Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video pertemuan Surya Paloh, Puan Maharani, serta petinggi parpol identik dengan video di kanal YouTube Berita Satu ini.

Puan menemui Surya Paloh di gedung Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada 22 Agustus 2022.

Seperti diberitakan Kompas.com, Surya Paloh mengatakan, dalam pertemuan itu Nasdem dan PDI-P sepakat menginginkan Pemilu 2024 berjalan lancar.

Paloh juga menuturkan, sebagai partai nasionalis, Nasdem dan PDI-P menyadari bahwa perjalanan bangsa ditentukan oleh sejauh mana kekuatan nasionalisme.

Puan menambahkan, pertemuan dengan Surya Paloh tidak akan berhenti begitu saja. Kata dia, kedua partai membuka komunikasi dan sinergi menuju Pemilu 2024.

Di sisi lain, Puan menuturkan, kunjungannya ke Nasdem Tower sebagai silaturahmi kepada Surya Paloh yang telah dianggapnya sebagai om.

Video pertemuan Surya Paloh dan Puan bukan terjadi setelah Pemilu 2024, melainkan pada 22 Agustus 2022.

Adapun pada Pilpres 2024, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sedangkan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan.

Beredar sebuah video dengan klaim demo untuk Cawapres 02 agar didiskualifikasi.

Namun setelah dilakukan penelusuran, video tersebut adalah tidak benar.

Ditemukan video serupa yang diunggah di KOMPASTV pada 24 September 2019 berjudul “TERKINI – Memanas, Polisi Lepaskan Water Canon ke Demonstran di Depan Gedung DPR RI”. Diketahui bahwa aksi demo yang terdapat di dalam video merupakan bentuk aksi protes terhadap RUU KUHP pada 2019 lalu.

Dengan demikian klaim video tersebut adalah tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.

Klaim video aksi demo diskualifikasi cawapres 02 tidak benar, faktanya video serupa ditemukan pada laman Youtube resmi KOMPASTV dengan judul pemberitaan “TERKINI – Memanas, Polisi Lepaskan Water Canon ke Demonstran di Depan Gedung DPR RI” yang tayang pada 24 September 2019. Aksi demo pada video tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan demo minta diskualifikasi Cawapres 02.

Thumbnail video menampilkan Puan Maharani memimpin rapat di ruang sidang paripurna DPR RI.

Berdasarkan hasil pencarian gambar di Google Lens, foto thumbnail terkait dengan Rapat Paripurna Ketiga DPR RI Masa Persidangan I 2019-2020.

Foto tersebut identik dengan yang ditemukan di situs Super Radio, 22 Oktober 2019.

Sementara itu, narator membacakan berbagai artikel dari media daring.

Pertama, narator membacakan berita dari Kompas.com, Sabtu (24/2/2024), yang menulis soal pendapat mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pengajuan hak angket DPR RI soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Berikutnya, artikel dari Tempo.co berisi tanggapan pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman MPA soal hak angket.

Terakhir, artikel dari Detik.com membahas pendapat soal hak angket dari mantan Sekjen PKB Lukman Edy.

Tidak ada informasi apa pun dalam video yang menunjukkan Puan telah membacakan hak angket.

Adapun hak angket yang belakangan dibicarakan bukanlah hak angket pemakzulan Presiden Jokowi, melainkan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Perbincangan soal hak angket baru di tataran partai politik dan belum dibawa ke meja sidang DPR.

Seperti misalnya, Ketua Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang telah menyatakan dukungan untuk hak angket DPR menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dilansir Kompas.com, penekanan dari hak angket yakni mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.

Narasi yang menyatakan Ketua DPR Puan Maharani membacakan hak angket pemakzulan Jokowi merupakan hoaks.

Thumbnail dan artikel yang dibacakan narator video tidak sesuai dengan judulnya.

Hak angket yang diwacanakan partai politik terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, bukan pemakzulan Presiden Jokowi.

Daftar denda pelanggaran lalu lintas merupakan besaran maksimal tilang kendaraan bermotor seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendati demikian, operasi Pekat Kie Raha bukanlah operasi lalu lintas.

Operasi Pekat Kie Raha merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Maluku Utara.

Dilansir Antaranews, Polda Maluku berencana menjalankan operasi Pekat Kie Raham selama 10 hari, mulai 1 sampai 10 Maret 2024.

Operasi dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan memberantas kegiatan ilegal jelang Ramadhan.

Kegiatan ilegal yang dimaksud, yakni perjudian, peredaran minuman keras, premanisme, prostitusi, dan narkotika.

Dikutip dari Malut Post, Kasat Lantas Polres Ternate, Provinsi Maluku Utara, AKP Rezza Muhammad Fajrin mengatakan bahwa operasi Pekat Kie Raha bukanlah operasi lalu lintas.

Operasi lantas jelang Ramadhan memang akan dilakukan, tetapi berfokus pada tindakan pencegahan.

"Fokusnya ke imbauan, bukan penindakan," kata Rezza, Jumat (1/3/2024).

Poster operasi Pekat Kie Raha jelang Ramadhan 2024 disebarkan dengan narasi keliru.

Nominal yang ditampilkan merupakan besaran maksimal tilang kendaraan bermotor.

Namun operasi Pekat Kie Raha di Maluku Utara bukanlah operasi lalu lintas, melainkan penertiban penyakit masyarakat.