Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan bantuan Google Lens dan wawancara ahli. Diketahui, sumber video yang beredar tersebut berasal dari unggahan akun YouTube Refly Harun pada Oktober 2024 berjudul Live Dokter Agung Sapta Adi: Kesehatan yang Sakit! Intervensi Global di Balik Menteri Kesehatan RI!. Video tersebut direkam jauh sebelum kedatangan Bill Gates ke Indonesia bulan Mei 2025.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai bahwa klaim yang menyebut bahwa vaksin adalah rekayasa karena dibuat sebelum sakitnya muncul adalah bentuk kesalahpahaman. Dalam prinsip public health intervention, upaya pencegahan menjadi strategi utama.

Salah satu kebutuhan mendesak akan vaksin yakni terkait dengan penyakit tuberkulosis atau TBC. Dilansir dari Kementerian Kesehatan RI, Laporan Global Tuberculosis pada 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam hal beban kasus TBC setelah India. Diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TBC dan 125.000 kematian setiap tahun. Ini berarti ada sekitar 14 kematian setiap jamnya.

Unggahan berisi klaim “vaksin itu produk rekayasa yang dapat membahayakan generasi mendatang” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta TIMES Indonesia, informasi bahwa pesawat yang membawa jemaah haji Mauritania jatuh di Laut Merah adalah tidak benar alias hoaks. 

Kabar tersebut telah dibantah secara resmi oleh Kementerian Urusan Islam Mauritania dan Mauritania Airlines. Dikutip dari media setempat ummid.com

SUMBER: ummid.com | Mauritania refutes reports of Hajj flight crash

Dikutip dari ummid.com, Direktur Haji Mauritania, El Waly Taha, menegaskan bahwa seluruh jemaah haji Mauritania selamat dan telah tiba di Tanah Suci tanpa insiden apa pun.

El Waly Taha menyatakan bahwa tidak ada kecelakaan pesawat yang terjadi dan semua laporan yang menyebutkan adanya jatuhnya pesawat haji di Laut Merah adalah keliru dan tidak berdasar. 

Bahkan pihak maskapai Mauritania Airlines secara resmi merilis pernyataan bahwa semua penerbangan yang mereka operasikan pada tanggal 23, 24, dan 25 Mei 2025 telah berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji telah tiba di Mekkah dengan selamat. 

“Kami mengoperasikan tiga penerbangan berangkat untuk musim haji tahun ini dan ketiganya mencapai tujuan dengan selamat,” tulis maskapai dalam pernyataannya.

Klaim bahwa pesawat yang mengangkut jemaah haji Mauritania jatuh di Laut Merah adalah tidak benar. Faktanya, semua jemaah haji asal Mauritania telah tiba di Tanah Suci dalam keadaan selamat tanpa insiden penerbangan. 

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pastikan untuk memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi dan lembaga pemeriksa fakta yang terpercaya.

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri kebenaran narasi tersebut dengan mengeceknya di mesin pencarian Google dengan kata kunci ”Pemutihan Pinjol”.



Hasilnya terdapat artikel yang ditayangkan Detik.com dengan judul ”Ramai Kabar Pemutihan Pinjol Resmi, OJK Bilang Begini” pada 19 Mei 2025.



Dalam artikel tersebut, OJK menegaskan tak pernah melakukan pemutihan atau penghapusan utang pribadi. Apalagi meminta identitas seperti KTP dan kode OTP.



”OJK tidak pernah menghapus utang pribadi. Apalagi meminta KTP atau OTP. (Pinjol) ilegal aja dibasmi, masa terafiliasi,” sebut OJK seperti dikutip Murianews.com, Jumat (30/5/2025).



OJK mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengecek selalu kebenaran informasi yang beredar. Selain itu, OJK juga meminta masyarakat agar tetap menjaga data pribadi



”Dihimbau agar selalu hati-hati dan jaga data pribadi. Jangan sampai oknum semakin banyak makan korban,” imbuh OJK.



Dalam Instagram resmi OJK, @ojkindonesia pada 4 Mei 2025, OJK menjelaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.



”Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan OJK,” tulis OJK memperingatkan.



Masyarakat diminta selalu mengecek kebenaran informasi ke kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157 dan email [email protected].



Kesimpulan…

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com kabar mengenai OJK membuka program pemutihan pinjol merupakan narasi disinformasi jenis fabricated content atau konten palsu.



