Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo meminta maaf dan akan mengembalikan uang 17 triliun ke kas negara.

Sebagai informasi, Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah inisiatif Donald Trump pada Januari 2026 untuk mengawasi perdamaian dan rekonstruksi Gaza, Palestina. Pertemuan perdana diadakan di Washington pada 19 Februari 2026, dihadiri 27 negara, termasuk Indonesia. Lembaga ini bertujuan mengkonsolidasikan komitmen negara anggota melalui potensi dana dan operasional.

Adapun syarat utama bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump adalah mendapatkan undangan langsung dari pihak AS, dengan masa keanggotaan standar selama 3 tahun. Untuk status anggota tetap, terdapat usulan kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar, meskipun iuran ini tidak bersifat wajib bagi seluruh anggota, atau setara dengan Rp17 triliun.

Lebih lanjut, Tirto menelusuri kebenaran klaim dengan mengetikkan kata kunci “Prabowo minta maaf ikut perjanjian perdamaian dengan Amerika dan akan kembalikan 17 triliun” di mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo meminta maaf dan akan mengembalikan uang.

Tirto dalam artikel “Prabowo Bahas Posisi RI di BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran” menuliskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam, membahas posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza setelah serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Dalam acara itu, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin juga turut hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo.

"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply oil, minyak dan gas," begitu keterangan Hassan, yang merupakan menteri luar negeri era pemerintahan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Melansir YouTube Tribunnews, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan bahwa iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bisa dicicil. Iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara sekira Rp17 triliun itu bisa diangsur sejak tahun pertama dibentuk. Pernyataan itu disampaikan Sugiono di Kompleks Istana Jakarta pada Rabu (4/2/2026). Sugiono mengatakan keputusan itu dibuat berdasarkan piagam Board of Peace dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk membayar iuran tersebut.

Dalam Tirto, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis memberikan pandangan berbeda terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) ketika menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) sore.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan bahwa Indonesia harus mengupayakan perdamaian dengan instrumen apa pun yang tersedia, termasuk Board of Peace.

"Ya, kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu. Apa pun yang sudah ada di tangan ini mari kita gunakan," begitu keterangan Gus Yahya kepada awak media di Istana.

Berbeda sikap, Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, tetap mendesak agar Indonesia keluar dari BoP karena organisasi itu dinilai tidak efektif.

"Saya kira soal BoP juga sama, kita minta ini tidak efektif ya keluar saja. Kemudian bagaimana bisa berperan Indonesia itu untuk masing-masing menghargai terhadap kedaulatannya masing-masing," begitu Cholil kepada awak media di Istana.

Namun, sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan berita dari media kredibel yang membenarkan klaim Prabowo meminta maaf karena bergabung di Board of Peace dan akan mengembalikan Rp17 triliun ke kas negara.

Baca juga:Beda Pendapat PBNU Minta Manfaatkan BoP, MUI Desak RI Mundur

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa Prabowo minta maaf ikut perjanjian perdamaian dengan Amerika dan akan kembalikan uang Rp17 triliun ke kas negara adalah bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Kompleks Istana Jakarta pada Rabu (4/2/2026), mengatakan bahwa iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sebesar 1 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp17 triliun itu bisa diangsur sejak tahun pertama dibentuk. Menlu menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk membayar iuran tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan nomor WhatsApp yang disertakan pada bio akun yaitu 081232323049, akun tersebut juga memberikan keterangan sebagai Official Digital Marketing Dealer Raffi Ahmad. Nomor Whatsapp yang dicantumkan pada video berbeda dengan nomor pada bio akun, foto profil akun tersebut juga menggunakan foto Rans dan memiliki 1467 pengikut.

Adapun akun Instagram resmi milik Toko Mama Gigi bernama “@tokomamagigi” dengan 558 ribu pengikut dan memiliki centang biru, sedangkan akun Instagram resmi Rans bernama “@rans.entertainment” dengan 4,4 juta pengikut dan memiliki centang biru. Selain itu juga ada akun “@raffinagita1717” dengan 76,9 juta pengikut. Dari situ diketahui bahwa akun yang menyebarkan video adalah tidak resmi dan bukan akun milik Toko Mama Gigi ataupun Nagita Slavina.

Kemudian, Tirto menonton secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada sinkronisasi gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Gibran yang tampak tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi (AI).

Untuk memastikannya, kami menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas 87,8 persen sebagai video deepfake hasil manipulasi AI.

Kami lantas melakukan penelusuran melalui mesin pencarian Google dengan kata kunci “Gibran Umumkan Promo Motor Murah Toko Mama Gigi”. Dari situ kami tidak menemukan adanya program resmi yang diinisiasi oleh Nagita Slavina terkait promo motor murah tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lewat laman resminya juga merilis perihal unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempromosikan program motor murah seharga Rp600 ribu. Unggahan tersebut juga menyertakan nomor WhatsApp untuk memperoleh program motor murah. Menurut laman Komdigi, video tersebut merupakan manipulasi dengan menggunakan audio hasil artificial intelligence (AI).

Modus ini termasuk dalam penipuan online berbasis manipulasi konten yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menjaring korban. Hasil penelusuran pada akun resmi Toko Mama Gigi juga tidak ditemukan adanya pengumuman atau program promo motor murah tersebut.

Baca juga:Wapres Gibran: Saya Mendukung Pandji Pragiwaksono Terus Berkarya

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Gibran menawarkan program "Promo Motor Murah Toko Mama Gigi" seharga Rp600 ribu yang mengatasnamakan Nagita Slavina dengan menghubungi nomor WhatsApp adalah tidak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori Altered Video atau video yang telah dimanipulasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, dalam media sosial resmi, Toko Mama Gigi atau Nagita Slavina tidak pernah membuat pengumuman promo murah motor Rp600 ribu seperti yang diklaim dalam video tersebut.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Faktanya, video yang beredar berasal dari peristiwa kebakaran di Pelabuhan Al-Hudaydah, Yaman pada 2024. Unggahan video berisi klaim “serangan Iran di pangkalan udara Riyadh Arab Saudi” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Faktanya, video tersebut merupakan dokumentasi meledaknya gudang amunisi militer di Balakliya, Ukraina timur pada 2017. Unggahan berisi klaim dokumentasi “pembangkit listrik tenaga nuklir Israel hancur akibat serangan Iran” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).