Tempo mencermati keterangan yang disertakan dalam unggahan di YouTube yang menjadi sumber video tersebut. Dalam keterangannya, dikatakan bahwa sesungguhnya video tersebut bersifat imajiner, alias tidak nyata.

Berikut bagian awal keterangan yang disertakan dalam unggahan di YouTube:

Dengan senang hati mempersembahkan perjalanan imajinatif terbaru kami, kali ini membayangkan dunia di mana versi beta ChatGPT 1.0 diluncurkan pada tahun 2006! Bayangkan saja kemungkinan jika ChatGPT sudah ada pada saat itu – hal ini akan sangat transformatif. Dan untuk menambahkan sentuhan lucu, kami memberikan ChatGPT kemampuan untuk memprediksi masa depan.

Dalam halaman profil saluran bernama Faded Vault tersebut, dijelaskan video-video yang dibuat dan diunggah di sana, merupakan hasil ilusi visual alias bukan kenyataan. Karya-karya mereka bertema klasik agar penonton bisa bernostalgia dan terhibur.

Berikut bagian awal keterangan profil saluran YouTube tersebut:

Selamat datang di Faded Vault, tempat kami menghidupkan gema masa lalu melalui seni ilusi visual. Saluran kami adalah tempat perlindungan bagi mereka yang ingin menghidupkan kembali pesona masa lalu. Menggunakan camcorder Sony asli dari tahun 90an, setiap frame menangkap getaran otentik, merangkai permadani yang melampaui waktu.

Dilansir NPR, OpenAI merupakan laboratorium penelitian non komersial yang dibangun Sam Altman, Elon Musk, dan beberapa orang lainnya, pada tahun 2015. Tidak seperti perusahaan raksasa teknologi, mereka lebih mengutamakan prinsip-prinsip yang dijunjung daripada keuntungan.

Musk kemudian keluar dari dewan direksi tahun 2018, setelah mengatakan sumbangan darinya untuk laboratorium penelitian itu mencapai 50 juta USD. Di sisi lain, OpenAI merasa membutuhkan lebih banyak biaya dan perangkat komputer dengan spesifikasi lebih tinggi.

Kemudian mereka membentuk cabang nirlaba yang secara umum disebut capped profit. Bagian ini bertugas mengatur pendanaan dari investor dan membatasi keuntungan investor agar sebagian penghasilan kembali ke perusahaan. 

Terjadi perdebatan di internal perusahaan, antara pihak yang ingin OpenAI tetap menahan diri dari komersialisasi dan lebih menekankan melayani kemanusiaan, dengan pihak lain yang menginginkan pelepasan produk ke pasar untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 

Altman yang saat itu berusia 38 tahun mengambil jalan tengah membuat sebuah aplikasi yang awalnya pemakaiannya dibatasi pada grup kecil, dan terus diperluas sambil disempurnakan sebelum diluncurkan ke publik.

Aplikasi tersebut adalah ChatGPT yang diluncurkan tahun 2022. Aplikasi bisa berinteraksi dengan pengguna melalui teks, yang telah dilatih memberikan respons yang tepat berdasarkan berbagai pengetahuan yang tersimpan di database.

Aplikasi bisa digunakan masyarakat secara daring, gratis, dan tanpa batasan waktu maupun kuota. Juga disediakan versi berbayar secara berlangganan yang memberikan layanan lebih, misalnya fitur Advanced Data Analysis.

Tempo mencoba bertanya pada ChatGPT, apakah dia bisa memprediksi kejadian tahun depan? ChatGPT menjawab dia tidak bisa memprediksi masa depan secara pasti, namun bisa memberikan wawasan berdasarkan tren data.

Berikut jawaban ChatGPT selengkapnya:

Sebagai sebuah aplikasi AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan dengan pasti. Meskipun saya dapat memberikan wawasan berdasarkan pola, tren, dan data yang ada, masa depan pada dasarnya tidak pasti dan dipengaruhi oleh banyak variabel. Penting untuk melakukan pendekatan terhadap prediksi dengan hati-hati dan mengandalkan analisis serta perkiraan para ahli saat merencanakan masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik tentang tren atau potensi hasil, jangan ragu untuk bertanya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan data yang ada hingga pembaruan terakhir saya pada Januari 2022.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan ChatGPT 1.0 telah ada tahun 2006 dan bisa memprediksi adanya pandemi Covid pada 2022, adalah klaim keliru.

Video yang beredar sesungguhnya telah diberi keterangan sebagai film fiksi yang menggambarkan kehidupan tahun 2006 dengan tampilan klasik, dengan tujuan hiburan. Sementara, OpenAI awalnya merupakan laboratorium penelitian yang dibuat tahun 2015, dan kemudian meluncurkan ChatGPT tahun 2022.

Podcast yang menghadirkan Dharma Pongrekeun selengkapnya ditayangkan di podcast Cerita Untungs edisi 14 Februari 2024, berjudul Berani Bongkar!! Misi Dari Who Untuk Indonesia Part 3. 

Pandemic treaty adalah istilah untuk menyebut tentang perjanjian untuk mengatasi masalah-masalah dalam penanganan pandemi seperti ketimpangan akses pada kebutuhan pandemi serta minimnya inisiatif kerja sama antar negara. Perjanjian atau instrumen tersebut diinisiasi pada World Health Assembly (WHA) November 2021 lalu yang disepakati oleh negara-negara anggota WHO. Instrumen tersebut akan disusun melalui perundingan formal melalui Intergovernmental Negotiating Body (INB) dan diharapkan dapat selesai dan diadopsi pada tahun 2024.

Siradj Okta (2021) dalam artikelnya di The Conversation berjudul “Indonesia dan Thailand perlu yakinkan negara ASEAN lain dukung perjanjian pandemi global”, mengatakan dampak pandemi Covid-19 yang meluas, tidak terbatas pada negara tertentu saja, dunia membutuhkan solidaritas global, strategi global, dan juga kehadiran suatu otoritas agar perjanjian pandemi internasional dapat dipatuhi setiap anggota.

Pengalaman dari pandemi Covid-19, setiap negara merespons pandemi ini dengan cara yang berbeda-beda, sesuai kapasitas, pengetahuan, dana, dan kemauan politik pemimpinnya, walau ada panduan umum dari Organisasi Kesehatan Dunia.

Tujuan awal dari Pandemic Treaty tersebut ini adalah membahas masalah bagaimana memastikan bahwa negara-negara berpenghasilan tinggi dan perusahaan swasta berperilaku adil, tidak menimbun jutaan dosis vaksin berlebih atau menolak untuk berbagi pengetahuan dan produk yang dapat menyelamatkan jiwa, dan bahwa terdapat mekanisme untuk melakukan hal tersebut. 

Masalah lainnya adalah memastikan bahwa negara-negara bekerja sama dan bukan saling bertentangan. Isu-isu ini masih menjadi permasalahan utama dalam perundingan saat ini: akses dan pembagian manfaat (siapa mendapat apa, berapa banyak, dan kapan) serta tata kelola dan akuntabilitas (sejauh mana suatu negara diharuskan melakukan sesuatu).

Namun kritik terhadap draft terakhir, menunjukkan tujuan dari perjanjian tersebut belum sepenuhnya terlihat, bahkan jauh dari kata adil. Editorial dari jurnal The Lancet berjudul “ The Pandemic Treaty: shameful and unjust ”, menyoroti Pasal 12 yang menetapkan bahwa WHO hanya memiliki akses terhadap 20% produk terkait pandemi untuk didistribusikan berdasarkan risiko dan kebutuhan kesehatan masyarakat. 

Sementara 80% lainnya—baik vaksin, pengobatan, atau diagnostik—akan menjadi korban pergolakan internasional seperti yang terjadi pada COVID-19, yang menyebabkan teknologi kesehatan penting, dijual kepada penawar tertinggi. Sebagian besar masyarakat dunia tinggal di negara-negara yang mungkin tidak mampu membeli produk-produk ini, namun tampaknya hanya 20% saja yang bersedia disetujui oleh negara-negara berpendapatan tinggi.

Sorotan lainnya adalah terkait peran pemantauan independen terhadap apakah negara-negara mematuhi komitmen mereka, sangat penting untuk efektivitas perjanjian ini. Namun semua indikasi menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dan akuntabilitas perjanjian tersebut semakin dirusak. Hanya ada sedikit kewajiban yang jelas untuk mencegah wabah penyakit zoonosis, menerapkan prinsip-prinsip One Health, memperkuat sistem kesehatan, atau melawan disinformasi.  

Indonesia sendiri, seperti dikutip dari laman resmi Kemenlu RI, menyatakan dukungan atas Pandemic Treaty yang dinilai dapat memperkuat kerja sama dalam mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan. Selain itu Pandemic Treaty juga dimaksudkan sebagai upaya kolektif untuk memastikan akses yang adil ke penyelesaian masalah kesehatan dan teknologi untuk negara berkembang.

Dilansir Indonesia for Global Justice, terdapat beberapa pembahasan yang perlu menjadi perhatian masyarakat sipil:

1. Akses ke teknologi: Produksi dan Distribusi Berkelanjutan dan transfer teknologi. Ketimpangan akses pada produk-produk pandemi harus diatasi dengan peningkatan produksi yang didistribusikan secara lebih adil. Mendorong mekanisme multilateral yang inovatif dan insentif transfer teknologi. Diatur juga di luar masa pandemi, pihak-pihak harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Serta pada masa pandemi untuk mempercepat atau meningkatkan produksi dengan fleksibilitas TRIPS, mengesampingkan paten, dan penelitian dengan pendanaan publik agar dapat digunakan oleh publik.

2. Peningkatan kapasitas Research and Development. Peningkatan kapasitas R&D difokuskan pada sharing of knowledge atau pertukaran pengetahuan yang lebih luas. Terutama ketika R&D disokong oleh pendanaan publik, maka hasil penelitian harus didiseminasikan secara luas serta persyaratan penetapan harga, pembagian data dan transfer teknologi, hingga publikasi kontrak.

3. Pathogen Access and Benefit-Sharing. Mekanisme pembagian data dan informasi patogen harus disertai dengan mekanisme akses dan pembagian manfaat yang memadai. Sehingga dapat mendorong kesetaraan akses pada produk yang dibutuhkan dan dihasilkan dari mekanisme pembagian informasi dan data patogen.

4. Strengthening and Sustaining a Skilled and Competent Health Workers. Diperlukannya pengakuan terhadap peran penting pekerja kesehatan dengan peralatan alat pelindung diri yang memadai. Tenaga kesehatan harus dilindungi dengan jaminan pekerjaan dan kondisi kerja yang layak terutama bagi tenaga kesehatan migran dari negara berkembang.

5. Global Supply and Logistics Network

6. Pembiayaan. Mekanisme pembiayaan didorong melalui Global Public Investment.

Hasil verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Pandemic Treaty berbahaya bagi rakyat adalah Belum Ada Bukti.

WHO telah menetapkan batas waktu pada Mei 2024 untuk negosiasi Perjanjian Pandemi atau Pandemic Treaty. Perjanjian tersebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama dalam mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan. Meski begitu masih banyak kritik atas substansi terkait akses terhadap kebutuhan selama pandemi dan tanggung negara untuk mencegah pandemi berulang. Karena perjanjian ini belum dilaksanakan, belum ada bukti yang bisa dirujuk bahwa Pandemic Treaty membahayakan keselamatan rakyat Indonesia.

Tempo memverifikasi narasi itu dengan mencari sumber video, menggunakan mesin pencari Google. Ditemukan sejumlah informasi terverifikasi mengenai video yang beredar tersebut.

Berikut hasil penelusurannya:

Verifikasi Video



Video yang beredar memperlihatkan Hakim MK Suhartoyo di ruang sidang serta teks berisi sejumlah poin. Video Suhartoyo dalam konten tersebut sama dengan siaran langsung saluran YouTube Mahkamah Konstitusi RI, tertanggal 27 Maret 2024.

Sesungguhnya Suhartoyo dalam video itu tidak sedang membacakan putusan hakim. Video itu memperlihatkan tahap Penyampaian Permohonan Pemohon dari rangkaian proses sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, bukan sidang pembacaan putusan.



Sementara teks dan suara dalam video yang beredar, sama dengan unggahan saluran YouTube Metro TV, tertanggal 27 Maret 2024. Video itu memperlihatkan pembacaan tuntutan oleh Bambang Widjojanto terkait sengketa Pilpres 2024 di MK.

Bambang adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjadi bagian dari tim hukum pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa Pilpres 2024.

Sembilan poin tuntutan yang dibacakan dalam video yang beredar itu sama dengan sembilan tuntutan tim hukum kubu Anies-Muhaimin dalam sengketa Pilpres 2024 di MK, yang diberitakan CNBC Indonesia.

Sehingga bisa disimpulkan, suara dalam video yang beredar bukan dari Suhartoyo yang membacakan putusan, melainkan suara Bambang yang sedang membacakan sembilan poin tuntutan kubu Anies-Muhaimin.

Jadwal Persidangan MK

Tahapan proses sengketa Pilpres 2024 di MK dimulai dengan pengajuan permohonan dari pemohon yang bisa dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 Maret 2024. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan pendahuluan pada 27 Maret 2024.

Persidangan pertama atas kasus sengketa Pilpres 2024 dilaksanakan 28 Maret 2024, lalu persidangan kedua pada tanggal 1 sampai 18 April 2024. Pengucapan putusan akan dilaksanakan tanggal 22 April 2024. Artinya, saat ini proses di MK belum sampai pada tahap pembacaan putusan hakim.

Yang menjadi hakim dalam proses persidangan ini adalah Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta enam hakim konstitusi, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Verifikasi Tempo menyimpulkan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan hakim MK atas sengketa Pilpres 2024, adalah klaim keliru.