OJK memastikan dan menegaskan tak pernah membuat program pemutihan pinjol atau utang pribadi. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk waspada.

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini masih rendah dan bergantung pada dana transfer dari pusat. Faktanya, pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu sejak 8 Mei 2025 menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kenaikan pajak kendaraan hingga 66 persen menuai protes dari sejumlah warga.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Hadianto, menjelaskan bahwa kenaikan pajak tersebut merupakan bagian dari pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang mulai diterapkan secara nasional sejak 5 Januari 2025. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

“Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi mekanisme pembayaran. Opsen ini menjadi pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Opsen sendiri merupakan pungutan tambahan sebesar 66 persen dari tarif pajak pokok yang dibayarkan bersamaan dengan PKB dan BBNKB. Menurut Hadianto, kebijakan ini diharapkan memperkuat fiskal daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan. Pada 2025, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 600 miliar. Tambahan pendapatan dari opsen dinilai dapat membantu pemerintah kabupaten/kota membiayai program prioritas pembangunan. Dengan tambahan ini, pemerintah daerah bisa lebih leluasa menjalankan pembangunan.”

Selain itu, terkait isu tentang kenaikan opsen ini telah ada sejak awal Januari 2025 lalu. Terdapat surat edaran yang meminta gubernur memberikan keringanan atau pengurangan terhadap PKB, BBNKB, serta opsennya, dan menetapkan keputusan gubernur disertai sosialisasi. Surat edaran Mendagri ditindaklanjuti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah dengan mengeluarkan SK gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/Atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tertanggal 6 Januari 2025.

Dalam SK tersebut, Plt Gubernur Bengkulu memberikan sejumlah keringanan, antara lain: 24,7 persen atas pengenaan PKB kendaraan bermotor pribadi dan badan, 37,25 persen atas pengenaan BBNKB roda empat, dan 49,8 persen atas pengenaan BBNKB roda dua. “SK gubernur berlaku mulai 7 Januari 2025 berakhir 7 Mei 2025. Jadi tujuannya untuk sosialisasi ke masyarakat dan menjaga gejolak efek kejut. Namun tugas itu tidak dilakukan sehingga saat tanggal 8 Mei 2025 opsen pajak berlaku masyarakat banyak tidak tahu.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan besar seperti opsen pajak idealnya harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak ditetapkan secara kaku. Penerapan jumlah kenaikan tarif boleh disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Gubernur cukup membuat SK yang disepakati bersama bupati dan wali kota. Selain itu, sosialisasi tentang kenaikan tarif opsen dinilai gagal karena tidak ada penjelasan sejelas-jelasnya dengan masyarakat lalu sesuaikan tarif opsen dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga di Bengkulu terkejut saat mengetahui pajak kendaraan mereka naik drastis. Banyak yang mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, bahkan ada yang membatalkan pembayaran karena dana tidak mencukupi disaat daya beli masyarakat menurun pemerintah malah membebani dengan menaikkan pajak secara ugal-ugalan, konsekuensinya ketidakmampuan masyarakat dalam membayar kenaikan tarif pajak jangan sampai dianggap sebagai tindakan menyimpang atau melanggar hukum secara massal. Padahal pemerintah yang tidak bijak dalam merealisasikan program pusat di tingkat kabupaten/kota, dalam statement lainnya Gubernur membuat spekulasi bombastis dengan meyatakan bahwa kalau warga punya kendaraan tapi tidak mampu bayar pajak, maka akan digratiskan seumur hidup. Pernyataan ini seperti sebuah sindirian kepada rakyat, namun hakikatnya tidak memperhatikan kondisi rakyat.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Bincangperempuan.com, pernyataan Gubernur Bengkulu yang beredar tersebut merupakan bentuk dari disinformasi berjenis fabricated content alias hoax. Karena pernyataan di media sosial berbeda dengan fakta di lapangan.

RUJUKAN

Pesan Khusus Gubernur Helmi Hasan untuk Nitizen Bengkulu Terkait Opsen Pajak https://www.tiktok.com/@tribunbengkulu/video/7504521552860302608

https://regional.kompas.com/read/2025/05/16/154218078/warga-bengkulu-keluhkan-kenaikan-pajak-dari-pbb-hingga-kendaraan-naik.