Melalui unggahan di Instagram-nya, Anies menegaskan unggahan terkait formulir pendaftaran, QR code, sampai nomor rekening untuk pembentukan partai bukan dari dirinya.

"Saya ingin tegaskan itu bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apa pun juga. Saya paham antusiasme itu begitu besar tapi harap hati-hati," kata Anies, Sabtu (31/8/2024).

Anies menjelaskan, hingga Sabtu (31/8/2024) belum ada formulir atau edaran dari pihaknya.

"Harap kritis dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024 belum ada formulir apapun, belum ada edaran apa pun," ujar Anies. 

Sejauh ini, Anies Baswedan juga belum melakukan langkah apa pun dalam wacana pendirian partai politik. Wacana ini sempat muncul setelah Anies memberikan pernyataan terkait batalnya dia maju dalam Pilkada 2024.

Dikutip dari Kompas.id, sebelumnya Anies menyatakan terbuka kemungkinan mendirikan organisasi masyarakat atau partai politik untuk mengakomodasi visi dan misinya tentang perubahan. 

Anies pun mengapresiasi usulan nama "Partai Perubahan Indonesia" yang disampaikan warganet. 

Namun, hingga kini Anies belum memutuskan akan membentuk partai politik atau organisasi kemasyarakatan setelah ia gagal maju di Pilkada 2024. 

Anies Baswedan membantah bahwa formulir online pendaftaran  partai berasal dari dirinya.  

Anies menjelaskan, hingga Sabtu (31/8/2024) belum ada formulir atau edaran yang dikeluarkan oleh pihaknya. Sampai sekarang pun, Selasa (3/9/2024), belum ada rencana pendirian Partai Perubahan.

Selain itu, Anies belum memutuskan akan membentuk partai politik atau organisasi kemasyarakatan setelah ia gagal maju di Pilkada 2024.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek seberapa banyak campur tangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menggunakan Hive Moderation.

Hasilnya menunjukkan, sampel suara Anies dari video yang beredar memiliki probabilitas 79,8 persen dibuat dengan AI.

Berdasarkan kesamaan latar belakang, peci, kacamata, dan warna baju yang dikenakan, video yang beredar serupa dengan momen ketika Anies diwawancara usai menghadiri acara tabligh akbar Muharram 1446 hijriah di Masjid Istiqlal, pada 29 Juli 2024.

Wawancara tersebut dapat dilihat di kanal YouTube Kompas TV.

Dalam wawancara tersebut, Anies mengatakan masih menunggu pertemuan formal dengan PDI-P guna membahas Pilkada DKI Jakarta.

Anies telah bertandang ke DPP PDI-P pada 26 Agustus 2024.

Dilansir Kompas.com, Anies mengatakan tidak pernah ada pembicaraan atau tawaran dari DPP PDI-P agar dirinya bergabung menjadi kader banteng.

Ia membantah narasi yang menuding dirinya gagal diusung PDI-P karena tidak bersedia bergabung menjadi kader partai.

Video Anies mengatakan tidak diusung PDI-P karena banyak dosa merupakan konten manipulatif bernada satire.

Hive Moderation mengidentifikasi suara Anies 79,8 persen dibuat dengan kecerdasan buatan.

Meski bernada satire, konten itu perlu diluruskan karena disertai narasi yang tidak tepat dan berpotensi menyesatkan penontonnya.

Pencarian gambar terbalik di Google menemukan versi video yang lebih panjang di sebuah akun TikTok media lokal Sumatra, Sumsel 24detik pada 15 Agustus.

Video lengkapnya menunjukkan petugas sedang menggeledah dua rumah. Video itu dipublikasikan dengan keterangan yang menyebut bahwa kedua rumah itu dimiliki oleh "Bobby" seorang pemimpin perusahaan yang bernama PT Bobby Jaya Perkasa.

Dilaporkan bahwa satuan tugas gabungan yang terdiri dari anggota Polres Muara Enim dan Polda Sumatra Selatan menggeledah rumah itu untuk mencari barang bukti.

Tidak ada laporan dan berita yang menyebut bahwa pemilik rumah itu adalah Bobby Nasution, sang menantu Presiden Jokowi.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ada artikel dengan judul serupa ditemukan pada laman Detik.com. ANTARA menggunakan kata pencarian “Bank Indonesia telah mengajukan tuntutan ke Nadiem Makarim” dan menemukan artikel Okezone pada 2017 dengan judul “BUSINESS HITS: Bos Go-Jek Nadiem Makarim Harus Izin ke Gubernur BI”.

Artikel dalam laman tersebut menarasikan BI menyatakan rencana akuisisi yang dilakukan aplikasi penyedia jasa pembayaran, Go-Pay, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI.

Hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

"Pengambilalihan lembaga selain bank yang telah berizin sebagai penyelenggara sistem pembayaran, lembaga selain bank tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan tertulis," demikian pernyataan BI di Jakarta.

Namun, tidak ada narasi BI mengajukan tuntutan ke Nadiem Makarim.

Klaim: Artikel yang menarasikan karier Nadiem Makarim dalam bahaya

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024