• Hoaks! Video Sri Mulyani jelaskan utang negara pada sidang MK

    Sumber:
    Tanggal publish: 13/04/2024

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video TikTok menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terkait utang negara pada sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berikut transkrip dalam video Sri Mulyani tersebut:

    “ngutang saya ngutang tapi sampai 8000 triliun mikir nggak anak cucu yang nanggung, 02 mana mikir kesitu. Bapak VT saya banyak loh yang mengungkap tentang utang negara, bahkan kalau saya live saya selalu bahas tentang utnag negara. Ya mungkin bapak yang tidak paham tentang utang negara, saya akan jelaskan sekali lagi ya mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan supaya bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah. Jadi begini pak, utang negara setiap negara ingin mengajukan utang kepada IMF atau world bank atau kepada negara-negara lain ya gitu. Maka harus disepakati oleh wakil-wakil bapak di DPR RI. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendirian, dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang yang mana pembayarannya cicilannya itu elebihi 60 persen dari penghasilan negara. Sejak bapak Jokowi menjadi presiden, utang kita tidak sampai 35 persen artinya jauh dari batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI yaitu 60 persen. Artinya kita masih diambang aman. Indonesia juga terkenal dengan negara yang utangnya sedikit dibanding dengan Jepang Amerika yang sampai 200 persen dari PDB nya. Tahun lalu bapak Jokowi sudah melunasi utang warisan sebanyak 7000 triliun,”

    Namun, benarkah video Sri Mulyani memaparkan utang negara di sidang MK?

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, video Menteri Keuangan Sri Mulyani disidang MK dapat dilihat dalam unggahan YouTube KompasTV berjudul “[FULL] Menkeu Sri Mulyani soal Tudingan 'Automatic Adjustment' Biayai Bansos: Saya Tegaskan, Tidak”. Dalam sidang tersebut, Sri Mulyani tidak memaparkan terkait utang negara, melainkan bansos.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024, yang digelar Mahkamah Konstitusi pada hari ini Jumat, 5 April 2024, menghadirkan bersama ketiga menteri lainnya, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    Keempat menteri tersebut tampil sebagai saksi menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menguntungkan Prabowo-Gibran, karena diberikan menjelang Pilpres. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memberikan sejumlah keterangan penting terkait asal alokasi dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden.

    Sri Mulyani memaparkan beberapa poin seperti sumber dana bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan bagian dari Perlinsos, perbandingan jumlah dana operasional presiden dari tahun ke tahun, membantah memblokir anggaran kementerian demi pembiayaan bansos dan menjamin proses APBN 2024 tidak terpengaruh oleh kontestasi Pemilu 2024.

    Dengan demikian, narasi video suara Sri Mulyani memaparkan utang negara disidang MK merupakan hoaks.

    Klaim: Video Sri Mulyani memaparkan utang negara pada sidang MK

    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan

    • ANTARA News
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Hoaks! BI gulirkan bantuan produktif Rp125 juta untuk UMKM

    Sumber:
    Tanggal publish: 12/04/2024

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah poster pemberitahuan adanya bantuan produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Indonesia (BI) tersebar di platform WhatsApp.

    Menurut keterangan yang tertera, bantuan BI akan disalurkan kepada 1,9 juta UMKM. Nantinya, jutaan pelaku usaha itu berhak mendapatkan dana produktif sebesar Rp125 juta.

    Dijelaskan pula salah satu ketentuan untuk mendapatkan bantuan tersebut, yakni mengisi data diri dan mencantumkan nomor rekening bank.

    "Siap-Siap! Bansos Produktif Cair bagi 1,9 juta UMKM.

    SELAMAT! ANDA TERPILIH

    Mendapatkan dana bantuan/bansos UMKM Sesuai Sayarat & Ketentuan Bank Indonesia (BI) Jakarta Pusat.

    DANA UMKM: Rp.125.000.000," demikian isi keterangan yang termuat dalam poster di WhatsApp tersebut.

    Lantas, benarkah BI gulirkan bantuan produktif untuk UMKM?

    Hasil Cek Fakta

    BI membantah isi poster dengan klaim bantuan produktif tersebut.

    Bank sentral RI, dalam unggahan resminya di Instagram, menjelaskan pihaknya bukanlah penyalur bansos produktif seperti yang tertera pada poster.

    "BI tidak bekerja sama dengan instansi atau organisasi lain untuk pemberian "Bantuan Sosial Produktif". Dapat dipastikan hal yang terdapat pada poster tidak terkait dengan BI," demikian isi keterangan yang diunggah BI pada 24 Maret 2024.

    Klaim: BI gulirkan bantuan produktif Rp125 juta untuk UMKM

    Rating: Hoaks

    View this post on Instagram

    A post shared by Bank Indonesia (@bank_indonesia)

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan

    • ANTARA News
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Hoaks! Foto kesepakatan pelunasan utang Indonesia terhadap Tiongkok

    Sumber:
    Tanggal publish: 12/04/2024

    Berita



    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di TikTok menampilkan foto Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

    Dalam unggahan tersebut, dinarasikan MoU tersebut berisi utang Indonesia terhadap Tiongkok sudah lunas.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Proses penanda tanganan bukti pelunasan hutang Indonesia ke china”

    Namun, benarkah foto tersebut merupakan bukti Foto kesepakatan pelunasan utang Indonesia terhadap Tiongkok?

