Cek Fakta Liputan6.com klaim video pidato Presiden Jokowi minta masyarakat tak protes kenaikan pangkat Prabowo jadi bintang 4, menggunakan Google Search dengan kata kunci 'Jokowi naikan pangkat Prabowo'.
Penelusuran mengarah pada video berjudul "LIVE - Sambutan Presiden Jokowi dan Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo di Rapim TNI-Polri 2024" yang diunggah akun YouTube Kompas.com, 28 Februari 2024.
 
Dalam video siaran langsung tersebut, menampilkan Presiden Jokowi sedang berpidato, mulai menit ke 38 detik 05 sampai menit ke 52 detik 47.
Berikut transkripnya:"Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Selamat pagi,Salam sejahtera bagi kita semuanya,Shalom,Om Swastiastu,Namo Buddhaya,Salam kebajikan.
Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI,Yang saya hormati pimpinan DPR RI yang hadir,Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menko Polhukam, Pak Menhan, Kepala Staf Kepresidenan,Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh kepala staf angkatan,Para peserta Rapim TNI-Polri yang saya hormati,Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia.
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu, sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Walaupun, walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil, itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, itu juga sangat wajar dalam demokrasi.
Namun, perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti, yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara.
Jajaran TNI-Polri yang saya banggakan, yang saya cintai, Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti. Geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Lanskap ekonomi, lanskap politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung.
Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu, kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita, misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah, karena semuanya sekarang ini ngerem untuk tidak ekspor bahan pangannya, baik gandum maupun beras, akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca, dan gangguan rantai pasok.
Dan, sudah banyak negara yang masuk dalam jurang resesi. Terakhir kita tahu Inggris sudah masuk ke resesi, Jepang sudah masuk ke resesi, dan probabilitas resesi sudah melanda negara-negara besar. Sebagai contoh, Jerman sudah di angka 72 persen kemungkinan bisa masuk ke resesi, Uni Eropa (EU) juga sudah di angka 60 persen, Amerika di angka 40 persen. Dan kita, ini patut kita syukuri, probabilitas Indonesia masih di angka 1,5 persen. Ini yang harus terus kita jaga.
Ditambah lagi penggunaan fiskal dalam perang, hati-hati. Karena Ukraina, karena Gaza, karena Yaman, Houthi, itu menyebabkan penggunaan fiskal dalam perang meningkat sangat tajam. Seperti embargo, restriksi, dan saat ini, kalau dulu negara-negara itu keterbukaan, keterbukaan, keterbukaan, sekarang semua negara melakukan proteksionis, menjadi negara proteksionis. Saat ini ada 1.348 kebijakan proteksionis yang dilakukan oleh negara-negara, utamanya memang urusan pangan, ini naik tiga kali lipat. Artinya naik 300 persen dibanding tahun 2014, dan ini akan terus meningkat.
Dan, patut kita syukuri alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh dan kalau di G20 masuk tiga besar ekonomi yang kondisi growth dan pertumbuhan ekonominya baik. Kita tahu ekonomi kita di tahun 2023 tumbuh 5,05 persen, inflasi terkendali di angka 2,57 persen, kemiskinan turun di angka 9,36 persen, pengangguran turun di angka 5,32 persen, dan gini rasio ketimpangan juga turun di angka 0,388 persen.
Meskipun, kalau lihat angka-angka baik saya terus menyampaikan, tetap kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada, karena ke depan kompetisi global itu semakin kompleks, semakin tidak jelas arahnya ke mana. Dalam pertemuan-pertemuan baik G20, G7, di ASEAN, semuanya kalau kita bicara ketidakjelasan ekonomi dan geopolitik, inilah menyebabkan ketidakpastian.
Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, TNI-Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi, hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Mayjen Soleimani, ini komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, ketembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget, itu terjadi di wilayah Irak tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar, markas Amerika Serikat di Qatar.
Inilah hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati bagaimana perkembangan teknologi itu bisa mengubah dari perang yang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh sebab itu, penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme, dan pelayanan terhadap masyarakat. Memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat.
Sinergi TNI dan Polri sangat mutlak diperlukan. Sinergi horizontal antarkesatuan, sinergi vertikal dari atas sampai bawah. Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara.
TNI Polri harus menjadi bagian penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, karena kita berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari middle income trap. Dan, momentumnya adalah 15 tahun ke depan saat kita menikmati yang namanya bonus demografi. Dan biasanya dalam sebuah peradaban negara, yang namanya bonus demografi, peluang seperti ini hanya muncul sekali. Negara-negara di Amerika Latin tahun 50, tahun 60, tahun 70, sudah menjadi negara berkembang saat itu. Sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini, mereka tetap menjadi negara berkembang, karena tidak mampu melakukan terobosan, tidak mampu melompat untuk menjadi negara maju. Ini, hal-hal seperti ini yang juga harus kita amati dan kita pelajari supaya kita tidak terjebak pada middle income trap. Ada peluang tapi juga tantangannya tidak kecil, sehingga semua kebijakan-kebijakan harus hati-hati. Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan, harus dijalankan secara konsisten, ini yang penting, dan harus dikawal dengan detail dan teliti .
Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.
Terima kasih,Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh."
Penelusuran juga mengarah pada tulisan berjudul "Pengarahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2024, 28 Februari

