Kementerian Agama (Kemenag), dilansir dari ANTARA, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan kas masjid. Informasi yang beredar tersebut merupakan hoaks.

Kemenag juga menjelaskan bahwa pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid, seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir. Pengelolaan tersebut dilakukan secara mandiri berdasarkan kepercayaan jamaah dan tidak diambil alih oleh pemerintah.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kas masjid akan dikelola pemerintah adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Klaim: Menag umumkan kas masjid dikelola pemerintah

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Selat Malaka.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan unggahan YouTube Kompas.com berjudul “AS Dekati Selat Malaka, "Dilema" China di Teritorial Indonesia?” yang diunggah pada (20/4/2026).

Dalam unggahan tersebut membahas tentang pelayaran kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka pada 18 April 2026.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam konteks aslinya, pelayaran tersebut merupakan bagian dari hak lintas transit (transit passage) yang diatur dalam hukum internasional dan dinyatakan legal. Kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan upaya pengambilalihan wilayah.

Selain itu, dilansir dari ANTARA, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang dapat dilalui kapal asing sesuai ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang telah diratifikasi Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa keberadaan kapal asing di jalur tersebut merupakan bagian dari kebebasan navigasi, bukan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Amerika Serikat akan mengambil alih Selat Malaka dari Indonesia adalah informasi yang tidak berdasar.

Rating: Amerika Serikat bakal ambil alih Selat Malaka

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah atau media kredibel yang menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penghapusan program MBG untuk dialihkan menjadi bantuan sosial ke negara lain.

Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan narasi yang beredar.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Faktanya, program MBG justru terus dijalankan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Program ini juga dinilai memberikan dampak positif, seperti membuka lapangan kerja dan melibatkan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok pangan.

Dengan demikian, klaim yang menyebut Purbaya mengusulkan penghapusan program MBG dan mengalihkannya menjadi bantuan sosial untuk Iran, Palestina, dan Israel merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Rating: Purbaya usul MBG diubah jadi bantuan untuk Iran, Palestina, dan Israel

Klaim: Hoaks

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan data maupun pernyataan resmi dari CIA, pemerintah, atau media kredibel yang menyebut Indonesia berada di peringkat kelima dunia dalam jumlah populasi LGBT.

Selain itu, CIA tidak memiliki publikasi resmi yang merilis peringkat jumlah populasi LGBT per negara secara global.

Sebagai perbandingan, data dari World Population Review tahun 2026 menunjukkan negara dengan persentase populasi LGBTQ+ tertinggi antara lain Brasil (14%), Kanada (12%), Swedia (12%), Amerika Serikat (11%), Jerman (11%), dan Spanyol (10%). Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Perlu dicatat, data terkait populasi LGBT di berbagai negara juga sulit diukur secara akurat karena tidak semua individu terbuka mengenai identitasnya, terutama di negara dengan tekanan sosial tertentu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dengan demikian, klaim yang menyebut Indonesia berada di peringkat kelima dunia dalam jumlah populasi LGBT adalah informasi yang tidak benar.

Rating: Indonesia peringkat 5 populasi LGBT terbanyak di dunia

Klaim: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.