Video yang beredar sesungguhnya gabungan dari bagian-bagian video pembacaan tuntutan dalam sengketa Pilpres 2024 di MK. Video telah direkayasa sehingga seakan-akan memperlihatkan pembacaan putusan hakim, padahal bukan.

Klaim 1: Benarkah Donald Trump berpidato soal klaim lockdown Covid-19 bertujuan untuk mencuranginya di Pemilu 2024?

Fakta: Donald Trump memang benar menyatakan hal itu, sesuai video yang diunggah oleh akun Twitter @TeamTrump pada 31 Agustus 2023. Akun Twitter itu dikelola tim kampanye Trump sebagai calon presiden dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2024.



Dikutip dari NewsWeek, konteks pernyataan Trump itu, dia mencela berita bahwa beberapa institusi di Amerika Serikat yang menerapkan kembali mandat penggunaan masker karena meningkatnya varian virus corona baru, dan menghubungkan dugaan “ketakutan” dengan klaim pribadinya bahwa pemilu 2024 akan menjadi sasaran kecurangan.

Pada tanggal 19 Agustus, terdapat lebih dari 15.000 pasien rawat inap yang tercatat di Amerika Serikat karena infeksi COVID-19, menurut data dari CDC. Jumlah itu meningkat hampir 19 persen dari minggu sebelumnya.  

Beberapa institusi swasta, operator rumah sakit, dan perguruan tinggi di AS telah menerapkan kembali persyaratan bagi staf atau pengunjung untuk memakai masker saat berada di lokasi mereka untuk membatasi penyebaran varian virus corona baru—EG.5 dan BA.2.86—yang baru-baru ini muncul.

Klaim 2: Benarkah lockdown selama pandemi Covid-19 untuk mencurangi pemilu 2020 di AS?

Fakta: Klaim itu dilontarkan Donald Trump selama Pemilu 2020. Namun, dikutip dari Cek Fakta Reuters bahwa klaim tersebut tidak pernah disertai bukti adanya kecurangan dalam surat suara.

Saat itu, narasi yang beredar bahwa Partai Demokrat memenangkan Pemilu AS dengan mencurangi surat suara di tengah pandemi Covid-19. Riset Onyeaka et., al.,  (2021) berjudul “COVID-19 pandemic: A review of the global lockdown and its far-reaching effects” mengungkapkan, penguncian secara global atau lockdown, disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah virus corona-2 (SARS-CoV-2). Hal ini juga dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Lockdown bertujuan untuk membendung penyebaran virus dan meratakan kurva pandemi, meski kemudian memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan.

Lockdown yang ditujukan untuk menghentikan penyebaran virus, juga terjadi di banyak negara lainnya, bukan hanya di Amerika Serikat. Maka, ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu AS.

Ungkapan-ungkapan Kontroversial

Semasa menjabat, Trump beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, termasuk tentang pandemi Covid-19. Salah satunya pernyataannya tentang Partai Demokrat Amerika Serikat mempolitisir pandemi untuk memojokkan dirinya.

Hal itu menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi di tahun 2020. Kalimatnya dianggap menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah hoax yang dibuat politikus Partai Demokrat. Padahal maksud sebenarnya menyatakan Partai Demokrat memojokkan dirinya menggunakan isu pandemi, sebagaimana diberitakan Politifact.com.

Disebutkan juga bahwa Factcheck.org, The Washington Post, Snopes, dan AP, menyimpulkan sesungguhnya konteks kalimat Trump saat itu tidak menyatakan bahwa pandemi atau virus Covid-19 tipuan belaka.

Trump juga pernah mempublikasikan cuitan kontroversial yang menyinggung tes Covid-19, berita palsu, dan media konspirasi, jelang Pemilu Amerika Serikat 2020. Tweet itu ia keluarkan saat kasus baru Covid-19 jumlahnya naik hingga memecahkan rekor baru, sebagaimana diberitakan CNBC.

Trump dinilai meremehkan pandemi Covid-19. Hal itu tampak dari dia membandingkan virus Covid-19 dengan flu biasa, menyampaikan jumlah korban lebih sedikit dari data sesungguhnya, dan mengusulkan anggaran pengendalian Covid-19 yang sangat sedikit dibanding ekspektasi kongres, sebagaimana dilaporkan NBC News.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan video yang beredar memperlihatkan Trump mengatakan ada kelompok orang yang berencana menciptakan pandemi lagi pada tahun 2024, adalah klaim yang menyesatkan.

Sesungguhnya Trump mengatakan bahwa kelompok sayap kiri di negaranya, pada Agustus 2023 itu, merencanakan memberlakukan lockdown karena meningkatnya sub varian baru Covid-19. Ia khawatir hal itu merugikannya sebagai capres dalam Pemilu AS 2024.