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video pidato Presiden Jokowi minta masyarakat tak protes kenaikan pangkat Prabowo jadi bintang 4 tidak benar.
Dalam video sambutan Presiden Jokowi dan kenaikan pangkat kehormatan Prabowo, Jokowi tidak  meminta masyarakat tak protes kenaikan pangkat Prabowo jadi bintang 4.

Akun twitter dengan nama @/Lenabon4 pada 27 Februari lalu mengunggah sebuah video beberapa tank dan panser. Video tersebut dinarasikan sebagai bentuk pengamanan TNI kepada KPU dan Bawaslu terkait aksi demonstrasi mahasiswa dan rakyat.
Hal tersebut telah dibantah oleh TNI AD melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi, bahwa video iring-iringan Kendaraan Tempur (Ranpur) TNI di jalan raya yang dinarasikan secara provokatif seolah-olah pemerintah melalui TNI menerapkan Darurat Keamanan Nasional di depan kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
Diketahui bahwa saban tahunnya, TNI AD melakukan paraden alutista pada momentum HUT TNI. Pada parade ini, TNI AD mengeluarkan hingga ratusan kendaraan tempur untuk diikutsertakan dalam festival.
Dengan demikian, narasi bahwa parade dalam video merupakan tindakan TNI mengamankan kantor Bawaslu dan KPU dari aksi demonstrasi Mahasiswa dan Rakyat, tidak benar.

Faktanya, video yang digunakan merupakan cuplikan parade alutista TNI yang dilaksanakan di sepanjang Bundaran HI pada tahun 2023 lalu.

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan metode reverse image search untuk mengetahui jejak digital video yang beredar.

Hasil pencarian di Google Lens mengarahkan ke salah satu video di kanal YouTube obi muhamad, diunggah pada 23 Mei 2019.

Video lain ditemukan di kanal YouTube Hendrilent yang menyebutkan kerusuhan terjadi pada 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu tidak terkait Pemilu 2024. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, lokasi pengambilan video berada di Jalan KH Wahid Hasyim, depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Ada beberapa kesamaan elemen dalam video dan Google Street View pada Mei 2019. Misalnya, rambu dilarang belok, plang Bank Danamon, dan restoran cepat saji McDonald's.

Dilansir Kompas.com, kerusuhan terjadi di sekitar Sarinah, Jakarta Pusat. Peristiwa itu bermula dari unjuk rasa kelompok yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019.

Kerusuhan terjadi selama dua hari, yakni 21-22 Mei 2019, mulai di sekitar Gedung Bawaslu sampai ke Markas Brimob Petamburan dan kawasan Slipi, Jakarta.

Sembilan orang tewas dalam kerusuhan tersebut.

Video kerusuhan di Jalan KH Wahid Hasyim, dekat Gedung Bawaslu, pada 22 Mei 2019, disebarkan dengan konteks keliru.

Kerusuhan tersebut tidak terkait Pemilu 2024, melainkan Pemilu 2019.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video pernyataan Anies soal batik di Google Search dengan kata kunci "anies batik pelanggaran".

Hasilnya, ditemukan pemberitaan dari berbagai media, salah satunya Tribunnews.com.

Pernyataan Anies soal batik disampaikan saat mengisi kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, pada 10 Desember 2022.

Kemudian, Kompas.com mencari video lengkap kuliah umum Anies di YouTube.

Video kuliah umum Anies di UMI Makassar diunggah di kanal YouTube ini pada 10 Desember 2022. Pernyataan Anies soal batik dapat disimak pada minutasi 28:00-28:40.

Anies mengatakan, pemakaian batik sebagai baju merupakan "pelanggaran". Namun dari "pelanggaran" tersebut, saat ini baju batik menjadi pakaian identitas Indonesia.

Oleh karena itu, ia berpesan agar dunia pendidikan tidak terkunci pakem tertentu yang berakibat pembaruan menjadi mandek.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, pernyataan Anies soal batik dibagikan dengan konteks yang tidak utuh dan bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Anies mengibaratkan pemakaian batik sebagai baju yang awalnya dianggap sebagai "pelanggaran", tetapi kini diterima dan menjadi pakaian identitas Indonesia.

Penggambaran itu ia sampaikan untuk menunjukkan bahwa dunia pendidikan tidak bisa terpaku pada pakem yang sudah ada.