• Cek Fakta: Prabowo Tawarkan Bantuan Lewat Aplikasi WhatsApp, Ini Faktanya

    Sumber:
    Tanggal publish: 16/05/2024

    Berita

    Jakarta: Beredar sebuah video di Facebook yang menarasikan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menawarkan bantuan kepada masyarakat dengan syarat calon penerima harus menghubungi nomor WhatsApp.  

    Dari video tersebut, bantuan yang ditawarkan Prabowo merupakan bantuan untuk biaya sekolah, pembangunan rumah, pembayaran utang, dan modal usaha.  

    Berikut narasi lengkapnya:

    “Yang lagi kesulitan sinih babak bantu harus jujur mau buwat apa. Pilih satu sesuai kebutuhan kalian ya,” tulis narasi video tersebut.

    Video yang diunggah diunggah akun Facebook Surya Genz tersebut juga menuliskan keterangan penyerta berupa nomor kontak untuk dihubungi jika ingin mendapat informasi lebih lanjut.

    Lantas, apakah informasi tersebut benar? Ini cek faktanya .

    Hasil Cek Fakta

    Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom.id , unggahan video yang dinarasikan Prabowo tawarkan bantuan itu tidaklah benar. Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak mengkofirmasi bahwa unggahan yang tersebar di media sosial tersebut adalah hoax karena nomor yang tertera pada unggahan tersebut bukan milik Prabowo.  

    Dahnil mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan cek dan ricek ketika menerima informasi di media sosial. Ia juga meminta masyarakat mewaspadai penipuan.

    Kesimpulan

    Video yang dinarasikan Prabowo menawarkan bantuan kepada masyarakat adalah hoaks, karena tidak memuat informasi yang benar. Konten ini masuk dalam kategori misleading content (konten menyesatkan).  

    Misleading dibuat secara sengaja dengan maksud menggiring opini sesuai kehendak pembuat informasi. Misleading content dibentuk dengan menampilkan informasi untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya.  

    Rujukan

    • Medcom.id
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Cek fakta, pemerintah akui dana Tapera digunakan untuk menutupi defisit APBN

    Sumber:
    Tanggal publish: 30/06/2024

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Peraturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah ada sejak 2020 kembali menjadi sorotan dan menuai kontroversi dalam beberapa waktu terakhir.

    Sebuah unggahan di Instagram menarasikan Pemerintah resmi mengakui bahwa dana Tapera digunakan untuk menutupi defisit APBN.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Pemerintah akhirnya Akui, DANA Tapera Akan ‘DIPINJAM’ Negara untuk Menutup Defisit APBN”

    Namun, benarkah pemerintah akui dana Tapera digunakan untuk menutupi deficit APBN?

    Hasil Cek Fakta

    Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Saiful Islam menyebutkan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak akan digunakan untuk belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Dana simpanan Tapera itu tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan tidak masuk ke dalam postur APBN,” kata Saiful, dilansir dari ANTARA.

    Dana Tapera berbasis pada akun individual (individual account) dalam bank kustodian per peserta, sehingga bisa diketahui riwayat dana dari masing-masing peserta.

    Saiful memastikan dana Tapera dikelola di instrumen investasi oleh manajer investasi profesional dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara reguler.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa dana yang terkumpul melalui program Tapera merupakan investasi agar masyarakat dapat tetap menikmati bunga KPR yang rendah, yakni 5 persen.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyampaikan bahwa nantinya peserta program Tapera dapat mengajukan KPR dengan bunga 5 persen, lebih rendah daripada bunga di pasaran yang mencapai 11 persen.

    Menurut dia, semakin banyak anggota program tersebut, maka semakin cepat pula dana abadi pembelian rumah itu akan terbentuk dan semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani.

    Herry menyatakan bahwa nantinya iuran yang terkumpul dari BP Tapera tersebut akan digabungkan dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari APBN.

    “Jadi hari ini memang terpisah, ada FLPP, ada BP Tapera. Nah ke depannya, bisa digabung, sehingga ini jadi blended gabungan dari keduanya. Nah dengan cara ini akan lebih banyak lagi yang bisa diperoleh, kira-kira begitu konsepnya gotong royong,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan

    • ANTARA News
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • [Cek Fakta] Jokowi dan Megawati Sudah Memilih Tokoh NU Ini untuk Dampingi Ganjar? Cek Faktanya

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/09/2023

    Berita

    Beredar sebuah video mengklaim bahwa Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri telah memilih sosok dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden (PIlpres) 2024. Video ini beredar di YouTube.  

    Kanal YouTube ini membagikan video tersebut pada 5 September 2023.Thumbnail video tersebut menunjukkan KH. Said Aqil Siroj berjabat tangan dengan seorang pria, sementara Ganjar berdiri di sampingnya. Thumbnail ini digunakan untuk memperkuat spekulasi bahwa Ganjar akan mendapatkan pasangan dari NU.  