    Hasil Cek Fakta

    Dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri diketahui foto tersebut merupakan saat Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, di Great Hall of the People, Beijing (17/08).

    Dalam pertemuan yang didahului dengan upacara penyambutan resmi tersebut, Presiden Jokowi mengangkat empat hal, dimulai dari kerja sama investasi hingga kerja sama antarmasyarakat. Selain menggelar pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama kedua negara.

    Pertama, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai upaya peningkatan kerja sama investasi terutama untuk baterai EV dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, dan pengembangan kerja sama Halal Center. Presiden juga mendorong tindak lanjut kerja sama pengembangan koridor ekonomi “Two Countries, Twin Parks”. Beliau menyampaikan harapan agar RRT dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

    Kedua, terkait perdagangan dan keuangan, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap perdagangan bilateral yang terus tumbuh dan seimbang.

    Ketiga, mengenai ketahanan energi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan akselerasi penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 60GW hingga tahun 2040 mendatang. Presiden Jokowi pun berharap dukungan RRT untuk mengmplementasikan kerja sama kelistrikan kolaborasi Indonesia–RRT, hal itu dikarenakan ketahanan energi merupakan bidang kerja sama yang dinilai dapat terus diperkuat antara kedua negara.

    Keempat, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan wisatawan kedua negara. Presiden Jokowi menyebut sejumlah langkah, mulai dari penambahan frekuensi penerbangan langsung Indonesia–RRT, hingga peningkatkan beasiswa dan pelatihan vokasi bagi mahasiswa Indonesia serta implementasi kerja sama desa melalui peningkatan kapasitas kepala desa Indonesia.

    Setelah pertemuan tersebut, kedua kepala negara menyaksikan proses penandatanganan 10  nota kesepahaman terkait kerjasama antar kedua negara. Nota yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

    1.     Protokol tentang Persyaratan Pemeriksaan, Karantina, dan Sanitasi Veteriner Terhadap Produk Perairan Liar yang Akan Diekspor dari Indonesia ke Tiongkok;

    2.     Protokol Persyaratan Karantina dan Kebersihan Hewan Akuatik yang Dapat Dimakan dari Indonesia ke Tiongkok;

    3.     MoU Kerja Sama Implementasi Inisiatif Pembangunan Global (Global Development Initiative/GDI);

    4.     MoU Dialog Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan;

    5.     MoU Kerja Sama Pembangunan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan;

    6.     MoU tentang Pertukaran Pengalaman untuk Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan;

    7.     MoU tentang Pembentukan Mekanisme Koordinasi Promosi Bersama Poros Maritim Global dan Belt and Road Initiative;

    8.     MoU Pendalaman Kerja Sama Bidang Kedokteran dan Kesehatan;

    9.     MoU Penguatan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi; dan

    10.  MoU Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran serta Kerja Sama dalam Pembangunan Berkelanjutan.

    Dengan demikian, klaim foto kesepakatan pelunasan utang Indonesia terhadap china merupakan keliru.

    Klaim: Foto kesepakatan pelunasan utang Indonesia terhadap Tiongkok

    Rating: Hoaks

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan

    • ANTARA News
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Cek fakta, Indonesia negara dengan rasio utang terkecil di dunia

    Sumber:
    Tanggal publish: 11/04/2024

    Berita



    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah komentar di media sosial TikTok menarasikan Indonesia memiliki rasio utang terkecil didunia. Dalam komentar tersebut dijabarkan yaitu sekitar 35 persen.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “sekarang Indonesia memiliki hutang terkecil didunia hanya 35%”

    Namun, benarkah Indonesia negara dengan rasio utang terkecil di dunia?

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, pada akhir November 2023, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini tercatat dalam laporan Kementerian Keuangan bertajuk APBN Kita edisi Desember 2023.

    Menurut laporan tersebut, pada akhir November 2023 mayoritas utang pemerintah berupa Surat Berharga Negara (SBN), dengan nilai Rp7.124,98 triliun (88,61 persen dari total utang). Kemudian utang yang berupa pinjaman nilainya Rp916,03 triliun (11,39 persen dari total utang). Kementerian Keuangan juga menyatakan, sekitar 71,9 persen dari total utang pemerintah berasal dari dalam negeri, sedangkan 28,1 persen dari luar negeri. Jika dilihat nominalnya, total utang pemerintah Indonesia kini menembus rekor tertinggi baru.

    Namun, jika dilihat dari rasionya terhadap PDB, posisi utang pemerintah justru turun dibanding 2021-2022 seperti terlihat pada grafik.

    Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menetapkan batas rasio utang terhadap PDB maksimal 60%. Dengan begitu, meski nominalnya meningkat, rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih dalam batas aman. Rasio utang Indonesia juga masih jauh dari ambang batas risiko versi Bank Dunia.

    Berikut 10 negara dengan utang paling sedikit di dunia

    1.     Brunei 1,8 persen dari PDB

    2.     Kepulauan Cayman 5,3 persen dari PDB

    3.     Afghanistan 7,8 persen dari PDB

    4.     Kuwait 8,7 persen dari PDB

    5.     Kongo 12,7 persen dari PDB

    6.     Eswatini 15,49 persen dari PDB

    7.     Burundi 17 persen dari PDB

    8.     Estonia 18,1persen dari PDB

    9.     Botswana 18,2 persen dari PDB

    10.  Azerbaijan 18,2 persen dari PDB

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan

    • ANTARA News
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini