Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas membantah narasi soal pemboikotan produk Aqua.

Menurut dia, MUI tidak pernah menyebutkan produk atau perusahaan yang dianggap berafiliasi dengan Israel.

"MUI hanya menyampaikan sikap dan pandangannya untuk memboikot produk-produk yang dibuat oleh Israel dan atau oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dan mendukung Israel," ujar Anwar, kepada Kompas.com, Sabtu (6/4/2024).

Ia menjelaskan, MUI tidak pernah membuat daftar produk yang dianggap pro-Israel. Kendati begitu, ia menyebutkan, mendukung perbuatan zalim seperti yang dilakukan Israel adalah haram.

"Oleh karena itu membeli produk dari orang dan atau perusahaan yang melakukan dan atau mendukung praktik kezaliman maka hukumnya adalah haram," kata Anwar.

Hal senada disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis. Ia menegaskan, MUI tak pernah menyebut merek maupun perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

"MUI tak pernah menyebut apalagi nge-list produk," ujar dia. 

Adapun MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.

Dalam fatwanya, MUI mengimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi Israel, mendukung penjajahan, dan zionisme.

Terkait seruan boikot produk Aqua, Corporate Communication Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, Danone tak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel.

Sebagai entitas swasta, kata Arif, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik di mana pun.

"Misi Danone adalah meningkatkan kesehatan melalui makanan dan minuman. Danone merupakan entitas bisnis yang tidak memiliki keterkaitan atau melibatkan diri dalam pandangan politik ataupun hal-hal di luar wilayah bisnis," kata Arif, seperti diberitakan Kompas.com, pada Senin (12/11/2023).

Kesimpulan

Narasi bahwa MUI menyerukan boikot produk air mineral Aqua adalah tidak benar.

MUI tidak pernah menyebutkan produk atau perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Selain itu, MUI tidak membuat daftar produk yang dianggap pro-Israel.

Kabar meninggalnya Amien Rais dibantah oleh putrinya, Tasniem Fauzia Rais. Menurut Tasniem, ada pihak yang sengaja menyebarkan kabar bohong soal kematian ayahnya.

"Ada yang bikin hoaks. Amien Rais sehat," kata Tasniem, seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (6/4/2024).

Tasniem menambahkan, Amien Rais masih aktif mengisi pengajian di berbagai masjid.

Ia membagikan video saat ayahnya mengisi pengajian di Masjid Kristal Khadija, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat (5/4/2024).

"Bapak sehat, Alhamdulillah masih mengisi pengajian. Ini (video di Masjid Kristal Khadija) acara kemarin," tuturnya.

Sementara itu, akun X (Twitter) Amien Rais @realAmienRais (terverifikasi) membagikan kegiatan mantan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) itu pada Sabtu (6/4/2024).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, kabar meninggalnya Amien Rais pada Jumat (5/4/2024) adalah hoaks.

Putri Amien Rais, Tasniem Fauzia Rais, membantah kabar kematian ayahnya. Ia mengatakan, Amien Rais dalam keadaan sehat dan masih aktif mengisi pengajian.

Kabar tentang pembukaan kantor polisi China di Ketapang, Kalbar, pernah viral pada 2018.

Konten yang beredar di Facebook memuat cuplikan talkshow "Apa Kabar Indonesia Malam" yang disiarkan TvOne.

Talkshow tersebut sempat diunggah di kanal YouTube TvOne, pada 13 Juli 2018. Namun, video tersebut saat ini telah dihapus dari YouTube.

Dalam talkshow tersebut, Kombes Pol Slamet Pribadi membantah soal kerja sama pembukaan kantor polisi China di Ketapang.

Sebelumnya, foto plakat kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho beredar di media sosial.

Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar (Pol) Sunario membantah adanya pembukaan kantor polisi China di Ketapang. Ia mengatakan, plakat itu adalah tanda perkenalan.

"Plakat yang viral di media sosial, hanya sebuah tanda perkenalan pertemuan antara polisi RRT (Tiongkok) dengan Polres Ketapang, dan tulisan kantor bersama adalah bahasa kantor itu menjadi tempat pertemuan bersama, dan tidak benar akan ada kantor polisi RRT di Ketapang," kata Sunario, seperti diberitakan Antara, 13 Juli 2018.

Ia mengatakan, memang benar ada kunjungan dari kepolisian Suzho ke PT BSM yang ada di Ketapang, dan mereka juga mengajak Polres Ketapang berkunjung ke perusahaan tersebut.

"Mereka meminta ada kerja sama dengan Polres Ketapang, dengan menunjukkan contoh plakat untuk kerja sama tersebut. Tetapi kami tolak karena kami tidak bisa mengeluarkan kesepakatan, melainkan itu sudah wewenang Mabes Polri," ujar Sunario.

Dilansir Kompas.com, Sunario dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kapolres Ketapang buntut dari masalah plakat kerja sama tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengatakan, apa yang dilakukan Kapolres Ketapang tersebut tidak sesuai mekanisme di Polri.

Kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain adalah kewenangan Mabes Polri.

"Soal viral foto pelat tersebut, Kapolres Ketapang akan dibebastugaskan dari jabatannya yang sekarang," kata Iqbal, pada 13 Juli 2018.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, konten yang mengeklaim China akan membuka kantor polisi di Ketapang, Kalbar, adalah hoaks.

Narasi tersebut adalah isu lama yang sempat viral pada 2018, tetapi terbukti tidak benar.

Isu itu bermula dari beredarnya foto plakat kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho.

Akan tetapi, plakat tersebut merupakan tanda perkenalan dari kepolisian Suzho saat melakukan kunjungan ke daerah Ketapang dan bertemu dengan Polres Ketapang.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut identik dengan konten di kanal YouTube Kompas TV ini.

Dalam video aslinya, Yusril mempertanyakan langkah dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang meminta mendiskualifikasi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Yusril yakin kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sulit menang dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.

Hal itu disampaikan Yusril saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa TKN Prabowo-Gibran di Jakarta pada Senin (25/3/2024)

Dalam video Yusril mengatakan demikian:

Dari apa yang berkembang dari permohonan yang kami baca sekarang ini, walaupun itu bukan merupakan suatu salinan resmi dari permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, kami dapat menyimak bahwa salah satu pemohon menghendaki supaya Pak Prabowo dan Pak Gibran didiskualifikasi.

Dan kemudian dilakukan pemilihan ulang presiden hanya diikuti oleh dua pasangan yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Pak Anies,Pak Muhaimin. Sementara Pak Prabowo dan Pak Gibrannya tidak boleh ikut.

Yang kedua menghendaki supaya Pak Gibrannya yang didiskualifikasi tapi Pak Prabowonya dipersilakan mencari pasangan baru, kemudian diadakan pilpres ulang tiga pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini.

Adapun perkara sengketa hasil pilpres akan diputuskan pada 22 April 2024. Dalam sidang itu MK akan menyatakan sah atau tidaknya kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Narasi bahwa Yusril menyebut pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi adalah tidak benar atau hoaks.

Dalam video aslinya, Yusril justru mempertanyakan langkah kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran.

Yusril yakin kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sulit menang dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2024.