Beredar video di Youtube berdurasi 2 menit 13 detik yang menyebutkan Pangandaran hancur lebur akibat gempa dan membuat warga berhamburan. Gempa tersebut disebutkan terjadi pada 9 Juni 2024. Pada Video tersebut memperlihatkan situasi getaran dan kerusakan akibat gempa. Pada video tersebut juga terdapat narasi yang dibacakan narator.

Namun, setelah disimak terdapat ketidaksesuaian antara isi narasi yang dibacakan oleh narator dengan judul video. Setelah dilakukan pencarian di Google ternyata narator hanya membacakan ulang sebuah artikel berjudul “Gempa Terkini 4,2 M (Magnitudo) Guncang Wilayah Kabupaten Pangandaran”, yang dirilis tanggal 9 Juni 2024 oleh Katadata Media Network.

Artikel berita tersebut menyampaikan peristiwa Gempa magnitude (M) 4,2 melanda Kabupaten Pangandaran dengan pusat gempa berada di laut. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan dengan skala MMI pada wilayah Pangandaran dan Garut dengan skala II-III dan II-III. Skala MMI yang dirasakan adalah II yang artinya gempa tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat.

Pada isi narasi artikel tersebut tidak ditemukan narasi yang menyebutkan kondisi Pangandaran hancur lebur sebagaimana klaim pada judul video yang beredar. Sementara penjelasan yang disampaikan Pangandaran Saber Hoaks melalui Akun Resmi Instagramnya @pangandaransaberhoaks menyebutkan bahwa hasil pantauan langsung di lapangan, situasi dan kondisi Pangandaran masih kondusif.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pangandaran hancur lebur akibat gempa dan membuat warga berhamburan adalah tidak benar.

Pangandaran hancur lebur akibat gempa dan membuat warga berhamburan adalah tidak benar. Fakranya narator hanya membacakan ulang sebuah artikel berjudul “Gempa Terkini 4,2 M (Magnitudo) Guncang Wilayah Kabupaten Pangandaran”, yang dirilis tanggal 9 Juni 2024 oleh Katadata Media Network.

Ditemukan sebuah unggahan di Threads berisi konten mengenai dana kaget. Akun tersebut menuliskan keterangan ‘Aku sebar DANA Kaget nih! Yuk, sikat segera sebelum melayang’. Si pembuat konten juga mengimbau untuk mengklik tautan atau link yang disertakan pada unggahannya, yakni saldodanakaget.linkdana-id.biz.id, yang kemudian terlihat tulisan ‘Dana Kaget buatmu’.

Namun link tersebut tidak bisa memberikan uang, seperti yang diklaim pembuat konten yaitu dana kaget buatmu. Perusahaan layanan keuangan digital, DANA, justru menyatakan dana kaget adalah modus penipuan. Di situs resmi DANA Indonesia dijelaskan bahwa link Dana kaget adalah palsu. Tidak hanya itu, mereka juga menjelaskan perbedaan link yang benar-benar asli dikeluarkan perusahaan dengan yang palsu.

Perusahaan ini juga menyebutkan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DANA, di antaranya modus oknum yang mengatasnamakan DANA, modus sosmed DANA palsu, modus link DANA Kaget palsu, modus kartu fisik DANA palsu, dan modus link Palsu untuk memulihkan akun yang dibekukan.

Berdasarkan penemuan diatas dapat disimpulkan bahwa narasi terkait link DANA Kaget memberikan uang adalah salah. Perusahaan layanan keuangan digital DANA justru menyatakan, bahwa DANA kaget adalah modus penipuan.

Narasi terkait link DANA Kaget memberikan uang adalah salah. Perusahaan layanan keuangan digital DANA justru menyatakan, bahwa DANA kaget adalah modus penipuan.

Berdasarkan penelusuran, dalam video tersebut tidak ada narasi Prabowo gagal dilantik, namun mengkritik buku berjudul “Gibran The Next Presiden” yang dikabarkan akan diterbitkan.

Narator juga hanya membacakan artikel Geloranews berjudul “Gibran Seolah Melangkahi Prabowo Sebagai Presiden Terpilih” yang menarasikan Pegiat media sosial Jhon Sitorus merasa Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka seolah melangkahi Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya buku 'Gibran The Next Presiden' sudah muncul penampakannya di media sosial (medsos) bahkan direncanakan diluncurkan dalam waktu dekat, padahal Prabowo Subianto saja belum dilantik.

Sebagai informasi, pelantikan atau pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden 2024 dilakukan pada 20 Oktober 2024. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai Prabowo gagal dilantik.

Klaim: Prabowo gagal dilantik, Gibran jadi Presiden Indonesia

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Affiliate Sustainable Growth Lab, Think Policy, Alexander Michael Tjahjadi mengatakan bahwa pernyataan Ahok seputar pendapatan minimum Rp5 juta untuk tinggal di Jakarta sudah tepat. Hal ini mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta pada 2024 yang sebesar Rp5,06 juta. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan mengatur penetapan UMP berdasarkan faktor-faktor mulai dari pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga konsumsi rumah tangga di suatu provinsi.

Michael juga merujuk data peningkatan standar hidup di Jakarta sejak 2018 sampai 2022. “Meskipun kenaikannya tidak banyak karena pengaruh normal inflasi,” kata dia.

Hanya saja, pernyataan Ahok lainnya yang menyebutkan biaya hidup ideal sekitar Rp15 juta per bulan, perlu disoroti. Kisaran biaya sebesar itu sebenarnya menunjukkan standar hidup di atas rata-rata. Dilansir Kompas.id, kelompok kelas atas Indonesia memiliki pengeluaran sekitar Rp12,3 juta per bulan. Sementara pengeluaran kelas menengah berkisar Rp2,7 juta per bulan. 

“Angkanya (Rp15 juta per bulan yang disebutkan Ahok) dekat dengan pendapatan rata-rata kelompok kelas atas di Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, Michael menggarisbawahi bahwa biaya hidup yang layak perlu dihitung secara komprehensif, tidak bisa hanya memakai satu ukuran yang tunggal. Ukuran seperti “ideal”, “cukup”, ataupun “pas-pasan” juga perlu kita pertanyakan karena sangat bergantung pada latar belakang sosial-ekonomi seseorang yang melontarkannya.

“Diperlukan data yang lebih komprehensif untuk menilai pengeluaran dan pendapatan yang ada. Selain itu, indikator ideal juga masih dipertanyakan karena tergantung gaya hidup masing-masing orang,” tutur Michael.

Pernyataan Ahok soal penghasilan minimal warga yang hidup di DKI Jakarta Rp5 juta per bulan, adalah benar. Hal ini mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta pada 2024 yang sebesar Rp5,06 juta.

Namun, pernyataan Ahok lainnya yang menyebutkan biaya hidup ideal sekitar Rp15 juta per bulan, perlu disoroti. Kisaran biaya sebesar itu sebenarnya menunjukkan standar hidup di atas rata-rata.

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)