    Berikut narasi judul pada video yang beredar:

    "TEKA TEKI CAPRES GANJAR TEMUI TITIK TERANG..SOSOK KUAT DI “NU” INI YANG DIPILIH JOKOWI & MEGA"

    Benarkah? Berikut cek faktanya.  

    Hasil Cek Fakta

    Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar bahwaJokowi dan Megawati telah memilih tokoh NU sebagai cawapres mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024 adalah salah. Faktanya, video tersebut hasil manipulasi alias sudah editan.  

    Melalui reverse image search , terungkap bahwa foto thumbnail tersebut sebenarnya berasal dari situs Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, dipublikasikan pada 19 Februari 2016 dengan judul "Rektor Unusra Dilantik di Jakarta".  

    Dalam foto aslinya, wajah yang berdiri di samping KH. Said Aqil Siroj bukanlah Ganjar, melainkan Ketua PBNU, Hanif Saha Ghofur. Wajahnya telah diganti dengan wajah Ganjar oleh pengunggah video.  

    Untuk konten video itu sendiri, narator hanya membahas reputasi positif Kiai Said Aqil Siradj, sesuai dengan artikel yang diunggah di sintesanews.com dengan judul “Kiai Said Aqil Siradj Bisa Berdampingan Dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024”.  

    Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana Jokowi dan Megawati memilih tokoh NU untuk mendampingi Ganjar, sebagaimana diklaim oleh judul dan thumbnail video.

    Baca: [Cek Fakta] Pidato Amburadul, Anies Baswedan Gantikan Pidato Joko Widodo di KTT ASEAN 2023? Begini Faktanya

    Kesimpulan

    Klaim pada video yang beredar bahwaJokowi dan Megawati telah memilih tokoh NU sebagai cawapres mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024 adalah salah. Faktanya, video tersebut hasil manipulasi alias sudah editan.  

    Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.  

    Rujukan

    • Medcom.id
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • [Cek Fakta] Pidato Amburadul, Anies Baswedan Gantikan Pidato Joko Widodo di KTT ASEAN 2023? Begini Faktanya

    Sumber:
    Tanggal publish: 16/09/2023

    Berita

    Beredar sebuah videomengklaim bahwa Anies Baswedan menggantikan Presiden Joko Widodo dalam memberikan pidato di KTT ASEAN 2023 . Video ini beredar di media sosial.  

    Kanal YouTube ini membagikan video tersebut pada 5 September 2023. Padathumbnail video menampilkan Anies Baswedan sedang berbicara di depan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan delegasi ASEAN.  

    Berikut narasi judul pada video:

    "Geger !! Pidato presiden amburadul, Anies gantikan pidato jkw di KTT Asean 2023 di Jakarta"

    Benarkah? Berikut cek faktanya.

    Hasil Cek Fakta

    Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar bahwa Anies Baswedan menggantikan Jokowi berpidato di KTT ASEAN 2023 adalah salah. Faktanya, video yang beredar hasil manipulasi.  

    Melalui reverse image ,foto yang digunakan dalam video beredar diambil dari situs resmi ASEAN 2023. Foto diambil saat Retno Marsudi memimpin pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) ke-32 di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023.  

    Selain itu, video tersebut juga menampilkan cuplikan pidato dari Presiden Joko Widodo. Namun, pidato ini ternyata bukan dari KTT ASEAN 2023, melainkan dari acara Ecosperity Week 2023 yang diselenggarakan oleh Temasek Foundation di Sands Expo & Convention Centre , Singapura.  

    Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi sempat membuat lelucon tentang siapa yang akan menang dalam pemilihan presiden Indonesia 2024, yang langsung disambut dengan tawa oleh para peserta.  

    Narasi dalam video tersebut juga tidak sesuai dengan klaim yang dibuat. Narator video tersebut sebenarnya hanya membaca ulang sebuah artikel dari Liputan6 yang berjudul "HEADLINE: KTT ke-43 ASEAN Digelar di Jakarta, Arti Penting bagi Indonesia?"  

    Artikel ini, yang diunggah pada 5 September 2023, membahas pentingnya KTT ASEAN bagi Indonesia dari perspektif Randy W. Nandyatama, seorang Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Menurut Randy, KTT ini sangat krusial untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan lebih luas lagi.  

    Sebagai informasi, KTT ASEAN 2023 telah sukses diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

    Baca: [Cek Fakta] Beredar Video AHY dan Demokrat Gerebek Rumah Anies Baswedan? Begini Faktanya

    Kesimpulan

    Klaim pada video yang beredar bahwa Anies Baswedan menggantikan Jokowi berpidato di KTT ASEAN 2023 adalah salah. Faktanya, video yang beredar hasil manipulasi.  

    Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.  

    Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.

    Rujukan

    • Medcom.id
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini