Cek Fakta: Tidak Benar Video yang Diklaim Presiden AS Donald Trump Dukung India Musnahkan Pakistan
Sumber:Tanggal publish: 09/05/2025
Berita
Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video yang diklaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan beredar di media sosial. Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 2 Mei 2025.
Dalam video berdurasi 11 detik itu, tampak Donald Trump sedang memberikan pidato di atas mimbar. Dengan mengenakan setelan jas biru, Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan.
"I Don't want war, i want peace. But if Pakistan attacks India, i will support India erase Pakistan and warn China. I love Indian people," kata Trump dalam video tersebut.
"🚨 Breaking News 🚨
#Trump I support India And Erase 👌Pakistan," tulis salah satu akun Facebook.
Video yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 521 kali ditonton dan mendapat sejumlah respons dari warganet.
Sebelumnya, India melancarkan serangan rudal ke Pakistan pada Rabu 7 Mei 2025 pagi. Insiden ini menandai peningkatan besar ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir itu.
Pemerintah India mengonfirmasi telah menyerang sembilan lokasi, menggambarkannya sebagai "serangan presisi terhadap kamp-kamp teroris" di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan.
Benarkah dalam video itu Presiden AS Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan? Berikut penelusurannya.
Â
Hasil Cek Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri video yang diklaim Presiden AS Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "donald trump support india erase pakistan" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah klaim dalam video tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Fact Check: Viral Video of Donald Trump Threatening Pakistan Is AI-Generated" yang dimuat situs vishvasnews.com pada 2 Mei 2025.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa video yang diklaim Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan merupakan konten palsu.
Dari penelusuran gambar, ditemukan video identik di situs berbagi video YouTube. Video itu berjudul "Donald Trump's full economic speech" yang dimuat channel YouTube CNN pada 16 September 2016.
Berikut gambar tangkapan layarnya.
Dalam video berdurasi 39 menit 18 detik itu, Trump berbicara mengenai pemotongan pajak dan reformasi perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS. Ia tidak menyebutkan India atau Pakistan dalam seluruh pidatonya.
Penelusuran kemudian dilakukan dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence (AI), hivemoderation.com. Hasilnya, video yang diklaim Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan memiliki probabilitas 97,2 persen dibuat oleh AI.
Â
Kesimpulan
Video yang diklaim Presiden AS Donald Trump mendukung India memusnahkan Pakistan ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut telah diedit menggunakan perangkat AI.
Rujukan
[SALAH] 41 Pasukan Khusus TNI Gugur Saat Melakukan Misi Kemanusiaan di Gaza
Sumber: WhatAppsTanggal publish: 09/05/2025
Berita
Pada Selasa (29/4/2025) beredar pesan berantai di WhatsApp [arsip] dengan narasi seperti berikut :
INNALILLAAHI WAINNA ILAIHI RAAJI’UUN..
LETKOL inf. WISNU gugur beserta 40 Anggota Pasukan Khusus TNI yang bersandi GARUDA HITAM PBB dalam Misinya di Gaza akibat dibombardir pesawat gabungan Israel dan AS pada Jum’at MaLam 25 April 2025 Setelah sebelumnya Menghancurkan Gudang senjata milik Israel di Otoritas GAZA..
TNI HEBAAAT DI GAZA, SEMOGA ALLAAH Subhaanahuh Wata’ala TETAP MELINDUNGI TNI DAN MEMBERI KEMENANGAN TNI.. MEREKA GUGUR SEBAGAI SYUHADA KARENA MEMBELA MEREKA YANG DITINDAS OLEH ISRAEL YANG DIDUKUNG PENUH OLEH AS
INNALILLAAHI WAINNA ILAIHI RAAJI’UUN..
LETKOL inf. WISNU gugur beserta 40 Anggota Pasukan Khusus TNI yang bersandi GARUDA HITAM PBB dalam Misinya di Gaza akibat dibombardir pesawat gabungan Israel dan AS pada Jum’at MaLam 25 April 2025 Setelah sebelumnya Menghancurkan Gudang senjata milik Israel di Otoritas GAZA..
TNI HEBAAAT DI GAZA, SEMOGA ALLAAH Subhaanahuh Wata’ala TETAP MELINDUNGI TNI DAN MEMBERI KEMENANGAN TNI.. MEREKA GUGUR SEBAGAI SYUHADA KARENA MEMBELA MEREKA YANG DITINDAS OLEH ISRAEL YANG DIDUKUNG PENUH OLEH AS
Hasil Cek Fakta
Disadur dari pemberitaan antarnews.com
Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada ANTARA menyatakan bahwa pernyataan yang beredar merupakan hoaks.
“Ini hoaks,” kata Sianturi kepada Antara, Selasa (29/4/2025).
Ia menjelaskan, Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat dan pemerintah Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dukungan ini diberikan secara konsisten, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.
Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada ANTARA menyatakan bahwa pernyataan yang beredar merupakan hoaks.
“Ini hoaks,” kata Sianturi kepada Antara, Selasa (29/4/2025).
Ia menjelaskan, Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat dan pemerintah Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dukungan ini diberikan secara konsisten, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.
Kesimpulan
Unggahan dengan narasi “41 pasukan khusus TNI gugur saat melakukan misi kemanusiaan di Gaza” merupakan konten palsu (fabricated content).
Rujukan
Hoaks! Ratusan anggota DPR dipecat karena tolak RUU Perampasan Aset
Sumber:Tanggal publish: 09/05/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di YouTube menarasikan Pesiden Prabowo memecat ratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5).
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Ratusan Anggota DPR TAK TERIMA DIPECAT Presiden Prabowo Karena TOLAK PENGESAHAN RUU Perampasan Aset!”
Namun, benarkah ratusan anggota DPR dipecat karena tolak RUU Perampasan Aset?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5).
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Ratusan Anggota DPR TAK TERIMA DIPECAT Presiden Prabowo Karena TOLAK PENGESAHAN RUU Perampasan Aset!”
Namun, benarkah ratusan anggota DPR dipecat karena tolak RUU Perampasan Aset?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto memecat ratusan anggota DPR karena menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Presiden dan DPR dalam konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar dan merupakan mitra yang tidak bisa saling menjatuhkan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 7C UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. Salah satu ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR diatur di dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Salah satu poin anggota DPR dapat diberhentikan yakni tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.
Ketua DPR, Puan Maharani, menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung. Puan menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh tergesa-gesa agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRAdies Kadir juga menyatakan pentingnya menunggu penyelesaian RUU KUHAP sebelum melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk menghindari risiko pelanggaran mekanisme. Dengan demikian tidak benar Prabowo memecat anggota DPR karena tak terima RUU Perampasan Aset.
Klaim: Ratusan anggota DPR dipecat Prabowo karena tolak RUU Perampasan Aset
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. Salah satu ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR diatur di dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Salah satu poin anggota DPR dapat diberhentikan yakni tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.
Ketua DPR, Puan Maharani, menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung. Puan menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh tergesa-gesa agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRAdies Kadir juga menyatakan pentingnya menunggu penyelesaian RUU KUHAP sebelum melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset untuk menghindari risiko pelanggaran mekanisme. Dengan demikian tidak benar Prabowo memecat anggota DPR karena tak terima RUU Perampasan Aset.
Klaim: Ratusan anggota DPR dipecat Prabowo karena tolak RUU Perampasan Aset
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rating: Hoaks
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Cek fakta, sayembara berhadiah Rp16 miliar bagi yang berhasil buktikan tudingan ijazah palsu Jokowi
Sumber:Tanggal publish: 08/05/2025
Berita
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di X menarasikan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengadakan sayembara bagi siapa saja yang dapat membuktikan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam unggahan tersebut, Megawati disebut akan memberikan hadiah Rp16 miliar bagi siapa saja yang berhasil.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Terjawab sudah mengapa mereka ngotot bilang ijasah Jokowi itu palsu, biar menang sayembara 16 Milyar. Ternyata cuma demi duit. Padahal Megawati buat sayembara itu, karena tau ijasah Jokowi Asli. Jadi tidak akan ada pemenang sayembara ini, wkwk”
Namun, benarkah Megawati adakan sayembara berhadiah Rp16 miliar bagi yang berhasil buktikan ijazah palsu Jokowi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dalam unggahan tersebut, Megawati disebut akan memberikan hadiah Rp16 miliar bagi siapa saja yang berhasil.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Terjawab sudah mengapa mereka ngotot bilang ijasah Jokowi itu palsu, biar menang sayembara 16 Milyar. Ternyata cuma demi duit. Padahal Megawati buat sayembara itu, karena tau ijasah Jokowi Asli. Jadi tidak akan ada pemenang sayembara ini, wkwk”
Namun, benarkah Megawati adakan sayembara berhadiah Rp16 miliar bagi yang berhasil buktikan ijazah palsu Jokowi?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hasil Cek Fakta
ANTARA melakukan konfirmasi kepada Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim yang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyelenggarakan sayembara tersebut.
Dalam pernyataannya, Chico Hakim menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks.
“Tidak benar,” kata Chico kepada ANTARA.
Hingga saat ini, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyelidiki 26 saksi mengenai laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dengan demikian, sayembara berhadiah Rp16 miliar tersebut adalah hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dalam pernyataannya, Chico Hakim menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks.
“Tidak benar,” kata Chico kepada ANTARA.
Hingga saat ini, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyelidiki 26 saksi mengenai laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dengan demikian, sayembara berhadiah Rp16 miliar tersebut adalah hoaks.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Rujukan
Halaman: 3/6651