
Aceh menjadi satu dari tiga provinsi yang dihantam bencana ekologi di Sumatera berupa banjir dan longsor. Tempo mencatat terdapat sembilan kabupaten yang terendam banjir.
Bencana ini memaksa 455 kepala keluarga atau 1.497 jiwa mengungsi. Data periode 18 November hingga 26 November 2025 menunjukkan banjir merendam rumah milik 14.235 kepala keluarga atau setara 46.893 jiwa.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan hampir seluruh jalur utama di Provinsi Aceh putus total hingga 1 Desember 2025. Akses yang lumpuh mencakup perbatasan Sumatera Utara–Aceh Tamiang, Gayo Lues–Aceh Tamiang, Bireuen–Takengon, serta Bener Meriah–Bireuen. Jalur Banda Aceh–Lhokseumawe pun tak bisa dilalui.
Pilihan editor: Banjir Aceh, Kota Langsa Lumpuh Total Tanpa Listrik dan Internet
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim Aceh dilanda gempa berpotensi tsunami setelah bencana banjir adalah keliru.
Rujukan
- https://www.tiktok.com/@wienparuka_0499/photo/7577773918073654549?_r=1&_t=ZS-91sBAZpSUB2
- https://perma.cc/CHF9-DVSQ
- https://www.bmkg.go.id/gempabumi/gempabumi-m5
- https://www.tempo.co/politik/banjir-aceh-kota-langsa-lumpuh-total-tanpa-listrik-dan-internet-2093558 /cdn-cgi/l/email-protection#5e3d3b35383f352a3f1e2a3b332e31703d3170373a
Cek Fakta: Hoaks Tautan Pendaftaran Gebyar Undian Berhadiah Bank Nagari
Sumber:Tanggal publish: 03/12/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Nagari. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 25 November 2025.
Berikut isi postingannya:
"Khusus Nasabah Bank Nagari yang sudah aktif menggunakan Ollin by Nagari, Ayo ikut program undian Hadiah Tabungan Bank Nagari
Buka rekening Sikoci & Sikoci Syariah, tingkatkan saldo, dan siap-siap bawa pulang hadiahnya
Ada hadiah mewah menanti:
1 Toyota Fortuner
1 Mitsubishi Xpander
1 Honda Brio Satya
56 Honda Vario
3 Yamaha NMax
5 Paket Umrah
10 Emas 2,5 gram
Periode sampai 31 Januari 2026, jangan sampai ketinggalan, Buruan Klik tombol (DAFTAR SEKARANG) di bawah ini."
Postingan itu juga disertai dengan link yang mengarah pada website tertentu.
Lalu benarkah postingan tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Nagari?
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Bank Nagari di Instagram, @banknagari.co.id yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
Di sana terdapat postingan yang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akun palsu di media sosial yang mencatut nama bank tersebut. Imbauan itu diunggah pada 17 Oktober 2025.
Berikut isi unggahannya:
"CUKUP NABUNG!!
Untuk ikut Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari ✨
? Nggak perlu klik link! Nggak perlu isi form!
Cukup tingkatkan saldo tabungan kamu di Sikoci & Sikoci Syariah, dan raih kesempatan menang hadiah keren seperti:
? Toyota Fortuner
? Mitsubishi Xpander
? Honda Vario
✈️ Paket Umrah
dan banyak lagi! ?
⚠️ Tetap Waspada!
Informasi resmi hanya dari akun resmi Bank Nagari
Jangan pernah bagikan PIN/Password ATM/Ollin by Nagari ke siapa pun
Abaikan pesan atau link mencurigakan yang mengatasnamakan Bank Nagari
? Periode: 1 Agustus 2025 – 31 Maret 2026
? Yuk nabung sekarang, biar peluang menang makin besar!"
Di sisi lain di dalam postingan terdapat link yang mengarah pada website yang bukan milik Bank Nagari.
Di sana kita diminta memasukkan data pribadi seperti nama lengkap hingga nomor Telegram. Ini merupakan indikasi pencurian data hingga bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal.
Postingan tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Nagari adalah hoaks.
Rujukan
Halaman: 1/7537


